BERITAALTERNATIF.COm – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik mengakui kinerja realisasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kaltim memasuki pertengahan November 2023 mengalami kemajuan cukup signifikan.
“Jika beberapa bulan lalu ada 23 OPD, sekarang tinggal 12 OPD,” kata Akmal Malik saat memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2023 di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (21/11/2023).
Rapim dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Ujang Rachmad, Asisten Pemerintahan dan Kesra H Syirajuddin, para Kepala Dinas, Badan dan Kepala Biro lingkup Setda Provinsi Kaltim, Direktur Rumah Sakit dan Ketua TGUP3 Kaltim Dr Adi Buhari, staf ahli/ staf khusus dan tenaga ahli Pj Gubernur.
Akmal menjelaskan dari 12 OPD yang masih belum mencapai target serapan anggaran (kategori merah), jumlahnya dipastikan akan berkurang lagi. Terkecuali beberapa OPD yang masih besar anggarannya belum terealisasi atau prognosanya berada pada kisaran 63 persen hingga akhir tahun.
“Kondisi ini akan menjadi perhatian serius kita,” tegas Akmal.
Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini pun mengingatkan jajaran Pemprov Kaltim untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, seperti sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
Tiga komponen itu menurut dia, terjadi permasalahan selama ini, sehingga menghambat laju realisasi kegiatan dan program, sehingga berdampak pada lambatnya serapan anggaran.
“Masing-masing unik dan sangat kasuistik. Tapi kita sudah melakukan evaluasi dan jumlahnya terus berkurang,” jelasnya.
Akmal meyakini upaya-upaya dan evaluasi intensif yang dilakukan mampu mengurangi bahkan menekan permasalahan yang dihadapi OPD dalam merealisasikan anggarannya selama ini.
“Dan kita perkirakan nanti posisi realisasi serapan anggaran kita 93 persen hingga akhir tahun. Jadi angkanya naik dari tahun sebelumnya,” ujar Akmal meyakinkan.
Untuk itu, dibantu Sekda Sri Wahyuni dan Tim Pembina OPD akan terus mendorong seluruh instansi agar secara konsisten mengajukan anggaran per triwulan agar tidak terjadi devisiasi.
Ke depan lanjutnya, akan diberlakukan punishment bagi OPD yang lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penganggaran instansinya yang berdampak rendahnya realisasi anggaran.
Sebaliknya dari punishment, bagi OPD yang sukses merealisasikan anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan, maka mereka akan diberikan reward.
“Punishment dapat berupa pengurangan anggaran atau anggaran mereka dialihkan ke tempat lain (instansi lain),” tegas dia.
Namun, Akmal tetap yakin evaluasi yang lebih intens akan mampu mendorong OPD berkinerja lebih baik, terutama dalam merealisasikan anggarannya.
“Optimis serapan anggaran kita bisa dicapai tinggi. Asal, kinerjanya berorientasi pada program atau prioritas, bukan semata pelaksanaan urusan,” ungkapnya.
Sesuai hasil evaluasi realisasi anggaran untuk progress fisik dan keuangan hingga 15 November 2023, tercatat 5 OPD mencapai 75 hingga 89,99 persen (hijau), 28 OPD mencapai 60 – 74,99 persen (kuning), dan 12 OPD di bawah 59 persen (merah). (adv/nsa)
