BERITAALTERNATIF.COM – Sri Muliati Ningsih menjadi satu-satunya perwakilan perempuan yang lolos pada tahapan 10 besar seleksi calon komisioner Bawaslu Kukar.
Dari sekian banyak perempuan yang mendaftar sebagai calon komisioner Bawaslu, ia mengaku bangga atas pencapaian tersebut.
Sri bukanlah orang baru dalam dunia kepemiluan. Sejak 2003 lalu, ia sudah terlibat aktif menjadi penyelenggara Pemilu.
Selama mengabdi, ia pernah menjadi staf sekretariat Panwaslu kabupaten pada 2003.
“Pada tahun 2004 Pilkada pertama di Indonesia saya waktu itu jadi support system di bagian administrasi kemudian di bagian penerimaan dan tindak lanjut laporan,” kata Sri, Selasa (1/8/2023).
Setelah menjadi ibu rumah tangga, dia mengaku aktif di KPPS bahkan menjadi ketua KPPS sampai akhirnya mendaftarkan diri di Panwascam Tenggarong dan terpilih menjadi ketua.
Sekarang ia pun ingin berkarir dan berproses di Bawaslu Kukar.
“Kalau kewenangannya kecil kita mau membuat pengawasan yang ideal itu sangat sulit dan susah tapi jika kita pemegang kewenangan yang tinggi insyaallah pengawasan juga bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Setelah mendapat informasi dirinya lolos 10 besar calon komisioner, kini ia tengah menyiapkan diri untuk mengikuti beberapa tes ke depannya.
“Insya Allah dari tanggal 3 sampai tanggal 14 Agustus kita sudah mulai fit and proper test. Jadi persiapannya sekarang kita diminta membuat video tentang apa yang ingin kita lakukan ke depannya ketika menjadi komisioner Bawaslu Kukar dan apa saja programnya,” kata dia.
Undang-undang nomor 7 tahun 2017, kata dia mengatur keterwakilan perempuan.
Meski menjadi satu-satunya keterwakilan perempuan, Sri berharap bisa terpilih menjadi komisioner dengan tidak mengabaikan kualitas.
Jika terpilih menjadi komisioner Bawaslu Kukar, ia mengaku memiliki tekad untuk
mendukung perempuan lainnya agar bisa terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.
Selain itu, ia juga berkomitmen semaksimal mungkin dalam meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran dalam Pemilu.
“Pemilu ini kan syarat dengan kepentingan politik tapi bagaimana kita meminimalisir pelanggaran yang terjadi itu untuk kita perbaiki,” ujarnya. (rh)
