Jakarta, beritaalternatif.com – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengusulkan agar pemerintah melonggarkan kebijakan impor jagung untuk menjaga kestabilan harga pakan ternak di dalam negeri. Pasalnya, tren harga jagung untuk pakan ternak tengah meningkat dan membebani peternak rakyat.
“Pemerintah perlu mengevaluasi beberapa hal dalam tata niaga jagung, seperti membuka impor jagung pakan di Indonesia,” ucap Peneliti CIPS Aditya Alta dalam keterangan resmi, Selasa (21/9/2021).
Pelonggaran impor jagung, sambungnya, bisa dilakukan dengan mengubah aturan di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Sebab, dalam beleid tersebut dinyatakan bahwa hak impor jagung untuk kebutuhan pakan hanya diberikan ke Bulog.
Ia menilai kondisi saat ini sudah cukup mendesak, di mana harga jagung pakan meningkat akibat ada persaingan mendapatkan jagung antara peternak rakyat dan perusahaan pengolahan besar. Bahkan, kenaikan harga jagung membuat peternak harus membayar dua kali lipat dari harga pembelian normalnya.
Karenanya, impor jagung bisa dilakukan untuk menambah stok dan membuat harga jagung pakan menurun di Tanah Air. Di sisi lain, ia menilai bila harga jagung pakan terus dibiarkan tinggi, maka dampaknya akan berpengaruh ke harga ayam dan telur ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat dan pelaku usaha lain.
Tak hanya melonggarkan impor, Aditya menilai pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga di sektor ini. Misalnya, memberikan dukungan infrastruktur dan transportasi pada proses distribusi pakan dan komoditas, sehingga biaya produksi lebih efisien dan rendah.
“Pemerintah harus berinvestasi untuk meningkatkan akses jalan raya, dengan fokus untuk menghubungkan pelabuhan dengan area pertanian terdekat. Hal ini secara langsung dapat menguntungkan proses produksi yang memungkinkan penurunan biaya transportasi,” katanya.
Kebijakan lain, menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menggantungkan stabilisasi pasar hanya dengan kebijakan harga acuan karena selama ini terbukti masih sulit ditegakkan. Pemerintah harus memberi dukungan fiskal seperti subsidi agar harga jagung pakan bisa stabil bagi peternak rakyat, namun tidak terlalu rendah untuk petani jagung.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar harga jagung pakan cuma Rp 4.500 per kilogram (kg), namun nyatanya harga jagung masih tinggi, yaitu mencapai kisaran Rp 5.500 sampai Rp 6.000 per kg.
Kendati harganya tinggi, namun Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi memastikan kenaikan harga jagung tidak terjadi karena kekurangan stok.
Bahkan, data Kementan mencatat ada 2,3 juta ton stok jagung yang tersebar di berbagai titik pada saat ini. “Stok buffer kami cukup, bahkan lebih untuk tahun ini,” kata Harvick.
Ia menduga penyebab harga jagung tinggi adalah disparitas harga antara Harga Acuan Pembelian (HAP) dari Kementerian Perdagangan dengan harga yang ada di pasaran. Sebab, harga acuan pembelian sebesar Rp
4.500 per kg, tapi harga di pasaran bisa mencapai Rp 6.000 per kg.
Kendati begitu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru berkata lain. Menurutnya, kenaikan harga jagung terjadi memang karena stoknya tidak ada.
“Masalah harga jagung, kalau kita punya sekarang 2,3 juta ton jagung, mungkin harganya tidak naik meroket seperti itu. Jadi kalau ada barangnya, sekarang kita jangan bicara jutaan, bicara 7.000 saja tidak ada untuk kebutuhan satu bulan di Blitar,” tutur Lutfi. (cnn/ln)
