BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun menyebutkan alokasi anggaran untuk pertanian yang hanya 7 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sangat kecil.
Saat ini, alokasi anggaran untuk pertanian hanya Rp 117 miliar atau 7 persen dari total anggaran.
Padahal, Samsun, juga Pemprov Kaltim menginginkan pertanian menjadi sektor unggulan. “Ini masih tergolong minim untuk menguatkan sektor pertanian Kaltim, sebab hanya sekitar 7 persen dari total APBD provinsi. Artinya, upaya untuk mengunggulkan sektor pertanian pangan masih belum optimal,” ucap Samsun, Kamis (2/3/2023).
Untuk mewujudkan Kaltim Green sesuai visi dan misi Gubernur Kaltim, kata Samsun, maka alokasi anggaran pertanian seharusnya sebesar 20 persen dari total APBD, sama halnya dengan pendidikan dan kesehatan.
Politikus PDIP itu mengatakan bahwa Pemprov Kaltim saat ini hanya berkoar-koar untuk mewujudkan Kaltim Green dan juga bercita-cita mendaulatkan pangan di Kaltim.
“Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tidak sejalan dengan mengalokasikan sektor yang ingin diunggulkan dengan nilai yang sedikit, maka jauh dari harapan. Ibarat jauh panggang dari api, tak akan ketemu,” tegasnya.
Kata dia, keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim membuat sektor pertanian sangat vital dan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan pangan.
Sebab, Kaltim memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Kehadiran IKN adalah momentum bagi Kaltim untuk merebut peluang besar di sektor pertanian.
Pemenuhan pangan tentu akan besar. Karena itu, kata Samsun, saatnya bagi Pemprov Kaltim membaca peluang dengan mengupayakan kebutuhan pangan lokal. Perlu ada sektor yang ramah lingkungan, salah satunya pertanian tanaman pangan.
“Swasembada pangan di pusaran IKN adalah sesuatu yang mesti dipikirkan sekarang juga, dengan menggarapnya secara serius, jika memang ingin mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas sektor pertanian, agar mencerminkan visi dan misi pemerintah daerah itu sendiri mewujudkan Kaltim Green,” tandas Samsun.
“Swasembada pangan di IKN adalah suatu hal yang mesti dipikirkan, jika memang ingin mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas untuk kebutuhan pertanian, sebagai cermin visi misi pemerintah daerah,” tandasnya. (adv/sn)
