BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyoroti 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terendah.
Samsun mengatakan OPD yang dalam realisasi anggarannya cukup rendah sama saja mengurangi hak masyarakat, sehingga ia menekan agar pemenuhan hak warga dapat dituntaskan melalui capaian kinerja.
“Anggaran yang tidak terserap berarti belanja daerah tidak beredar optimal di masyarakat,” kata Samsun di Samarinda, Sabtu (21/10/2023).
Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kaltim sudah menyepakati pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik berupa proyek maupun kegiatan lain.
Adapun OPD yang memiliki realisasi anggaran yang rendah di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan Kaltim. Ia beranggapan dua OPD tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Hanya saja, kami mesti evaluasi apa sebabnya. Barangkali ada hal-hal lain karena suatu alasan, bisa jadi karena regulasi,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan perlu ada solusi agar setiap kegiatan tidak menghambat pelayanan terhadap masyarakat.
Ia juga beranggapan serapan anggaran yang rendah karena perencanaan yang belum matang.
“Perangkat-perangkat daerah juga harus memperhatikan aspek teknis dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya barang atau jasa yang dalam pengadaan harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan,” tuturnya.
Samsun meminta sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran rendah segera memperbaiki kinerja demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim mempercepat penyerapan anggaran.
“Ada kurang lebih 23 OPD yang capaian anggaran di bawah 50 persen, ada 18 OPD di bawah 80 persen, ada dua OPD di atas 80 persen,” tutur Akmal.
Dia mengatakan rata-rata capaian penyerapan anggaran OPD mencapai 64 persen pada awal Oktober sehingga masih jauh dari harapan. (adv/rk/fb)
