BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menyampaikan sejumlah solusi dan langkah demi langkah yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Kukar.
Usaha menekan angka putus sekolah, kata dia, tak bisa semata dibebankan sepenuhnya kepada Pemprov Kaltim.
Ia menyebut partisipasi kolektif dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam membangun jaringan kerja sama dengan semua pihak di tingkat kabupaten dan kota.
Perusahaan juga perlu dilibatkan, khususnya dalam mensponsori sejumlah instansi pendidikan di Kaltim guna membangun fasilitas maupun infrastruktur yang menunjang pembelajaran siswa.
Saleh mengatakan, efektifitas dalam meminimalkan angka putus sekolah ditenggarai berbagai faktor, salah satunya kesadaran dari sejumlah instansi di tingkat kabupaten maupun provinsi yang masih minim.
Karena itu, dia mengusulkanan pembentukan kelompok kerja (pokja) yang didirikan dengan sistem kontrak mengikat guna menumbuhkan rasa tanggung jawab dari instansi terkait dalam menuntaskan masalah ini.
“Makanya setiap kali paripurna itu, saya berteriak buat pokja, buat pokja, biar ringan kerjaan itu,” ucapnya baru-baru ini kepada awak media di Kota Samarinda.
Ia mencontohkan Malaysia. Pemerintah daerah mendirikan asrama sekolah di kecamatan yang dikategorikan sebagai daerah yang memiliki angka putus sekolah yang tinggi guna menampung para pelajar yang berasal dari daerah terpencil.
Saleh juga mendorong pemerintah daerah untuk turut membiayai operasional para pelajar yang menginap di asrama tersebut, termasuk biaya boarding school mereka.
“Kayak boarding school di SMK 3. Mulai tahun ini kita dorong dibayar oleh pemerintah provinsi, bukan orang tuanya lagi,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemkab Kukar harus memberikan beasiswa yang tepat sasaran. Pasalnya, APBD Kukar yang menyentuh Rp 14,7 triliun belum bisa memberi dampak signifikan dalam meminimalkan anak dan remaja yang berkategori putus sekolah.
“Kantong-kantong kemiskinan masih tetap ada di Kukar,” ujarnya.
Beasiswa dari Pemprov Kaltim, kata dia, harus berjalan efektif untuk mengurangi angka putus sekolah.
Dia mendorong Pemprov Kaltim menggunakan Beasiswa Kaltim Tuntas agar difokuskan serta menyentuh daerah-daerah yang memiliki angka putus sekolah yang cukup tinggi.
Selain itu, Pemkab Kukar melalui Beasiswa Kukar Idaman mesti mengatur ulang regulasi dalam penetapan pelajar yang layak untuk mendapatkan beasiswa.
Ia berharap Pemkab Kukar mengedepankan pemberian beasiswa kepada para pelajar berkategori miskin.
Kata Saleh, Kukar merupakan daerah yang menyumbangkan 900 anak usia remaja yang tidak melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat SMA.
Beasiswa Kukar Idaman seharusnya dapat membantu Pemprov Kaltim dalam pemerataan pendidikan apabila dikelola dengan tepat sasaran, sehingga anak-anak usia sekolah bisa fokus terhadap pendidikan mereka serta tak perlu bersusah payah bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka.
“Saya berharap Beasiswa Kukar Idaman itu menyasar kepada kecamatan-kecamatan yang tingkat kemiskinannya tinggi dan tingkat putus sekolahnya juga tinggi supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. (adv)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
