BERITAALTERNATIF.COM – Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (ABPD-P) sebesar Rp 25,32 triliun. Hal ini menjadi perhatian tersendiri dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin.
Dia mendorong Pemprov Kaltim mengoptimalkan anggaran untuk digunakan pada sektor prioritas. Sebab, ia mengakui ada beberapa sisi positif kenaikan ABPD tersebut.
Misalnya, sebut dia, menciptakan peluang karena bisa menopang pembangunan secara maksimal. Namun, serapan anggaran juga menjadi tantangan agar tidak terjadi Silpa.
“Dengan kenaikan APBD Kaltim pada 2023 ini, ada peluang untuk pembangunan infrastruktur dan pengoptimalan pelayanan publik,” ungkapnya.
Ia memberikan pertimbangan yang mesti diperhatikan secara seksama oleh Pemprov agar bisa menentukan prioritas. Misalnya pada sektor pendidikan. Sektor tersebut menjadi sangat krusial untuk menopang masa depan Kaltim. Terlebih jelang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim,” tambahnya.
Menurut Salehuddin, pengembangan pendidikan di Kaltim tak sekadar menjadi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Namun, semua pihak harus terlibat di dalamnya.
“Saya pikir semua pemangku kepentingan lainnya juga harus memberikan kontribusi untuk memperkuat sumber daya manusia ini,” ujarnya.
Jika Pemprov Kaltim sudah menentukan prioritas, dia berharap terjadi percepatan serapan anggaran. Sebab, realisasi anggaran yang efisien juga tak kalah penting. (adv/rk/fb)
