BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar Syarifuddin menyoroti beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diambil alih pemerintah pusat setelah kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Seperti sumur Migas di Kecamatan Muara Jawa yang diambil alih oleh Otorita IKN.
Untuk itu, DPRD dan Pemkab Kukar menginisiasi dua Perda untuk mengantisipasi hal tersebut.
Perda tersebut dianggap penting. DPRD Pun akan segera mengesahkannya karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan penyelamatan aset daerah di wilayah IKN.
“Perlu dilibatkan BUMD untuk mendapatkan PAD,” katanya, Kamis (16/11/2023).
Untuk itu, kata dia, sumber PAD yang masih dikelola daerah harus menjadi perhatian bersama untuk mengamankan aset tersebut.
“DPRD bersama Bupati Kukar akan berusaha agar aset BUMD ini tetap menjadi sumber pendapatan bagi daerah,” tegasnya.
Beberapa langkah diupayakan untuk menyelamatkan aset daerah dengan mendorong bagi hasil baik dari pengelolaan Pelabuhan Ambarawang dan sektor Migas di Kukar.
Upaya lainnya ialah memperjuangkan PAD dari beberapa sektor yang dikelola BUMD.
“Harapan ke depannya, dengan ada sistem bagi hasil ini, maka Kukar tetap memiliki aset yang bisa menghasilkan PAD,” pungkasnya. (adv/lt)
