Busur Kukar Gelar Aksi Bela Palestina

BERITAALTERNATIF.COM – Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi solidaritas bela Palestina di Bundaran Jembatan Bongkok, Kecamatan Tenggarong, Rabu (8/11/2023).

Busur Kukar juga melakukan penggalang dana yang akan disalurkan ke Palestina.

Koordinator Presidium Busur Kukar, Andi Fadli mengatakan, aksi itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada saudara seiman yang saat ini dilanda musibah akibat serangan Israel.

“Sudah ribuan masyarakat Palestina, bahkan anak-anak kehilangan nyawa akibat aksi keji yang dilakukan oleh Israel,” ucapnya.

Busur Kukar juga mendesak Pemkab Kukar dan jajarannya ikut menyerukan kemerdekaan bagi Palestina dan memberikan donasi kemanusiaan untuk warga Palestina.

Ia pun mengajak masyarakat Kukar memboikot semua produk negara pendukung Israel.

Koordinator aksi, Muhammad Hasbi mengatakan, penggalangan dana tersebut dilakukan bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kukar.

Apabila masyarakat ingin menyalurkan bantuan bisa melalui rekeking: 0042144276 (BPD KALTIMTARA) AN BAZNAS Kabupaten Kukar QQ Infaq.

“Bahwa aksi solidaritas kepada Palestina harus terus dilakukan sebagai wujud kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina,” ucapnya.

Dia berharap seluruh organisasi mahasiswa dan pemuda yang mengklaim Islam sebagai basis gerakannya melakukan hal yang sama.

“Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat Kutai Kartanegara yang sudah memberikan dukungan doa dan hartanya untuk membantu saudara kita di Palestina,” ujarnya.

“Semoga musibah yang melanda saudara kita di Palestina bisa segera berakhir,” tutupnya. (ilh)

Seorang Anak Meninggal di Danau Danur Dana Desa Perjiwa, Busur Kukar: Harusnya Lubang Bekas Tambang Tidak Dijadikan Obyek Wisata

BERITAALTERNATIF.COM – Sekretaris Jendral Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar Muhammad Kaisar mendorong Dinas Pariwisata Kukar mendata dan mengevaluasi obyek wisata di Kukar.

Hal itu sebagai bentuk respons Busur Kukar atas kematian seorang bocah berusia 11 tahun di obyek wisata danau bekas tambang di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Kaisar pun meminta pemerintah daerah memperhatikan standar keamanan serta keselamatan untuk pengunjung obyek wisata di Kukar.

“Setelah kejadian ini, Dinas Pariwisata perlu mendata dan mengevaluasi ulang keberadaan seluruh destinasi wisata yang ada di Kukar. Apakah sudah layak dioperasikan atau tidak,” imbuh Kaisar, Rabu (28/6/2023).

Ia menganggap kejadian yang menimpa seorang bocah tersebut merupakan suatu ironi. Sebab, wisatawan yang mestinya berkunjung ke obyek wisata untuk bersenang-senang malah pulang membawa duka.

“Hal ini seharusnya tidak terjadi jika manajemen keamanan dan keselamatan berjalan dengan baik di sana,” tuturnya.

Untuk menyelamatkan citra obyek wisata di Kukar, Kaisar juga mendorong Dinas Pariwisata Kukar memberikan edukasi kepada pengelola destinasi wisata di Kukar tentang keamanan dan keselamatan bagi pengunjung.

Busur Kukar menilai ada indikasi kelalaian pengawasan dari Pemkab Kukar di balik kematian seorang bocah di Danau Danur Dana Desa Perjiwa.

“Ketakutan kita, wisatawan akan trauma untuk berkunjung jika keselamatan dan keamanannya tidak terjamin,” ujarnya.

Diketahui, obyek wisata Danau Danur Dana merupakan kolam bekas tambang yang pengoperasiannya tidak memiliki izin dari Pemkab Kukar.

Kaisar menyarankan pemilik tambang melakukan reklamasi serta pemulihan lingkungan terlebih dahulu sebelum memanfaatkan lubang eks tambang sebagai destinasi wisata.

“Kita heran juga, kok bisa mendapat dukungan dari pemerintah untuk dijadikan destinasi wisata? Harusnya logika yang dipakai pemerintah dalam konteks ini, habis tambang terbitlah reklamasi, bukan habis tambang terbitlah destinasi baru,” pungkas Kaisar. (rh/fb)

Penggunaan Elpiji 3 Kg Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Muhammad Kaisar Desak DPRD Kukar Evaluasi Penyalurannya di Masyarakat

BERITAALTERNATIF.COM – Sepakan terakhir terjadi kelangkaan serta kenaikan harga elpiji yang berukuran 3 kg di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hingga menjelang hari raya Iduladha 1444 Hijriah, masyarakat Kukar, khususnya di Kota Tenggarong, masih kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg.

Apabila pasokan tersedia, sebagian masyarakat harus membeli gas elpiji 3 kg dengan harga Rp 40 ribu. Padahal, sebelumnya harganya hanya berkisar Rp 23 ribu hingga Rp 25 ribu per tabung.

Menanggapi masalah tersebut, Sekretaris Jendral Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar, Muhammad Kaisar mengaku khawatir atas kelangkaan elpiji 3 kg di Kukar.

Pasalnya, sambung dia, menjelang hari raya Iduladha gas elpiji merupakan kebutuhan utama masyarakat.

Kaisar pun mendesak DPRD Kukar segera memanggil dan mengevaluasi Pertamina beserta para distributor elpiji 3 kg di Kukar.

“Kita juga mendorong DPRD selaku perwakilan masyarakat agar dapat melakukan pengawasan langsung untuk memastikan pendistribusian gas tepat sasaran,” saran Kaisar, Selasa (27/6/2023).

Menurut pantauan Busur Kukar di lapangan, lanjut dia, terdapat masyarakat kelas menengah ke atas yang memakai elpiji 3 kg, yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin.

Karena itu, Kaisar menduga pendistribusian elpiji 3 kg di Kukar tidak tepat sasaran.

Ia juga menyarankan pihak terkait untuk memperhatikan proses penyalurannya.

“Walaupun persediaan gas elpiji banyak, tapi penyaluran tidak tepat sasaran, kan kebutuhan di lapangan tetap merasa kekurangan,” ungkapnya. (rh/fb)

Tanggapi Kritik Bubuhan Suara Rakyat, Nofand: Kami Laksanakan Kirab Pemilu atas Perintah KPU RI

BERITAALTERNATIF.COM – Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melayangkan sejumlah kritik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar.

Kritik Busur Kukar tersebut didasarkan pada kekhawatiran mereka terkait kepercayaan publik terhadap KPU Kukar, yang kini digawangi lima komisioner yang dijatuhi sanksi peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Para komisioner itu masih akan menjabat hingga tahun 2024, sehingga akan memimpin persiapan dan pelaksanaan Pemilu tahun depan.

Dengan demikian, Busur Kukar menilai partisipasi masyarakat untuk meramaikan pesta demokrasi lima tahunan tersebut akan mengalami penurunan.

Busur juga khawatir akan muncul krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu setelah lima komisioner KPU Kukar mendapatkan sanksi dari DKPP.

Menanggapi kritik tersebut, Komisioner KPU Kukar Nofand Surya Gafillah mengatakan, pihaknya akan fokus bekerja secara maksimal dalam menghadapi serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“KPU akan tetap bekerja dengan optimal,” ujar Nofand kepada beritaalternatif.com pada Sabtu (29/4/2023).

KPU Kukar, lanjut dia, akan berusaha meningkatkan secara maksimal partisipasi masyarakat Kukar untuk mengikuti dan menyukseskan Pemilu 2024.

Ia menegaskan, kritik dan masukan yang disampaikan Busur kepada KPU Kukar adalah sesuatu yang positif karena bagian dari kebebasan beropini.

“Kami menghargai itu sebagai kebebasan beropini,” ucapnya.

Dia mengatakan, kritik dan masukan Busur Kukar akan dijadikan pelecut spirit peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu di Kukar.

Dengan begitu, sambung Nofand, kinerja KPU Kukar akan jauh lebih baik dalam menjalankan tugas kepemiluan.

Dalam beberapa bagian, Nofand mengaku tak sependapat dengan Presidium Busur Kukar, Mursid Mubarak.

Ia mencontohkan pendapat Mursid yang menyebut kegiatan sosialisasi seperti Kirab Pemilu yang diadakan KPU hanya formalitas belaka.

Pendapat tersebut dinilainya keliru. Pasalnya, Kirab Pemilu merupakan kegiatan yang diselenggarakan KPU secara nasional.

Pelaksanaan Kirab Pemilu, lanjut dia, juga merupakan kegiatan yang diadakan secara serentak di Indonesia. Penyelenggaraannya berdasarkan perintah KPU RI.

“KPU Kukar sendiri tidak pernah membuat kegiatan yang formalitas, karena agendanya memang langsung dari KPU RI untuk kita laksanakan,” tegasnya.

“Kalau kritik, kritik KPU RI juga agar tidak mengadakan kegiatan yang sia-sia, karena itu kegiatannya serentak nasional,” sambungnya.

Sebelumnya, Mursid mengatakan, pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan tidak akan sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi pemilih tanpa disertai pembenahan di internal KPU Kukar.

“Tentu periode sebelumnya juga terus dilaksanakan sosialisasi, tapi kan output-nya dilihat setelah Pemilu. Buktinya output-nya belum maksimal, sehingga patut diduga ada yang salah,” ujarnya.

Ia menduga kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu di Kukar sangat rendah.

Penyebabnya, kata dia, bisa jadi dipengaruhi oleh integritas komisioner yang saat ini masih menjabat di KPU Kukar.

Busur Kukar menekankan kepada komisioner KPU Kukar agar tidak melakukan sosialisasi yang sekadar formalitas belaka untuk menggugurkan kewajiban.

Sosialisasi yang sekadar formalitas, kata dia, membuat anggaran negara akan dihambur secara sia-sia.

Mursid mencontohkan kegiatan Kirab Pemilu baru-baru ini di Taman Kota Raja Tenggarong.

Dia menilai bahwa kegiatan tersebut hanya diramaikan oleh beberapa orang penyelenggara dan partai politik peserta Pemilu 2024.

“Kirab Pemilu kemarin juga kan yang meramaikan sebagian besar dari penyelenggara Pemilu saja, bukan dari masyarakat bawah,” tuturnya. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Jalan Terjal KPU Kukar Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024

BERITAALTERNATIF.COM – Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Barangkali karena itu pula Bupati Edi Damansyah mengharapkan partisipasi pemilih di Kukar meningkat pada Pemilu 2024 dibandingkan pesta demokrasi empat tahun lalu.

Harapan itu disampaikan Bupati Kukar melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kukar Rinda Desianti di Hotel Grand Fatma Tenggarong pada Kamis (27/4/2023) siang.

Pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih di kabupaten kaya sumber daya mineral ini mencapai 81,24 persen. Pencapaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 77,5 persen.

Partisipasi pemilih tersebut memang meningkat pesat dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya mencapai 62,08 persen.

Lalu, mampukah KPU Kukar meningkatkan partisipasi pemilih setelah diterpa berbagai isu tak sedap pada Pilkada 2020 lalu?

Dilansir dari korankaltim.com, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan keras kepada kelima Komisioner KPU Kukar.

Sanksi ini diberikan DKPP karena KPU Kukar tidak menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

Komisioner KPU Kaltim Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Iffa Rosita menyampaikan, sanksi yang dikeluarkan oleh DKPP itu berupa peringatan keras.

DKPP pun memberhentikan Erlyando Saputra dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kukar.

“Diberhentikan dari jabatan ketua, bukan sebagai anggota KPU. Jadi, dia masih menjadi anggota KPU,” ungkap Iffa pada 10 Februari 2021.

Kemudian, sanksi berupa peringatan keras juga dilayangkan kepada empat Komisioner KPU Kukar lainnya: Nofand Surya Ghafillah, Purnomo, Muchammad Amin, dan Yuyun Nurhayati.

Kelima Komisioner KPU Kukar tersebut saat ini masih menjabat sebagai Anggota dan Ketua KPU Kukar.

Setelah saksi itu bergulir, Purnomo menggantikan Erlyando dari jabatan Ketua KPU Kukar.

Iffa menjelaskan, atas sanksi peringatan keras itu, ketika kelak mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik kembali, DKPP bisa memberhentikannya dari anggota KPU Kukar.

“Peringatan keras itu sanksinya yang levelnya sudah tinggi. Jadi, berikutnya harus berhati-hati, agar tidak mendapatkan sanksi dan tidak diberhentikan,” sarannya.

Publik Uji Kinerja KPU Kukar

Menjelang Pemilu serentak tahun 2024, kinerja komisioner KPU Kukar kini sedang diuji oleh publik.

Pasalnya, kepercayaan publik berpotensi menurun drastis akibat DKPP memberikan sanksi kepada beberapa orang komisioner KPU Kukar pada tahun 2020.

Para komisioner KPU Kukar yang telah diberi sanksi keras tersebut masih menjabat, bahkan hingga tahun 2024 mendatang.

Pemberian sanksi oleh DKPP terhadap komisioner KPU Kukar itu menyangkut dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Pilkada Kukar tahun 2020.

Presidium Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar Mursid Mubarak menduga pemeriksaan serta pemberian sanksi tersebut akibat para komisioner KPU bermain mata dengan kontestan.

“Sehingga kami menduga ada persekongkolan antara salah satu calon bupati dengan para penyelenggara Pemilu untuk meloloskan kepentingannya,” ujar Mursid, Kamis (27/4/2023).

Sanksi yang telah diberikan kepada para komisioner KPU Kukar itu dinilainya menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu di Kukar.

Kata dia, warga Kukar akan sangat kecewa dengan langkah yang diambil para punggawa penyelenggara Pemilu tersebut.

Mursid juga khawatir sanksi kepada para komisioner KPU Kukar akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat di Pemilu 2024.

Karena itu, Busur Kukar mengimbau penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu Kukar, untuk terus berbenah sehingga fenomena yang merusak citra penyelenggara Pemilu tak terulang kembali.

“Menurut hemat kami, KPU dan Bawaslu ke depan harus berbenah agar jangan ada lagi kejadian-kejadian yang dapat menurunkan citra dan trust publik terhadap penyelenggara Pemilu,” imbuhnya.

“KPU dan Bawaslu harus bersih dan dapat memastikan jalannya Pemilu dengan jujur dan adil,” tegasnya.

Mursid menegaskan, Busur Kukar akan memberikan catatan khusus kepada komisioner KPU dan Bawaslu Kukar.

Langkah itu dinilainya penting supaya orang-orang yang memiliki catatan buruk saat Pilkada 2020 tidak terpilih kembali.

“Sehingga tidak menodai prinsip-prinsip kepemiluan,” ungkapnya.

Optimis Partisipasi Pemilih Meningkat

Komisioner KPU Kukar Nofand Surya Gafillah optimis partisipasi masyarakat di Pemilu mendatang akan meningkat dibandingkan pesta demokrasi sebelumnya.

Pihaknya telah mengambil sejumlah langkah untuk mempersiapkan hajatan akbar lima tahunan tersebut guna meningkatkan partisipasi publik.

KPU Kukar, sambung dia, sedang melakukan persiapan untuk memasuki tahap pemutakhiran data pemilih dan pendaftaran calon anggota legislatif.

Nofand mengungkapkan, KPU Kukar juga telah mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk melaksanakan Kirab Pemilu 2024, yang dilaksanakan baru-baru ini di Taman Kota Raja Tenggarong.

Dalam Kirab Pemilu tersebut, Nofand melanjutkan, pihaknya melakukan sosialisasi selama seminggu untuk menyasar basis-basis pemilih di Kukar.

Dia juga mengatakan, KPU Kukar sedang menyasar komunitas disabilitas, pemuda, dan para pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2024.

Langkah tersebut, kata Nofand, diambil KPU Kukar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat menyalurkan hak pilih mereka di Pemilu 2024.

KPU Kukar juga akan mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi. Saat ini, pihaknya masih menunggu arahan KPU Pusat.

“Mudah-mudahan nanti akan ada sosialisasi lagi. Kami menunggu arahan KPU RI,” ungkap Nofand, Rabu (26/4/2023).

Ia menjelaskan bahwa pada Pemilu 2019 KPU Kukar tidak terlalu menghadapi banyak kendala di lapangan.

Partisipasi masyarakat pun meningkat dibandingkan Pemilu 2014.

Bahkan, sambung dia, partisipasi masyarakat Kukar di Pemilu 2019 lebih tinggi dibandingkan target partisipasi pemilih di tingkat nasional.

“KPU Kukar sendiri tahun 2019 menargetkan 77,9 persen. Hasilnya alhamdulillah Kukar masuk di posisi partisipasi masyarakat yang lumayan tinggi melewati target,” jelasnya.

Nofand berharap tingkat partisipasi masyarakat di Pemilu 2024 kian meningkat dibandingkan Pemilu sebelumnya.

“Semoga partisipasi masyarakat di 2024 nanti lebih meningkat lagi dibanding 2019,” ujarnya.

Sanggah Pernyataan Nofand

Mursid menyanggah data partisipasi masyarakat yang dilontarkan Komisioner KPU Kukar, Nofand Surya Gafillah.

Menurut dia, tingkat partisipasi pemilih di Kukar mestinya dilihat dan diukur dari data terakhir dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Pilkada 2020 merupakan pesta demokrasi di Kukar yang mesti dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja KPU Kukar.

Kata Mursid, partisipasi masyarakat Kukar pada Pilkada 2020 justru mengalami penurunan dibandingkan Pilkada 2015.

Pasalnya, sambung dia, salah satu cara untuk mengukur kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu adalah Pilkada Kukar tahun 2020.

“Partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2020 adalah sebesar 56,67 persen. Sedangkan pada Pilkada 2015 adalah sebesar 57,9 persen,” ungkap Mursid.

Karena itu, ia menyimpulkan, terdapat penurunan partisipasi masyarakat dalam agenda politik di Kukar pada tahun 2020 dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Mursid mengaku khawatir partisipasi masyarakat menurun drastis jika komisioner KPU yang diberi sanksi oleh DKPP karena melanggar kode etik masih menjabat sampai tahun 2024.

Apabila tidak ada perubahan komposisi komisioner KPU Kukar, ia khawatir dapat menambah citra buruk dan memicu penurunan angka partisipasi masyarakat dalam meramaikan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan, lanjut Mursid, tidak akan sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi pemilih tanpa disertai pembenahan di internal KPU Kukar.

“Tentu periode sebelumnya juga terus dilaksanakan sosialisasi, tapi kan output-nya dilihat setelah Pemilu. Buktinya output-nya belum maksimal, sehingga patut diduga ada yang salah,” ujarnya.

Ia menduga kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu di Kukar sangat rendah.

Penyebabnya, kata dia, bisa jadi dipengaruhi oleh integritas komisioner yang saat ini masih menjabat di KPU Kukar.

Busur Kukar menekankan kepada komisioner KPU Kukar agar tidak melakukan sosialisasi yang sekadar formalitas belaka untuk menggugurkan kewajiban.

Sosialisasi yang sekadar formalitas, kata dia, membuat anggaran negara akan terhambur secara sia-sia.

Mursid mencontohkan kegiatan Kirab Pemilu baru-baru ini di Taman Kota Raja Tenggarong.

Dia menilai bahwa kegiatan tersebut hanya diramaikan oleh beberapa orang penyelenggara dan partai politik peserta Pemilu 2024.

“Kirab Pemilu kemarin juga kan yang meramaikan sebagian besar dari penyelenggara Pemilu saja, bukan dari masyarakat bawah,” tuturnya. (*)

Tim Redaksi Berita Alternatif

Bantah Pernyataan Nofand Surya Gafillah, Presidium Busur: Kepercayaan Publik kepada KPU Kukar semakin Rendah

BERITAALTERNATIF.COM  – Presidium Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Mursid Mubarak menyanggah data partisipasi masyarakat yang dilontarkan Komisioner KPU Kukar, Nofand Surya Gafillah.

Menurut dia, tingkat partisipasi pemilih di Kukar mestinya dilihat dan diukur dari data terakhir dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Pilkada 2020 merupakan pesta demokrasi di Kukar yang mesti dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja KPU Kukar.

Kata Mursid, partisipasi masyarakat Kukar pada Pilkada 2020 justru mengalami penurunan dibandingkan Pilkada 2015.

Pasalnya, sambung dia, salah satu cara untuk mengukur kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu adalah Pilkada Kukar tahun 2020.

“Partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2020 adalah sebesar 56,67 persen. Sedangkan pada Pilkada 2015 adalah sebesar 57,9 persen,” ungkap Mursid, Kamis (27/4/2023).

Karena itu, ia menyimpulkan, terdapat penurunan partisipasi masyarakat dalam agenda politik di Kukar pada tahun 2020 dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Mursid mengaku khawatir partisipasi masyarakat menurun drastis jika komisioner KPU yang diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melanggar kode etik masih menjabat sampai tahun 2024.

Apabila tidak ada perubahan komposisi komisioner KPU Kukar, ia khawatir dapat menambah citra buruk dan memicu penurunan angka partisipasi masyarakat dalam meramaikan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan, lanjut Mursid, tidak akan sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi pemilih tanpa disertai pembenahan di internal KPU Kukar.

“Tentu periode sebelumnya juga terus dilaksanakan sosialisasi, tapi kan output-nya dilihat setelah Pemilu. Buktinya output-nya belum maksimal, sehingga patut diduga ada yang salah,” ujarnya.

Ia menduga kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu di Kukar sangat rendah.

Penyebabnya, kata dia, bisa jadi dipengaruhi oleh integritas komisioner yang saat ini masih menjabat di KPU Kukar.

Busur Kukar menekankan kepada komisioner KPU Kukar agar tidak melakukan sosialisasi yang sekadar formalitas belaka untuk menggugurkan kewajiban.

Sosialisasi yang sekadar formalitas, kata dia, membuat anggaran negara akan dihambur secara sia-sia.

Mursid mencontohkan kegiatan Kirab Pemilu baru-baru ini di Taman Kota Raja Tenggarong.

Dia menilai bahwa kegiatan tersebut hanya diramaikan oleh beberapa orang penyelenggara dan partai politik peserta Pemilu 2024.

“Kirab Pemilu kemarin juga kan yang meramaikan sebagian besar dari penyelenggara Pemilu saja, bukan dari masyarakat bawah,” tuturnya. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Bubuhan Suara Rakyat Layangkan Kritik Pedas kepada KPU Kukar

BERITAALTERNATIF.COM  – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, kinerja komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini sedang diuji oleh publik.

Pasalnya, kepercayaan publik berpotensi menurun drastis akibat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi kepada beberapa orang komisioner KPU Kukar pada tahun 2020.

Para komisioner KPU Kukar yang telah diberi sanksi keras tersebut masih menjabat, bahkan hingga tahun 2024 mendatang.

Pemberian sanksi oleh DKPP terhadap komisioner KPU Kukar itu menyangkut dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Pilkada Kukar tahun 2020.

Salah seorang komisioner KPU Kukar pun diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPU Kukar.

Salah satu Presidium Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar Mursid Mubarak menduga pemeriksaan serta pemberian sanksi tersebut akibat para komisioner KPU bermain mata dengan kontestan.

“Sehingga kami menduga ada persekongkolan antara salah satu calon bupati dengan para penyelenggara Pemilu untuk meloloskan kepentingannya,” ujar Mursid, Kamis (27/4/2023).

Sanksi yang telah diberikan kepada para komisioner KPU Kukar itu dinilainya menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu di Kukar.

Kata dia, warga Kukar akan sangat kecewa dengan langkah yang diambil para punggawa penyelenggara Pemilu tersebut.

Mursid juga khawatir sanksi kepada para komisioner KPU Kukar tersebut akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat di Pemilu 2024.

Karena itu, Busur Kukar mengimbau penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu Kukar, untuk terus berbenah sehingga fenomena yang merusak citra penyelenggara Pemilu tak terulang kembali.

“Menurut hemat kami, KPU dan Bawaslu ke depan harus berbenah agar jangan ada lagi kejadian-kejadian yang dapat menurunkan citra dan trust publik terhadap penyelenggara Pemilu,” imbuhnya.

“KPU dan Bawaslu harus bersih dan dapat memastikan jalannya Pemilu dengan jujur dan adil,” tegasnya.

Mursid menegaskan, Busur Kukar akan memberikan catatan khusus kepada komisioner KPU dan Bawaslu Kukar.

Langkah itu dinilainya penting supaya orang-orang yang memiliki catatan buruk saat Pilkada 2020 tidak terpilih kembali.

“Sehingga tidak menodai prinsip-prinsip kepemiluan,” ungkapnya.

Media ini telah berusaha meminta tanggapan Ketua KPU Kukar Purnomo, namun ia mengaku belum bersedia memberikan jawaban. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Busur Layangkan 23 Rekomendasi terkait APBD 2023, Alif Turiadi: Selaras dengan Program Bupati Kukar

BERITAALTERNATIF.COM – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Busur Kukar pada Senin (10/10/2022), Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi menanggapi berbagai aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan organisasi tersebut terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kukar.

Alif menanggapi positif 23 rekomendasi yang dilayangkan Busur Kukar. Pasalnya, berbagai masukan tersebut berhubungan dengan program-program Bupati Kukar, Edi Damansyah. Sehingga semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar perlu mewujudkannya.

“Jadi, tidak ada lagi anggaran-anggaran yang sifatnya jomplang. Dari Dinas Kesehatan sekian. Mandatory spending-nya cuman 10 persen, ternyata sampai 29 persen. Urgensinya apa? Ini menjadi pertanyaan ini,” ucap Alif dalam RDP di Ruang Banmus DPRD Kukar.

Dia menyebutkan bahwa anggaran besar yang dialokasikan di Dinas Kesehatan Kukar lewat APBD tahun ini akan menjadi bahan evaluasi tersendiri dari DPRD Kukar.

“Pembahasan APBD 2023 masih panjang. Kami akan bahas sampai bulan November. Insyaallah di bulan November akan ada pengesahan,” katanya.

Politisi Gerindra ini berharap perwakilan Busur Kukar bisa ikut serta dalam pembahasan APBD Kukar tahun 2023. “Kami terbuka dengan siapa pun untuk memberikan masukan-masukan. Tentunya yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan sebagaimana RPJMD dan visi-misi Bapak Bupati,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hendi Yuzar, yang mewakili Busur Kukar, menyampaikan poin-poin mendasar yang pihaknya rekomendasikan kepada Pemkab Kukar.

Secara umum, pihaknya mendorong Pemkab Kukar serius dalam mengentaskan kemiskinan di Kukar dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada tahun 2023 dibandingkan tahun ini.

“Kami meminta dialokasikan minimal 15 persen dari APBD Kukar tahun 2023 untuk pengentasan kemiskinan,” kata perwakilan Busur Kukar, Mursid Mubarak.

Pihaknya juga mendorong pengentasan kemiskinan di Kukar berbasis di RT. Selain itu, Busur Kukar mendorong peningkatan anggaran Dinas Sosial Kukar untuk pengentasan kemiskinan.

“Kerja sama antar sejumlah dinas Kukar juga sangat diperlukan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kukar,” sarannya. (adv/um)

Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi Pimpin RDP Bersama Busur terkait APBD 2023

BERITAALTERNATIF.COM – Pimpinan DPRD Kukar mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar dan Pemkab Kukar terkait APBD tahun 2023 pada Senin (10/11/2022) pagi.

Rapat yang diadakan di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi. Ia didampingi oleh Anggota Komisi II DPRD Kukar Sopan Sopian dan Firnadi Ikhsan.

Dari Pemkab Kukar, hadir di antaranya perwakilan Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan, Perusda Tunggang Parangan, Dirut Perseroda MGRM, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, dari Busur Kukar hadir di antaranya Hendi Yuzar, Andi Fadli, Mursid Mubarak, Arman Maulana, dan Suardi.

Dalam kesempatan tersebut, Alif yang memulai rapat dengan membacakan surat permohonan RDP dari Busur Kukar kepada Ketua DPRD Kukar.

“Kita berharap dari pihak Busur menyampaikan aspirasinya secara komprehensif untuk penyempurnaan APBD 2023,” katanya.

Sementara itu, dari Busur Kukar, yang diwakili oleh Andi Fadli, memulai penyampaiannya dengan terlebih dahulu memperkenalkan perwakilan organisasi para pemuda tersebut.

“Kami berterima kasih kepada pimpinan DPRD Kukar karena sudah memfasilitasi kami dalam rapat ini,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi terkait masalah kemiskinan dan pengangguran di Kukar.

Fadli kemudian menyerahkan kepada Hendi Yuzar untuk menyampaikan poin-poin aspirasi mereka. Hendi juga memberikan apresiasi telah memfasilitasi RDP tersebut.

“Ada dua bahan presentasi yang kami sampaikan. Pertama, dasar-dasar pemikiran dan regulasi. Kedua, rekomendasi dan masukan,” jelasnya.

Kata dia, Busur Kukar menyampaikan 23 poin rekomendasi terkait APBD Kukar tahun 2023. Hal ini sebagai bagian dari usaha mengawal visi dan misi Pemkab Kukar, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan bahagia.

“Tujuan kami dalam rangka mendukung pembangunan daerah ini. Kami berharap fokus utama APBD tahun 2023 terkait pengentasan kemiskinan yang mencapai 62.360 penduduk miskin,” katanya. (adv/um)

Busur Bedah Program Edi-Rendi terkait Pengentasan Kemiskinan di Kukar

BERITAALTERNATIF.COM – Pada Jumat (30/9/2022) malam, Bubuhan Suara Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara (Busur Kukar) mengadakan diskusi terbuka terkait kemiskinan dan pengangguran di Kukar selama kepemimpinan Edi Damansyah dan Rendi Solihin.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kedai Humble Unikarta tersebut, Busur Kukar menghadirkan Direktur Rumah Aspirasi Hendi Yuzar sebagai pembicara.

Diskusi terbuka yang dipandu penasehat Busur Kukar Ahmad Risal Bakry ini dihadiri oleh dosen Unikarta, Mansyur; Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Andika Abbas Segani; CEO Berita Alternatif, Ahmad Fauzi; dan Plt. Pemimpin Redaksi Berita Alternatif, Ufqil Mubin.

Hadir pula Direktur Sintesanews.id, Halimatu; Anggota Busur Kukar, Mursid Mubarak; pengurus HMI Cabang Kukar, Eko Purwanto dan Suardi; serta puluhan peserta yang berasal dari warga Kukar.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 20.30 Wita tersebut diawali dengan pemaparan dari pembicara terkait pengertian kemiskinan menurut Bank Dunia, Perda Kukar, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian, Hendi memaparkan tentang angka kemiskinan di Kukar pada tahun 2021, yang menempatkan Kukar di urutan pertama dari segi persentase kemiskinan di Kaltim.

“Setelah itu, Bupati marah-marah karena anak buahnya tidak mampu mengatasi kemiskinan di Kukar,” ucapnya.

Ia pun memaparkan keterkaitan antara “marah-marah” Bupati tersebut dengan anggaran yang digelontorkan untuk Dinas Sosial (Dinsos) Kukar yang menjadi leading sector dalam pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2022, Dinsos Kukar hanya mendapatkan anggaran Rp 25,1 miliar. Anggaran tertinggi justru dialokasi untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar yang masing-masing mendapatkan Rp 1,2 triliun.

Disusul Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kukar Rp 825 miliar, Dinas Pekerjaan Umum Rp 615 miliar, Sekretariat Daerah Rp 184 miliar, serta Dinas Pertanian dan Peternakan Rp 150 miliar.

“Kalau dilihat dari anggaran setiap dinas dan badan di Kukar ini, enggak relevan antara marah-marahnya Bupati terkait kemiskinan dan besaran anggaran yang digelontorkan untuk Dinsos Kukar sebagai leading sector dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Diskusi yang berlangsung secara interaktif ini pun diakhiri dengan penyampaian rekomendasi dari Hendi kepada Pemkab Kukar untuk pengentasan kemiskinan di Kukar. Ia menyampaikan empat masukan: pertama, meminta kepada Pemda agar melakukan transparansi terhadap pembahasan dan pengelolaan APBD Kukar.

Kedua, rasionalisasi anggaran kesehatan Kukar. Pada tahun 2022, anggaran untuk kesehatan mencapai 29 persen dari APBD Kukar. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemda hanya diwajibkan mengalokasikan 10 persen anggaran dari APBD untuk kesehatan.

“Kukar telah pulih dari masalah pandemi Covid-19 dan patut berfokus kepada program pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta pengangguran. Terkecuali, pembangunan RSUD Muara Badak yang memang prioritas dan menjadi kebutuhan masyarakat Marang Kayu dan Muara Badak untuk mengakses layanan kesehatan,” sarannya.

Ketiga, Hendi mendorong Pemda memperbesar anggaran untuk dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan masalah kemiskinan, pengangguran, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Keempat, ia meminta kepada Disdikbud Kukar merancang program untuk memudahkan masyarakat mengakses pendidikan. Anggaran Disdikbud juga diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM di Kukar.

“Seperti program pengadaan seragam gratis atau bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa tahun ajaran baru sehingga dapat mengurangi beban para orang tua di Kukar,” pungkasnya. (um)