Sikap Presiden Ebrahim Raisi terhadap Perjanjian Nuklir Iran

Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi. (Istimewa)
Listen to this article

Teheran, beritaalternatif.com – Dalam wawancaranya dengan televisi nasional pada Sabtu (4/9/2021) malam terkait berbagai isu, termasuk ekonomi, Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi menyinggung tekad pemerintah ke-13 untuk mempercepat vaksinasi corona.

Sayid Raisi juga menekankan prinsip bahwa keamanan tetangga termasuk keamanan Iran dan mengisyaratkan transformasi Afghanistan. Ia mengatakan, solusi Afghanistan adalah membentuk pemerintahan dengan suara rakyat dan kedaulatan tekad rakyat di negara ini.

Terkait JCPOA, presiden Iran seraya menekanan represi terhadap Teheran tidak akan pernah dibiarkan tanpa jawaban dan Barat berulang kali telah mengalaminya. Ia menekankan, negosiasi yang disertai tekanan dan ancaman tidak dapat diterima.

Presiden Iran menjelaskan, negosiasi sebagai sebuah instrumen diplomatik. Namun Barat dan AS mengejar perundingan yang dibarengi tekanan, sementara agenda negosiasi pemerintah Iran adalah menjaga kepentingan bangsa Iran dan mencabut total sanksi, serta Iran tidak akan mundur selangkah pun dari agenda ini.

JCPOA adalah sebuah kesepakatan multilateral dan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, pernyataan presiden Iran terkait kesepakatan nuklir ini jelas dan berdasarkan logika internasional.

Lembaga pemikir Amerika, Dewan Atlantik (Atlantic Council) dalam laporannya setelah pengumuman Joe Biden sebagai pemenang pemilu AS mengaku optimis diplimasi sejati dan interaksi—bukan harapan supaya Iran menyerah sepenuhnya—menjadi kebijakan yang dipilih Gedung Putih terhadap Iran setelah 20 Januari 2021.

Namun demikian Amerika masih tetap melanggar resolusi 2231 dan JCPOA serta melanjutkan kebijakan di pemerintah sebelumnya, Donald Trump.

Yanis Voras, profesor dan pengamat hukum internasional, mengatakan, Amerika bergerak di luar keputusan internasional dan kredibilitas internasional negara ini yang mengklaim sebagai penyeru demokrasi di dunia mengalami kerusakan yang tidak dapat dikompensasi.

Voras lebih lanjut mengatakan, sanksi Barat terhadap berbagai negara, khususnya Iran, juga melanggar hukum perdagangan bebas dunia dan melanggar etika, serta harus secepatnya seluruh sanksi ini dan sanksi terhadap negara lain diakhiri.

“Sehingga perdagangan tidak dimanfaatkan sebagai alat bagi penyebaran pengaruh dan kekuatan politik oleh pihak-pihak yang tamak,” tegasnya.

Di sisi lain, AS masih tetap melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan dan juga melanjutkan kebijakan di era Trump.

JCPOA dalam koridor resolusi 2231 Dewan Keamanan menentukan komitmen dua pihak yang harus dijalankan. Namun Trump yang sejak awal kampanye pemilu presiden menyebut JCPOA sebuah kesepakatan buruk, pada 8 Mei 2018, secara resmi menginstruksikan Amerika keluar dari kesepakatan multilateral ini.

Di sisi lain, kebijakan Eropa saat itu juga dikritik dan mendapat sorotan tajam. Karena Eropa meski menentang unilateralisme Amerika dan pelanggaran sepihak JCPOA oleh Washington, berjanji menjalankan komitmennya dan menjamin kepentingan Iran di JCPOA.

Tapi setelah satu tahun Iran bersabar, mereka ternyata tidak menunaikan komitmennya, bahkan mengiringi AS. Sementara mereka menyadari bahwa sanksi tersebut adalah ilegal.

Seperti yang dijelaskan Rahbar, Ayatullah Khamenei, Iran akan kembali ke komitmen JCPOA saat Amerika mencabut seluruh sanksi secara praktis, bukan sekadar di atas kertas atau ucapan. “Dan pencabutan sanksi ini akan diverifikasi oleh Iran,” tegasnya. (pt/ln)

Kunjungi Berita Alternatif Di :

Bagikan

BERITA TERKAIT

PALESTINA
POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA