BERITAALTERNATIF.COM – Pemkab Kukar berencana membangun jembatan transportasi untuk kendaraan roda dua dan empat menuju Pulau Kumala. Rencana tersebut akan diwujudkan pada tahun 2024.
Rencana itu disampaikan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. Pembangunan jembatan ini sebagai respons atas sikap sejumlah investor yang memutuskan tak mau berinvestasi di pulau tersebut.
Menurut Rendi, para investor itu tak mau berinvestasi di Pulau Kumala karena obyek wisata tersebut tidak memiliki jembatan transportasi.
Selain itu, ketiadaan jembatan transportasi menyulitkan para pengunjung untuk mengakses Pulau Kumala. Pasalnya, dengan menggunakan Jembatan Repo-Repo, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa sampai ke Pulau Kumala.
Menanggapi hal itu, warganet ramai-ramai melayangkan penolakan. Dari pantauan media ini di akun Instagram Info Kukar, ratusan komentar bernada penolakan disampaikan warganet atas wacana Pemkab Kukar tersebut.
Akun Prasutabella misalnya. Ia berpendapat, penurunan jumlah pengunjung di Pulau Kumala bukan disebabkan akses transportasi menuju pulau tersebut.
Selain itu, kata dia, keberadaan jembatan transportasi justru memperburuk wajah Pulau Kumala. “Sayang banget Pulau Kumala sudah jadi ruang hijau, entar dikasih jembatan malah parkir sembarangan,” katanya.
Aswindra Hidayat juga melayangkan pertanyaan yang bernada penolakan atas rencana pembangunan jembatan yang disampaikan Wakil Bupati Kukar.
“Buat apa? Yang di dalamnya itu yang dikonsep, wisata seperti apa yang ditawarkan. Jembatan Repo-Repo itu sudah cukup. Mobil atau motor masuk ke Pulau Kumala buat apa?” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kukar dari Dapil Tenggarong Ahmad Zulfiansyah meminta Pemkab Kukar memikirkan secara serius pembangunan jembatan transportasi bila tujuannya untuk menarik investor.
Musababnya, kata dia, fasilitas seperti wahana bermain, ketersediaan lahan parkir untuk menghindari kemacetan dan keamanan di dalam pulau harus direncanakan sedemikian rupa.
Zulfiansyah mengaku kurang setuju jika Pemkab Kukar hanya fokus pada pembangunan jembatan transportasi menuju Pulau Kumala. Sedangkan Pemkab kurang memperhatikan bangunan dan aset-aset di tempat lain.
Hanya saja, ia mengaku bisa menoleransi rencana pembangunan jembatan tersebut. “Ya kalau soal jembatan masih bisa ditoleransi,” katanya, Kamis (16/3/2023) siang.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menegaskan, rencana pembangunan jembatan menuju Pulau Kumala hendaknya tak membuat Pemkab Kukar mengabaikan pembangunan infrastruktur strategis lainnya di Tenggarong.
Meski pembangunan jembatan transportasi tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024, ia menyarankan Pemkab Kukar tetap mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Ini belum final, karena harus dibahas ke bagian anggaran. Itu kan baru wacana tahun 2024. Kita dengar dululah pendapat masyarakat,” sebutnya.
Dia mengungkapkan, sejumlah pengamat dan masyarakat Kukar menyarankan agar wahana serta fasilitas lain di Pulau Kumala dibenahi sebelum pemerintah membangun jembatan.
“Nanti kita akan perdebatkan di forum rapat anggaran dengan Pemda. Semua masukan masyarakat akan kita jadikan rujukan untuk argumen,” ucapnya.
Dia justru menekankan kepada Pemkab Kukar agar membenahi Waduk Panji dan lahan eks Tanjung serta Pasar Seni yang kurang tertata.
Kata Zulfiansyah, Pemkab Kukar terkesan kurang tuntas membangun beberapa obyek tersebut. “Maunya instan, tapi enggak mikirkan efek lain,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa Pemkab Kukar kurang maksimal dalam perencanaan. Dia pun menyarankan Pemkab mengevaluasi dan mengubah pola pembangunan daerah tersebut.
Sebab, menurutnya, anggaran untuk pembangunan yang digelontorkan dari APBD harus menghasilkan infrastruktur yang bertahan dalam jangka panjang.
“Kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD bukan barang sekali pakai yang langsung habis,” tegasnya.
Dukungan Politisi PDIP
Anggota Komisi III DPRD Kukar Ahmad Yani justru menanggapi positif rencana Pemkab Kukar membangun jembatan transportasi penghubung Pulau Kumala.
Bahkan, dia menegaskan bahwa pembangunan jembatan transportasi sebagai penghubung Pulau Kumala mesti diwujudkan oleh Pemkab Kukar.
Yani mengaku telah bertemu dengan perwakilan Pemkab Kukar, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum Kukar, untuk membahas pembangunan jembatan ke obyek wisata tersebut.
Sebagai destinasi wisata andalan Kukar, Yani berharap rencana pembangunan jembatan tersebut tidak hanya sebatas wacana.
Menurut dia, akses menuju Pulau Kumala yang cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki akan membuat wisatawan enggan mengunjungi pulau tersebut.
Apalagi di tengah kemajuan teknologi transportasi saat ini, sambung dia, banyak orang yang tak mau berkunjung ke obyek wisata yang sulit diakses menggunakan kendaraan.
“Problem ini harus dicarikan solusinya. Solusinya itu adalah bagaimana ada jembatan yang menembus ke Pulau Kumala dan keluar lagi menuju Tenggarong Seberang,” ujar Yani pada Kamis siang.
“Makanya penting minimal akses ke sana dulu. Kalau orang jalan kaki kan jadi soal. Mana ada orang sekarang pergi wisata jalan kaki,” lanjutnya.
Yani mengaku optimis Pulau Kumala akan menjadi ikon Kukar bila akses dan fasilitas di dalamnya dibangun sebagaimana destinasi wisata pada umumnya.
Karena itu, sebagai wakil rakyat ia mendukung dan mengapresiasi langkah Pemkab Kukar yang ingin mengembangkan Pulau Kumala.
“Bangun wisata minimal jalannya dulu sambil menunggu perlengkapan fasilitas. Jadi, harus beriringan pembangunannya,” pungkas Yani.
Pemkab Kukar Diminta Perhatikan Aspirasi Masyarakat
Rencana Pemkab Kukar membangun jembatan menuju Pulau Kumala juga mendapat tanggapan dari tokoh muda Kukar, Ramadhan.
Ia menyebutkan bahwa Pemkab Kukar berada dalam posisi dilematis, sebab diperhadapkan dengan beberapa persoalan, salah satunya masyarakat mempertanyakan fungsi pembangunan Jembatan Repo-Repo.
Ramadhan berpendapat, Pulau Kumala adalah obyek wisata yang harus dibenahi oleh Pemkab Kukar agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalir ke kantong daerah.
Akses menuju Pulau Kumala, kata dia, menjadi infrastruktur yang sangat penting karena dulu untuk menuju pulau wisatawan harus memakai perahu.
Jembatan Repo-Repo pun tak menjawab permasalahan tersebut. Pasalnya, lambat laun muncul keluhan pengunjung karena jaraknya yang lumayan jauh bagi pejalan kaki.
“Apakah Jembatan Repo-Repo akan tetap berfungsi sebagaimana asalnya dibangun? Atau akan dikembangkan menjadi jembatan yang juga bisa dilewati kendaraan sepeda motor?” ujar Ramadhan, Selasa (14/3/2023) sore.
Politisi muda Partai Amanat Nasional tersebut menyarankan Pemda Kukar memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebab, kata dia, Pemda tak boleh sekadar membangun, namun tidak berefek terhadap daerah seperti bertambahnya pengunjung yang menyumbang PAD.
“Kalau ada niat Pemda untuk membangun hari ini, saya kira Pemda harus betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat dalam sudut pandang wisata, apa kiranya yang harus diperhatikan,” ucapnya.
Ramadhan menambahkan, selain membangun jembatan, Pemkab Kukar juga harus memperhatikan serta memperbaiki sarana dan prasarana di dalam Pulau Kumala.
Bila wahana di Pulau Kumala diperbaiki, kemudian menampilkan destinasi yang menarik dibanding obyek wisata di tempat lain, Ramadhan meyakini pulau tersebut akan menjadi ikon Kukar atau setidaknya akan menjadi pilihan utama masyarakat ketika berwisata ke Kukar.
“Karena sedih juga melihat Kukar. Kenapa orang tidak menginap? Karena tidak ada wisata. Jadi, cukup berpengaruh kalau ada Pulau Kumala pengen dibangun. Saya sependapat kalau wahana diperbarui dan diperbanyak dari yang lain, agar mampu menampilkan ikon Kukar,” ujarnya.
Pembangunan jembatan, lanjut dia, hanya tepat bila Pemda Kukar serius untuk menyelaraskannya dengan pengembangan wahana bermain di dalam pulau, karena hal itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
Ramadhan mengatakan, jika Pemkab hanya membangun jembatan, namun tidak disertai penambahan wahana, maka tidak akan ada jaminan pengunjung akan bertambah setiap tahun di Pulau Kumala.
“Jadi, ke depan saran kita ke pemerintah agar jeli melihat, ketika ingin melakukan pembangunan harus efektif dan diharapkan masyarakat,” sarannya.
Dia juga menyarankan Pemda Kukar agar tak hanya pandai membangun, namun tidak mampu memelihara dan mengembangkannya.
Kata Ramadhan, banyak contoh kasus pembangunan infrastruktur di Kukar yang menghabiskan anggaran miliaran. “Tapi enggak memberikan feedback ke kas daerah,” ujarnya.
Jembatan Transportasi belum Dibutuhkan
Akademisi dan pengamat pembangunan dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Martain merespons rencana pembangunan jembatan penghubung ke Pulau Kumala oleh Pemkab Kukar.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut menyarankan Pemkab Kukar mengkaji secara mendalam sebelum membangun jembatan tersebut.
Dia berdalih, keramaian pengunjung di Pulau Kumala tak semata dipengaruhi akses masuk menuju pulau yang dibangun di era kepemimpinan Syaukani HR itu.
“Harusnya yang perlu diperhatikan itu sisi pengelolaan dan ketersediaan wahana serta kenyamanan pengunjung,” sebut Martain saat ditemui awak media ini di kampus Unikarta Tenggarong, Kamis (16/3/2023) siang.
Pemkab Kukar juga dimintanya memperhatikan biaya masuk ke Pulau Kumala. Penyewaan barang di dalam pulau juga masih tergolong mahal bagi wisatawan lokal.
Martain pun berkesimpulan bahwa saat ini pembangunan jembatan transportasi untuk kendaraan roda dua dan empat itu belum dibutuhkan sebagai penghubung ke Pulau Kumala.
“Dalam hemat saya, pembangunan jembatan itu belum sangat dibutuhkan saat ini, sebab yang ada saja kurang dimanfaatkan,” ungkapnya.
Apalagi, sambung dia, pemerintah daerah akan menggelontorkan biaya yang cukup besar untuk membangun jembatan tersebut.
Padahal, kata Martain, setelah jembatan penghubung Pulau Kumala dibangun, Pemkab Kukar belum tentu dapat meraup PAD dari para pengunjung Pulau Kumala.
Jika dipaksakan, dia khawatir pembangunan jembatan tersebut hanya untuk kepentingan segelintir orang. Martain pun menyarankan pemerintah daerah mengkaji ulang efektivitas pembangunan jembatan itu.
“Jangan sampai nanti menjadi proyek kepentingan segelintir orang yang tidak berpikir pembangunan jangka panjang. Saran saya lebih baik dikaji ulang secara menyeluruh, khususnya pada asas manfaat,” sarannya.
Dia justru menyarankan Pemkab Kukar mendahulukan pembangunan dan pemeliharaan obyek wisata yang pembangunannya telah menghabiskan miliaran anggaran daerah.
“Baiknya Pemkab membangun potensi wisata yang sudah ada seperti Taman Replika di Waduk Panji yang belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal lumayan besar biaya yang dikeluarkan untuk membangunnya,” ujar dia.
Martain juga menyarankan Pemkab Kukar belajar dari daerah-daerah lain dalam mengembangkan pariwisata. Ia berpendapat bahwa saat ini Kukar belum terlalu menyiapkan apa-apa untuk pengembangan potensi wisata.
Ia mencontohkan wisata Pulau Kumala. Pemkab Kukar dinilainya belum menetapkan kelompok wisatawan yang disasar. Padahal, dengan cara itulah dilakukan penyesuaian fasilitas yang disediakan di dalamnya.
Contoh lain, sambung dia, bila yang disasar oleh Pemkab Kukar adalah wisatawan lokal, maka usia juga harus dijadikan tolak ukur.
“Apakah mau dijadikan wisata edukasi untuk anak sekolah? Setidaknya anak-anak yang masuk selain berwisata juga bisa belajar dengan fasilitas yang sudah disiapkan,” jelasnya.
Ia optimis bila sekolah-sekolah di Kukar didorong untuk berwisata sambil belajar, maka akan mendongkrak peningkatan pengunjung, sebab banyak sekolah di Tenggarong yang dapat diajak untuk memanfaatkan obyek wisata di Kukar.
“Ditambah lagi Dinas Pendidikan misalnya mengusulkan pemotongan biaya masuk bagi anak sekolah,” pungkasnya. (*)
Tim Redaksi Berita Alternatif
