Kukar, beritaalternatif.com – Nama Baharuddin Demmu sedang diperbincangkan publik Kaltim. Salah satu penyebabnya, Anggota DPRD Kaltim ini mengunggah video yang memperlihatkan kerusakan Jalan Sebulu-Muara Kaman.
Video yang diunduh pada 12 Juli lalu di Fanpage pribadinya itu kemudian viral: disukai 679 orang, dikomentari 188 kali, dan dibagikan 412 kali.
Berdasarkan video yang tersebar di media sosial Facebook itu, jalan tersebut memang rusak parah. Sebuah mobil pun terhenti di tengah jalan karena tak dapat melintas, serta satu mobil lainnya terlihat kesulitan melintasi jalan tersebut.
Nama Baharuddin memang telah banyak dikenal publik Kaltim, jauh sebelum video kerusakan jalan itu diperbincangkan secara luas oleh warganet.
Ia memulai karier politiknya sebagai aktivis di salah satu organisasi yang mengadvokasi masalah-masalah tambang di Kaltim. Kemudian selama dua tahun delapan bulan menjadi Kepala Desa Sebuntal, Kecamatan Marang Kayu.
“Lalu saya hijrah. Meminta izin kepada rakyat. Kenapa? Program yang diusulkan kita di desa itu tidak terkaver. Jadi, saya izin dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten dari Dapil Marang Kayu, Muara Badak, dan Anggana,” ungkapnya, Rabu (28/7/2021).
Pada tahun 2009, ia dilantik sebagai Anggota DPRD Kukar. Ia pun pernah dipilih sebagai wakil pimpinan dewan. Baharuddin memanfaatkan kesempatan itu dengan maksimal untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Lima tahun kemudian, dia diminta oleh pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kaltim.
“Alhamdulillah terpilih tahun 2014. Saya tidak membanggakan diri. Saat itu saya meraih suara terbanyak di Partai Amanat Nasional,” ungkapnya.
Selama menjadi Anggota DPRD Kaltim, dia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Ia menghadiri acara pernikahan, sunatan anak warga, dan berbagai kegiatan yang diadakan masyarakat di dapilnya.
Di DPRD Kaltim, Baharuddin mengaku dapat berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Jika sebelumnya di legislatif kabupaten hanya dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di tiga kecamatan, tetapi setelah terpilih sebagai anggota legislatif provinsi, ia dapat berbuat lebih banyak untuk masyarakat Kukar.
“Saya keliling ke kecamatan-kecamatan. Insyaallah ke depan akan ke daerah-daerah hulu. Kalau pesisir sudah semua, termasuk daerah tengah seperti Tenggarong Seberang, Muara Kaman, dan Sebulu,” bebernya.
Ia juga berkeliling dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Meski terlihat sederhana, Baharuddin mengaku ikhtiarnya tak berjalan mudah.
“Ada keluhan-keluhan masyarakat di bidang pertanian, infrastruktur jalan, perikanan, dan lain-lain. Keluhan-keluhan inilah yang kami perjuangkan,” ucapnya.
Baharuddin mengatakan, masih banyak infrastruktur jalan provinsi yang rusak. Karena itu, alokasi anggarannya harus ditingkatkan.
Kerusakan jalan provinsi berimbas terhadap para petani dan nelayan. Mereka kesulitan menjual hasil pertanian dan perikanan. Problem ini mestinya menjadi skala prioritas yang harus diperjuangkan pemerintah daerah.
“Berkeliling sehingga dapat masukan dari rakyat. Itulah yang kita ramu untuk diingatkan kepada pemerintah,” jelasnya.
Baharuddin juga merespons terkait fenomena tambang ilegal. Ia mengaku sudah sering mengingatkan pemerintah agar menata dan memperkuat pengawasan di bidang pertambangan.
Keberadaan tambang ilegal, lanjut dia, mengakibatkan jalan daerah, provinsi, bahkan nasional rusak parah. Dia pun pernah mengingatkan pemerintah pusat agar memperhatikan dan menyelesaikan masalah tersebut.
“Tambang ilegal ini harus ditertibkan. Ini aspirasi masyarakat,” katanya.
Selain itu, dia juga menyoroti keberadaan mangrove yang kian hari semakin berkurang. Hal ini disebabkan aktivitas pertambangan minyak dan gas, serta kegiatan budi daya ikan oleh nelayan.
“Harusnya mangrove tidak dibabat habis. Mangrove ini harus berdampingan dengan tambak, agar mereka bisa mendapatkan hasil yang besar. Kalau dibabat habis, itu bisa menimbulkan kerusakan alam,” jelasnya.
Sebagai Ketua Penyuluh Perikanan Kaltim, ia mengajak para nelayan menjaga mangrove, sehingga keberadaannya dapat dijadikan sebagai tempat dan sumber makanan ikan.
“Kita juga minta kepada perusahaan untuk sama-sama berkontribusi. Begitu juga dengan pemerintah pusat dan provinsi, agar sama-sama coba membuat program untuk melestarikan mangrove yang ada di delta,” sarannya. (ln)
