BERITAALTERNATIF.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini tidak akan setinggi 2022.
Prediksi ini didasarkan pada realisasi pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan Juli 2023. Berdasarkan data, penerimaan pajak pada bulan lalu menyentuh Rp 1.109,1 triliun atau 64,56 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Namun, pertumbuhan penerimaan pajak Januari-Juni 2023 secara tahunan (yoy) hanya 7,8 persen alias anjlok tajam dari periode sama di 2022 yang masih bisa sebesar 58,8 persen.
“Sehingga pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan tidak setinggi tahun lalu, namun masih tumbuh positif. Kita harus tetap waspada karena pertumbuhan bulanan, Juni dan Juli, negatif. Ini adalah koreksi menuju normalisasi,” tuturnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/8/2023).
Ia merinci penerimaan pajak pada Juni 2023 terkontraksi 21 persen (yoy). Sedangkan penerimaan pajak pada bulan ini merosot 4,8 persen secara tahunan.
Meski begitu, sebenarnya penerimaan pajak hingga Juli 2023 masih tumbuh positif. Ani merinci Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) berhasil tembus Rp 636,5 triliun atau tumbuh 6,98 persen dan sudah mencapai 72,86 persen dari target APBN 2023.
Lalu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 417,6 triliun alias naik 10 persen menyentuh 56,21 persen dari target.
Kemudian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya tumbuh 44,76 persen ke Rp 9,6 triliun atau 23,99 persen dari target.
Hanya penerimaan PPh Migas yang terkontraksi 7,9 persen di angka Rp 45,31 triliun hingga Juli 2023. Meski begitu, capaian ini sudah menembus 73,74 persen dari target APBN.
“Kalau dilihat pertumbuhan tahun ini dari penerimaan pajak 7,8 persen (yoy) hingga Juli, ini relatif rendah dibanding tahun lalu 58,8 persen (yoy). Tentu karena harga komoditas, normalisasi, dan pertumbuhan ekonomi dunia melambat yang mempengaruhi beberapa kinerja, seperti ekspor serta aktivitas dalam negeri,” ungkap Sri Mulyani.
Di lain sisi, Ani mengungkap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih kinclong menyentuh Rp 355,5 triliun atau tumbuh 5,4 persen secara tahunan. Angka ini juga sudah menyentuh 80,6 persen dari target APBN.
Ia tak menampik PNBP Migas merosot ke angka Rp 68,9 triliun per Juli 2023. Alasannya, terjadi penurunan lifting Migas dan harga patokan minyak mentah dunia alias ICP.
“Di sisi lain, (PNBP) SDA nonmigas, terutama batu bara mengalami kenaikan (menjadi) Rp 87,5 triliun. Bukan karena harga meningkat, harga batu bara turun. Namun, tahun ini kita menerapkan PP Nomor 26 Tahun 2022 di mana pembayaran royalti para penambang batu bara meningkat. Ini kenaikan cukup tinggi sehingga cukup baik bagi kenaikan penerimaan SDA batu bara atau nonmigas,” jelasnya.
“Kemudian dari kekayaan negara dipisahkan, dividen BUMN kita mengalami kenaikan mencapai Rp 17,9 triliun, terutama dari BUMN perbankan dan BUMN yang mengalami profitabilitas tinggi,” sambung Ani.
Sementara itu, PNBP lainnya sebesar Rp 96,1 triliun, di mana capaian bulan ini turun dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu. Ani menyebut penyebabnya adalah realisasi Domestic Market Obligation (DMO) belum tercapai dan pendapatan PHT yang turun.
Tak jauh beda, PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) juga turun ke angka Rp 42,9 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan dari pengelolaan dana kelapa sawit, di mana harga sawit turut mengalami moderasi. (*)
Sumber: CNN Indonesia
