Moskow, beritaalternatif.com – Rusia dilaporkan berkeras mengerahkan pasukan ke dekat perbatasan Ukraina dalam beberapa hari terakhir.
Pengerahan pasukan itu dilakukan Presiden Vladimir Putin terlepas dari ultimatum dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya kepada Rusia di tengah rumor invasi ke Ukraina.
Menurut sumber yang dekat dengan intelijen AS, Rusia telah mengirim unit militer yang lebih banyak ke daerah perbatasan dalam beberapa hari terakhir.
Berdasarkan informasi sumber intelijen terbaru, Rusia mengerahkan 50 “kelompok batalyon taktis” baru ke sekitar perbatasan Ukraina. Satu batalyon mencakup sekiranya 900 personel dan merupakan unit tempur yang sangat beragam dengan kombinasi pasukan, artileri, senjata anti-tank, pengintaian, dan unit teknik.
Kelompok batalyon taktis ini memainkan peran utama saat Rusia menginvasi dan mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014 lalu.
Selain pengerahan pasukan, pejabat AS dan Ukraina juga mengaku sudah melihat bukti bahwa Rusia telah mulai mengalihkan sistem udara dan kereta api komersial untuk mendukung upaya militernya.
Manuver serupa juga sempat terlihat dilakukan Rusia pada musim semi lalu. Saat itu, Moskow mengerahkan pasukan militer ke dekat perbatasan Ukraina meski akhirnya ditarik kembali.
Ketegangan antara Rusia dan AS Cs kembali memanas setelah mengklaim memiliki bukti bahwa Moskow tengah memantapkan rencana menyerbu Ukraina lagi paling cepat Januari mendatang.
Rumor itu dibantah Rusia yang menganggap Ukraina dan AS hanya memperburuk ketegangan di kawasan.
Dilansir CNN, AS melihat bahwa Rusia belum memutuskan secara pasti apakah akan melancarkan serangan.
Di tengah ketegangan ini, Rusia dikabarkan memberikan sejumlah tuntutan kepada AS Cs yang dinilai sejumlah pihak merupakan imbalan agar Moskow tak mengancam Ukraina lagi.
Salah satu permintaan itu adalah Rusia menuntut jaminan keamanan dari AS dan NATO, termasuk janji mengikat bahwa NATO tidak akan memperluas jangkauan ke timur dan tidak akan mengizinkan Ukraina untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut.
Para pejabat Rusia melayangkan proposal tuntutan tersebut kepada Asisten Menteri Luar Negeri AS, Karen Donfried, saat dia berada di Moskow pekan ini. Donfried mengaku akan merundingkan proposal itu ke sekutu dan mitra AS lain yang terlibat di kawasan.
Namun, sejauh ini Presiden AS Joe Biden telah memberi isyarat bahwa Gedung Putih tidak akan membuat konsesi apa pun untuk masa depan NATO atau Ukraina.
Menurut Biden, tidak ada negara-negara yang bisa memaksa negara lain untuk mengubah perbatasannya; atau mendikte negara lain untuk mengubah politiknya; dan tidak dapat memberi tahu negara lain dengan siapa mereka dapat berhubungan dan bekerja sama.
Penyebab Perang Rusia-Ukraina
Perang Ukraina vs Rusia dikhawatirkan akan segera pecah, mengingat penumpukan pasukan kedua kubu di perbatasan.
Penyebab kenapa Rusia dan Ukraina perang dapat ditelusuri kembali ketika Revolusi Bolshevik terjadi pada 1917. Melansir History, Ukraina adalah salah satu daerah paling makmur yang luas di Rusia sebelum perang.
Nama Ukraina pun dapat diartikan sebagai dataran yang berbatasan atau perbatasan. Kala itu, Ukraina termasuk penghasil gandum utama di Eropa, serta kaya akan sumber daya mineral, juga besi dan batubara.
Mayoritas wilayah Ukraina kemudian dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia setelah pembagian kedua Polandia pada 1793. Sementara itu, bagian yang tersisa yakni Galicia tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Austro-Hongaria dan menjadi medan pertempuran utama di Front Timur Perang Dunia I.
Hingga akhirnya, tak lama setelah penggulingan Tsar atau kaisar Soviet pada Februari 1917, Ukraina membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur Federasi Rusia.
Setelah Vladimir Lenin dan kaum Bolshevik-nya yang radikal naik ke tampuk kekuasaan bulan November, Ukraina—seperti sesama bekas properti Rusia, Finlandia—mengambil satu langkah lebih jauh, yaitu mendeklarasikan kemerdekaan penuhnya pada Januari 1918.
Namun, Pemerintahan Rada Ukraina yang dibentuk setelah pemisahan diri mengalami kesulitan serius dalam memaksakan kekuasaannya kepada rakyat dalam menghadapi oposisi Bolshevik dan aktivitas kontra-revolusioner di dalam negeri.
Melihat Ukraina sebagai sumber makanan yang ideal dan sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang dilanda kelaparan, Jerman dan Austria membawa pasukan untuk menjaga ketertiban.
Jerman dan Austria juga memaksa pasukan Rusia yang menduduki negara itu untuk pergi berdasarkan ketentuan perjanjian di Brest-Litovsk yang ditandatangani pada Maret 1918, dan secara virtual mencaplok wilayah tersebut. Konon kedua negara mengakui kemerdekaan Ukraina.
Wilhelm Groener komandan tentara Jerman di Kiev berkata, “Struktur pemerintahan (Ukraina) benar-benar kacau, benar-benar tidak kompeten dan sama sekali tidak siap untuk hasil yang cepat.”
“Akan menjadi kepentingan kami untuk memperlakukan Pemerintah Ukraina sebagai kedok dan kami melakukan sisanya sendiri,” lanjutnya.
Kekalahan Blok Sentral dan penandatanganan gencatan senjata pada November 1918 kemudian memaksa Jerman dan Austria menarik diri dari Ukraina.
Pada saat yang sama, dengan jatuhnya kekaisaran Austro-Hongaria, republik Ukraina Barat yang merdeka diproklamasikan di kota Lviv di Galicia. Kedua negara Ukraina sempat memproklamirkan persatuan mereka pada awal 1919, tetapi kemerdekaan itu berumur pendek, karena mereka terlibat konflik tiga arah melawan pasukan dari Polandia dan Rusia. Pemerintah Ukraina secara singkat bersekutu dengan Polandia, tetapi tidak dapat menahan serangan Soviet.
Pada tahun 1922, Ukraina menjadi salah satu republik konstituen asli dari Uni Republik Sosialis Soviet (USSR); dan baru mendapatkan kembali kemerdekaannya setelah Uni Soviet pecah tahun 1991.
Akan tetapi, Presiden Rusia sekarang yaitu Vladimir Putin enggan membiarkan Ukraina lepas begitu saja. Dalam artikel pada Juli 2021, Putin menyebut Ukraina sebagai jantung bersejarah orang Slavia dan memperingatkan Barat untuk tidak mencoba mengubahnya untuk melawan Rusia.
“Kami tidak akan pernah membiarkan wilayah bersejarah kami dan orang-orang yang dekat dengan kami yang tinggal di sana digunakan untuk melawan Rusia,” tulis Putin.
“Dan kepada mereka yang akan melakukan upaya seperti itu, saya katakan bahwa dengan cara ini mereka akan menghancurkan negara mereka sendiri,” tegasnya.
Pada November 2013 Ukraina dilanda krisis dimulai dengan protes di ibu kota Kiev. Kala itu, massa menentang keputusan Presiden Viktor Yanukovych yang menolak kesepakatan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Tindakan keras oleh pasukan keamanan juga menarik lebih banyak pengunjuk rasa dan meningkatkan konflik.
Pada Februari 2014, parlemen Ukraina melengserkan Yanukovich dari jabatannya dan dia meninggalkan negara itu di tahun yang sama. Pelengseran Yanukovich menyebabkan konflik dalam Pemerintahan Ukraina yang terbagi menjadi dua golongan yaitu pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia.
Para pendukung Uni Eropa berasal dari masyarakat dan politisi Ukraina daratan, sedangkan pihak pendukung Rusia berasal dari masyarakat dan politikus Crimea.
Pada awal 2014, Crimea meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik dalam negeri Ukraina. Pemerintah Rusia menerima permintaan tersebut dan mengirimkan pasukannya untuk menduduki wilayah itu.
Campur tangan Rusia atas permasalahan Ukraina didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi. Letak geopolitik Crimea yang strategis ingin dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah.
Intervensi Rusia tersebut kemudian menimbulkan kecaman dari Uni Eropa. Pada Juli 2014, situasi di Ukraina meningkat menjadi krisis internasional dan membuat AS serta Uni Eropa berselisih dengan Rusia.
Bahkan, pesawat Malaysia Airlines ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina dan menewaskan 298 penumpang di dalamnya. Penyelidik kecelakaan udara dari Belanda pada Oktober 2015 menyimpulkan, Malaysia Airlines MH17 jatuh akibat ditembak rudal darat-ke-udara buatan Rusia.
Sejak akhir Februari 2014, demonstrasi oleh kelompok-kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintah berlangsung di kota-kota besar di seluruh timur dan selatan Ukraina. Adapun demo di Donetsk dan Lugansk (atau Luhansk) meningkat menjadi pemberontakan separatis bersenjata. Hal ini membuat Pemerintah Ukraina meluncurkan serangan militer balasan terhadap pemberontak, yang mengakibatkan terjadinya konflik bersenjata di Donbass.
Sejak Februari 2015, Perancis, Jerman, Rusia, dan Ukraina berusaha menengahi penghentian kekerasan melalui Kesepakatan Minsk. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk gencatan senjata, penarikan persenjataan berat, dan kontrol penuh pemerintah Ukraina di seluruh zona konflik.
Ada juga Format Normadia atau Normandy Format, yaitu pembicaraan yang dihadiri oleh Rusia, Ukraina, Perancis, dan Jerman, yang bertemu secara informal saat peringatan D-Day Perang Dunia II pada 2014, untuk menyelesaikan konflik di Donbass. Sejauh ini sudah ada enam pertemuan Format Normandia sejak 2014 hingga 2019, dan agenda tahun 2020 ditunda karena pandemi Covid-19.
Namun, upaya-upaya untuk mencapai penyelesaian diplomatik dan resolusi belum ada yang membuahkan hasil. Sampai sekarang, konflik Rusia dan Ukraina terus berkecamuk, menimbulkan kekhawatiran perang akan terjadi di depan mata. (cnnindonesia/kompas/ln)
