BERITAALTERNATIF.COM – Para pengelola pendidikan di Kaltim menghadapi masalah dalam melakukan sertifikasi terhadap lahan sekolah-sekolah mereka.
Anggota Komisi DPRD Kaltim Salehuddin pun menyarankan Pemprov Kaltim membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Satgas itu dapat melibatkan Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan, Bagian Hukum, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di kabupaten/kota se-Kaltim.
“Satgas ini bertugas untuk bagaimana menyinkronkan proses sertifikasi lahan yang notabene tidak bisa dieksekusi Pemprov Kaltim,” saran Salehuddin, Rabu (1/2/2023).
Menurut dia, eksekusi lahan tersebut terhambat karena status lahan sekolah berstatus sebagai hibah. Ada pula lahan sekolah di Kaltim yang masih menuai sengketa yang melibatkan berbagai pihak.
“Inilah yang saya maksud perlunya sinkronisasi antara provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim untuk menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.
Masalah sertifikasi lahan ini dihadapi oleh SMK Negeri 1 Muara Muntai. Lahan sekolah tersebut tak kunjung bersertifikat karena belum maksimalnya koordinasi antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar.
“Harusnya jauh-jauh hari sudah klir, sehingga proses pembangunannya lebih cepat,” ucapnya.
Kasus seperti pun dihadapi oleh sejumlah sekolah di Balikpapan. Hal ini menghambat pembangunan sekolah-sekolah di Kota Beriman, yang sedang menghadapi kekurangan sarana dan prasarana.
“Hal-hal seperti ini kan enggak bisa diselesaikan oleh Pemprov saja, tetapi harus melibatkan kabupaten/kota. Sinergitas dalam program ini sangat diperlukan,” katanya. (adv/um)
