BERITAALTERNATIF.COM – Baru-baru ini Sekda Kukar Sunggono menyebut anggaran perjalanan dinas Pemkab Kukar senilai Rp 376,9 miliar pada tahun 2024 tak bisa dirasionalisasi.
Menanggapi hal itu, Dewan Pembina Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Kukar Hendy Yuzar menyebut jika dirata-rata dalam setahun anggaran perjalanan dinas Pemkab Kukar mencapai lebih dari Rp 1 miliar per hari.
“Apakah ini tergolong rasional atau tidak?” tanya Hendy dalam rilisnya yang diterima media ini pada Sabtu (20/4/2024) sore.
Atas dasar itu, dia mendesak Pemkab Kukar melakukan sosialisasi publik secara resmi terkait anggaran perjalanan dinas pada tahun 2024.
Ia mengaku RPM Kukar bersedia memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi publik tersebut. “Kegiatan ini dapat kita laksanakan di Pasar Taman Ulin, biar sekaligus mendorong peningkatan kunjungan dan daya beli masyarakat,” sarannya.
Hendy mengingatkan Pemkab Kukar bahwa setiap rupiah dari APBD Kukar sangat berharga, sehingga harus dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan asas manfaat dalam setiap penggunaannya.
“Bukan hanya sekedar aman dari aspek laporan administratifnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan tapi Pemkab harus juga bisa menjelaskan kepada masyarakat urgensi dan manfaat dari anggaran Perjadin ini,” tegasnya.
Sebagai bagian dari masyarakat Kukar, dia mengaku kaget saat menemukan anggaran perjalanan dinas Pemkab Kukar yang sangat fantastis tersebut.
Padahal, menurutnya, Kukar memiliki segudang masalah yang harus segera diselesaikan, seperti masalah infrastruktur jalan, angka putus sekolah yang cukup tinggi, kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
“Menurut kami, anggaran Perjadin ini bukanlah kebutuhan prioritas dan tidak relevan dalam upaya pelaksanaan program Kukar Idaman menuju terwujudnya masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia,” ujarnya.
Jika benar anggaran perjalanan dinas tak bisa dirasionalisasi, ia menyarankan Pemkab Kukar membatalkan atau menghematnya.
Apabila anggaran perjalanan dinas Pemkab Kukar dan DPRD Kukar yang mencapai Rp 437 miliar pada tahun 2024 dihemat atau direalokasi ke program-program lain yang bersentuhan dengan pengembangan ekonomi dan kemasyarakatan, Hendy meyakini anggaran tersebut akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kukar.
Dia mencontohkan penambahan anggaran seragam gratis atau penyehatan Perumda Tirta Mahakam dan penggratisan air bersih untuk masyarakat menengah ke bawah.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas yang begitu besar itu bisa dialihkan ke dinas-dinas yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kukar.
“Maka dengan anggaran Rp 437 miliar Perjadin ini jadi sangat-sangat bermanfaat dan sesuai dengan agenda Kukar Idaman untuk masyarakat sejahtera dan berbahagia,” ucapnya.
Di tengah usaha Pemda Kukar mengalokasikan anggaran perjalanan dinas yang begitu fantastis, ia menyebut pasar di Lapangan Taman Ulin masih sepi pengunjung.
“Masa pejabatnya setiap hari banyak melaksanakan kegiatan perjalanan dinas yang secara tidak langsung malah membuat ramai pasar di kota orang lain?” tanyanya.
Menurut Hendy, pembatalan atau penghematan sejumlah proyek yang sudah ditetapkan pemerintah melalui APBD maupun APBN merupakan hal wajar.
Dia mencontohkan kebijakan yang diambil pemerintah pusat pada Oktober 2023. Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menghentikan pembangunan sejumlah jalan tol yang tergolong dalam proyek strategis nasional.
“Bayangkan, sekelas proyek strategis nasional saja bisa dibatalkan, apalagi hanya kegiatan pendukung seperti Perjadin,” tegasnya.
Pada tahun 2022 pun DPR RI melaksanakan konferensi pers tentang pembatalan penganggaran gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp 43,5 miliar. “Padahal tendernya sudah dilaksanakan dan perusahaan pemenangnya sudah terpilih,” jelasnya.
Terlepas dari itu, ia menyarankan Pemkab Kukar memerankan perusahaan daerah seperti Perusda Tunggang Parangan atau MGRM untuk membuka usaha travel demi memaksimalkan peran perusahaan daerah dalam memanfaatkan anggaran perjalanan dinas.
“Sehingga dana perjalanan dinas yang ratusan miliar ini, khususnya dari penjualan tiketnya, bisa berpeluang menghasilkan pendapatan baru bagi daerah,” katanya.
Pekan depan, ungkap Hendy, RPM Kukar bersama organisasi masyarakat dan mahasiswa di Kukar akan melakukan audiensi secara langsung dengan Pemkab Kukar terkait anggaran perjalanan dinas tersebut.
“Kami akan menyampaikan masukan dan kritik secara langsung terkait hal ini sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung kemajuan daerah,” tutupnya. (ril)
Editor: Ufqil Mubin
