BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian menyebut wilayah hulu Kukar memiliki sejumlah masalah mendasar yang patut menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Masalah utama Kukar, kata dia, berkaitan dengan infrastruktur, yang sejatinya dapat menunjang pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Infrastruktur dulu yang perlu kita perbaiki dan benahi,” kata dia kepada awak media Berita Alternatif pada Senin (10/2/2025).
Setelah infrastruktur jalan diperbaiki, sarana dan prasarana penunjang lainnya akan ikut terbangun seiring peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut sektor pendidikan dan kesehatan juga akan ikut meningkat bila pemerintah daerah terlebih dahulu memperbaiki infrastruktur jalan di hulu.
Politisi Gerindra ini menyebut masalah infrastruktur kini masih menjadi problem klasik di sejumlah wilayah Kukar, salah satunya di wilayah hulu.
Jalan poros Sebelimbingan-Tabang menjadi contoh jalan rusak di Kukar. Jalan tersebut sejatinya telah dibangun dan diperbaiki oleh pemerintah daerah, namun sudah rusak di berbagai titik karena perbaikannya tak menyeluruh.
Pemerintah daerah, sebut dia, telah melakukan semenisasi di sejumlah titik, salah satunya di wilayah Tuana Tuha.
Ada pula ruas jalan yang belum disemenisasi oleh Pemkab Kukar, salah satunya jalan di area Sebelimbingan yang jaraknya sekitar 3,5 kilometer.
“Konstruksi semen memang yang paling cocok. Enggak bisa lagi aspal karena di situ rawan banjir. Kalau banjir, aspal terkena banjir, itu sudah tidak tahan lagi,” tegasnya.
Selain itu, wilayah tersebut tergolong area operasional perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Kendaraan-kendaraan besar dan berat mereka kerap menggunakan jalan umum.
“Otomatis kendaraan-kendaraan yang lewat itu bukan kendaraan kecil, tapi kendaraan-kendaraan yang berat,” bebernya.
Infrastruktur Jalan dan Pariwisata
Saat ditugaskan di Komisi II DPRD Kukar, Sopian mengaku kerap mendorong Pemkab Kukar meningkatkan pembangunan pariwisata di wilayah hulu.
Dia menyebut tak sedikit obyek wisata di wilayah hulu yang belum tertata dan dikelola dengan baik.
Sejumlah obyek wisata itu juga belum dikelola oleh Dinas Pariwisata Kukar. Padahal, tempat-tempat tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mencontohkan Kota Bangun Darat yang mempunyai Desa Kedang Ipil, yang berstatus sebagai desa budaya.
“Kemudian ada wisata-wisata yang dibuat oleh desa,” jelasnya.
Sopian menekankan bahwa Pemkab Kukar perlu meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata di wilayah hulu.
Kata dia, infrastrastruktur jalan memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan pariwisata di wilayah hulu.
Ia mencontohkan obyek wisata di Desa Kedang Ipil yang masih menghadapi masalah mendasar berupa infrastruktur jalan rusak.
Orang-orang yang ingin mengunjungi obyek wisata di Kedang Ipil akan kesulitan mengaksesnya karena sejumlah ruas jalan menuju desa tersebut tergolong rusak parah.
Betapapun pemerintah daerah getol dalam mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan jumlah pengunjung di obyek wisata Kedang Ipil, usaha itu akan sia-sia jika tidak diiringi dengan peningkatan infrastruktur jalan.
“Pariwisata itu juga tidak akan bisa berkembang dengan baik (kalau jalannya rusak). Kalau infrastruktur jalannya bagus, otomatis orang-orang akan senang datang ke sana,” katanya.
Problem Pendidikan
Sopian juga menaruh perhatian khusus terhadap masalah pendidikan di wilayah hulu. Saat ini, dia tengah menginventarisasi sejumlah gedung rusak milik sekolah-sekolah di zona hulu.
“Ini yang perlu kami kontrol dan awasi,” ucapnya.
Sarana dan prasarana penunjang, sambung dia, sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di wilayah hulu.
“Ada sekolahnya, tapi belum ada mebeler yang layak,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung guru-guru yang menggunakan perahu untuk menuju sekolah.
Sopian menekankan agar Pemkab Kukar menjamin keselamatan dan kenyamanan para guru yang menggunakan transportasi perahu menuju sekolah di wilayah tersebut.
“Perjuangan guru ini kadang-kadang tidak pernah kita lirik. Bagaimana dia mengajar? Pakai apa dia mengajar? Apakah keselamatannya terjamin? Apakah kenyamanannya juga sudah dirasakan? Kan belum pernah kita (perhatikan),” tegasnya.
Dia mencontohkan aktivitas para guru dari Kota Bangun menuju Desa Kedang Murung. Mereka harus memakai perahu untuk menuju sekolah-sekolah di desa tersebut.
“Kalau cuacanya bagus, enggak apa-apa. Kalau cuacanya hujan? Kadang-kadang perahu guru itu tidak ada atapnya. Hanya memakai baju jas,” ungkapnya.
Contoh lain, para guru dari Muara Muntai yang mengajar di Desa Melintang. Ada pula guru-guru dari Muara Muntai yang mengajar di Muara Enggelam.
“Itu nyebrang danau yang seperti lautan. Tapi, kita tidak pernah memikirkan keselamatan mereka,” katanya.
Sopian menyarankan pemerintah daerah menyediakan rumah singgah yang layak untuk para guru yang mengajar di wilayah tersebut.
Jika guru-guru tersebut memiliki jarak tempuh yang relatif dekat dengan rumah dan tempat mereka mengajar, maka pemerintah daerah mesti menyediakan kendaraan yang layak agar mereka dapat menggunakannya untuk menuju sekolah.
“Fasilitas kendaraan ini yang mungkin perlu kita pikirkan,” sarannya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
