BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kukar Salehuddin merespons tuntutan mahasiswa Unikarta terkait kenaikan tarif air dari Perumda Tirta Mahakam.
Kata dia, kenaikan tarif air tersebut memang didasarkan surat keputusan Bupati Kukar Edi Damansyah.
Namun, ia menyebut kebijakan tersebut mesti disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
Salehuddin juga menyinggung ketersediaan air bersih yang belum merata di seluruh wilayah Kukar.
“Dalam RPJPD Bupati, tahun 2023 pencapaian air minum itu 75 persen,” terangnya saat diwawancarai awak media Berita Alternatif pada Kamis (25/7/2024).
Laporan tersebut menunjukkan bahwa tak semua warga Kukar mendapatkan aliran air bersih.
“Faktanya di lapangan masih banyak yang perlu dialiri air bersih,” bebernya.
Dia pun meminta Bupati Kukar dan jajaran Perumda Tirta Mahakam mengecek secara langsung wilayah-wilayah di Kukar yang belum teraliri air bersih.
“Hari ini masih ada desa yang tidak mendapatkan air bersih,” ujarnya.
Ia menyesalkan APBD Kukar tahun 2024 yang mencapai Rp 13 triliun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kukar.
“Uangnya ke mana? Sementara air bersih, listrik, dan lainnya kebutuhan mendasar,” tegasnya.
Salehuddin meminta Pemkab Kukar mengurangi kegiatan-kegiatan hiburan yang dinilainya tak menyelesaikan masalah mendasar masyarakat.
Pemkab Kukar, sebut dia, harus mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat ketimbang kegiatan-kegiatan yang bernuansa hiburan.
“Pemerintah harus banyak-banyak mengurangi ekspo; pemerintahan harus banyak-banyak mengurangi jalan-jalan; biaya-biaya politik. Pemerintah harus di atas sumpahnya. Jabatan untuk menyelesaikan kebutuhan (masyarakat),” jelasnya. (adv)
Penulis: Hamdi
Editor: Ufqil Mubin
