Dukungan terhadap Jalur Gaza, Jutaan Rakyat Yaman Kembali Lakukan Demonstrasi

BERITAALTERNATIF.COM – Demonstrasi besar-besaran kembali terjadi di Sana’a dan wilayah lain di Yaman.

Rakyat Yaman selalu menunjukkan solidaritasnya untuk mendukung rakyat tertindas di Jalur Gaza dan perlawanan Palestina.

Para pengunjuk rasa mengeluarkan pernyataan meminta sikap tegas dan menekan para pemimpin negara untuk berhenti mendukung agresi militer Israel terhadap Gaza.

“Kami meminta semua bangsa untuk mengambil sikap tegas dan menekan para pemimpin mereka untuk berhenti mendukung agresi terhadap Gaza,” demikian pernyataan yang disampaikan jutaan rakyat Yaman, dilansir Purna Warta, Sabtu (3/2/2024)

Rakyat nyaman menyatakan bahwa demonstrasi ini dan seluruh tindakan serta aktivitasnya akan terus membantu saudara-saudara di Palestina.

“Kami menyatakan dukungan terhadap operasi angkatan bersenjata Yaman melawan kapal-kapal Israel, Amerika dan Inggris sampai perang Gaza dan blokadenya dicabut, dan kami menerima seruan Sayyid Abdul Malik Houthi di bidang mobilisasi dan penempatan pasukan operasional,” seru rakyat Yaman. *(nsa)

Sumber: Purna Warta

Muhammad Udin Tanggapi Aspirasi Mahasiswa yang Menolak Undang-Undang Cipta Kerja

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kaltim Muhammad Udin mendukung aspirasi mahasiswa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Udin saat merespons aksi mahasiswa baru-baru ini di depan Kantor DPRD Kaltim.

DPRD Kaltim, sambung dia, akan menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut kepada DPR RI.

Ia juga menanggapi aspirasi mahasiswa terkait tambang ilegal yang beroperasi di Bumi Mulawarman.

“Mengenai tambang ilegal, Pansus tidak memiliki wewenang lebih. Namun, secara sikap kami sangat mendukung mengenai penolakan tambang ilegal,” imbuhnya.

Sementara itu, juru bicara Aliansi Mahakam, Muhammad Ilham Maulana mengungkapkan, pihaknya melakukan aksi sebagai wujud keresahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan tambang ilegal.

“Harapan kami aspirasi ini bisa diterima oleh Anggota DPRD Kaltim, kemudian ikut disuarakan kepada lembaga pemerintahan di tatanan pusat,” ucapnya.

Aliansi Mahakam menuntut dan mendesak Presiden dan DPR RI untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.

Mereka juga menuntut serta mendesak Presiden dan DPR RI mengkaji ulang undang-undang tersebut secara terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Di luar itu, Aliansi Mahakam menuntut pemerintah dan DPRD Kaltim menindak tegas dan menangani ilegal mining serta ilegal fishing di Kaltim.

“Terakhir, agar menghentikan kriminalisasi dan tindakan represif terhadap masyarakat adat, pejuang HAM, dan pejuang lingkungan,” pungkasnya. (adv/hms)

Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat Desak Kepolisian Usut Tambang Ilegal di Kukar

BERITAALTERNATIF.COM  – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kukar pada Selasa (11/4/2023).

Aksi demonstrasi mahasiswa yang berasal dari Kota Samarinda dan Kukar tersebut berlangsung di dua titik, yakni di Polres Kukar dan DPRD Provinsi Kaltim.

Koordinator lapangan, Wahyu mengatakan, aksi ini merupakan bagian dari respons mahasiswa atas temuan tambang ilegal di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kukar.

Ia mengungkapkan, dalam kasus tersebut sejumlah warga menghadapi intimidasi dari para pelindung tambang ilegal.

Demonstrasi yang berjalan tertib dan lancar ini membawa beberapa tuntutan: pertama, mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tambang ilegal di Desa Rempanga.

Kedua, menuntut kepolisian menangkap dan mengadili pelaku premanisme terhadap warga, yang diintimidasi karena menolak tambang ilegal.

Ketiga, meminta kepolisian menangkap aktor utama dan pelaku tambang ilegal di Desa Rempanga.

Setelah menyampaikan tuntutan serta membakar ban bekas di depan Mapolres Kukar, para mahasiswa tersebut membubarkan diri secara teratur.

Wahyu mengaku kecewa dengan Polres Kukar karena tak menyediakan forum dialog yang melibatkan mahasiswa dan kepolisian.

“Tidak ada forum dialog yang diberikan kepada kami untuk menyuarakan beberapa tuntutan,” sesalnya.

Kabag Ops Polres Kukar Kompol Donny Dwija Romansa menanggapi aksi mahasiswa tersebut.

Ia mengatakan bahwa Polres Kukar akan menampung berbagai saran, kritik, dan aspirasi mahasiswa.

Menurut dia, kepolisian tak dapat bertindak sendiri dalam menindak pelaku tambang ilegal di Kukar.

“Nanti akan ada koordinasi dengan stakeholder lainnya,” ungkap Donny. (*)

Penulis: Nadya Fazira

Editor: Ufqil Mubin

Israel semakin Bergejolak: Mogok Umum, Bandara Ditutup, dan Demonstrasi Meluas

BERITAALTERNATIF.COM – Israel mengalami kondisi kacau dan rusuh setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dan kemudian disusul merebaknya aksi protes dan tuntutan agar Netanyahu mundur.

Para pemimpin aksi protes terhadap rencana perombakan peradilan oleh pemerintahan Netanyahu, Senin (27/3/2023), menyerukan demonstrasi di luar gedung Knesset dan mengumumkan bahwa “negara akan lumpuh” sampai rencana tersebut dihentikan.

Pada Ahad malam terjadi gejolak hebat setelah Netanyahu mengumumkan pemecatan Yoav Gallant. Para demonstran menutup jalan dan persimpangan pusat, dan konfrontasi terjadi antara mereka dan pasukan polisi, yang membubarkan mereka dengan paksa.

Asosiasi Medis di Israel, Senin lalu, mengumumkan bahwa “serangan penuh dalam sistem kesehatan” akan dilakukan sampai pemerintah menghentikan rencana untuk melemahkan peradilan dan dialog dengan lawan-lawannya.

Aksi mogok mencakup semua rumah sakit dan klinik pemerintah dan komite khusus akan bekerja untuk menyetujui perawatan dan layanan yang diperlukan.

Hal itu terjadi setelah Kepala Histadrut, Arnon Bar-David, mengancam akan mengumumkan aksi mogok menyeluruh di fasilitas ekonomi jika penangguhan undang-undang peradilan tidak diumumkan.

Bandara Ben Gurion mengumumkan bahwa mulai pagi kemarin, tidak ada pesawat yang lepas landas dari bandara tersebut.

Kepala Sindikat Dokter, Profesor Zion Hagai, mengatakan, “Aksi mogok akan berhenti ketika rencana yang jelas dan disepakati dirumuskan untuk memastikan hak-hak pasien dalam sistem kesehatan dipertahankan.”

Dia menambahkan, “Sistem demokrasi dan peradilan yang independen adalah dasar bagi masyarakat yang sehat dan sistem kesehatan yang maju. Sudah waktunya untuk mengatakan: cukup sudah.”

Netanyahu pada Ahad malam mengadakan pembicaraan dengan para ketua partai koalisi, dan partai Shas dan blok “Persatuan Yudaisme Torah”, serta para menteri di Likud, dan mengumumkan dukungan mereka untuk menangguhkan rencana perombakan peradilan.

Partai Zionis Religius, yang dipimpin oleh Bezalel Smotrich, menentang kemungkinan penangguhan rencana tersebut, sementara ketua partai “Otzma Yehudit”, Itamar Ben Gvir, menyerukan kelanjutan pemungutan suara untuk rencana tersebut.

Protes meluas di Israel pada Senin lalu, beberapa jam setelah ketua Federasi Serikat Buruh Histadrut, Arnon Bar-David, mengancam akan mengumumkan aksi mogok umum untuk menekan pemerintah agar mundur dari RUU “reformasi yudisial”, sementara suara-suara dukungan kepada koalisi pemerintah mulai meninggi.

Menanggapi keraguan pemerintah mengenai pembekuan amandemen peradilan, protes oposisi terus berlanjut, dan jaringan perbelanjaan besar telah mengumumkan penutupan pintu mereka sampai pemberitahuan lebih lanjut, menurut Otoritas Penyiaran.

Haim Bibas, kepala Persatuan Otoritas Lokal, juga mengumumkan bahwa kota dan dewan akan bergabung dengan mogok umum bersama serikat pekerja Histadrut dan serikat medis.

Dikutip situs berita Times of Israel, Bibas mengatakan, “Kami meminta perdana menteri untuk segera menghentikan undang-undang dan membatalkan pemecatan menteri pertahanan, yang memiliki hubungan kerja dengan kami di bidang keamanan perkotaan dan front dalam negeri.”

Ketua Federasi Serikat Buruh, Arnon Bar-David, telah mengisyaratkan bahwa pemogokan umum “bersejarah” dapat dimulai jika Netanyahu tidak mengumumkan penghentian reformasi peradilan.

Pinhas Edan, kepala Serikat Pekerja Bandara di Israel, juga mengumumkan penangguhan penerbangan ke seluruh belahan dunia, mulai Senin, sebagai protes terhadap perombakan yudisial.

Sejauh ini, partai-partai sayap kanan Israel secara resmi menahan diri dari meminta pendukungnya turun ke jalan dan menggelar demo tandingan.

Selama hampir 12 minggu, puluhan ribu orang Israel telah berdemonstrasi setiap hari menentang rencana “reformasi peradilan” yang ingin diterapkan oleh pemerintah Netanyahu.

Rencana tersebut mencakup amandemen yang membatasi kekuasaan Mahkamah Agung (otoritas kehakiman tertinggi) dan memberikan kendali kepada pemerintah atas pengangkatan hakim. (*)

Sumber: Liputan Islam

Lawan Kebijakan Benjamin Netanyahu, Ribuan Pengunjuk Rasa Lumpuhkan Kota-Kota Besar Israel

BERITAALTERNATIF.COM – Dilansir Press TV, ribuan pengunjuk rasa Israel turun ke jalan, memblokir jalan-jalan utama di seluruh wilayah pendudukan, yang mereka sebut sebagai “Hari Kelumpuhan”.

Mereka memrotes rencana Kabinet sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan rezim.

Penyelenggara protes memulai hari baru demonstrasi pada Kamis lalu, dengan puluhan pertemuan besar diperkirakan akan menarik sebanyak setengah juta orang ke jalan-jalan di kota-kota besar, di jalan raya, dan di luar tempat tinggal anggota Kabinet koalisi.

Sekelompok tentara cadangan Israel memasang spanduk di patung Theodor Herzl, pendiri Zionisme modern, di pintu masuk kota pesisir Herzliya.

Mereka kemudian mengalihkan perhatian mereka ke pemimpin Shas Aryeh Deri, berkumpul di luar rumahnya di al-Quds.

Deri, sekutu utama Netanyahu, adalah penerima manfaat dari undang-undang yang disahkan di Knesset (parlemen Israel) pada Senin lalu.

Undang-undang tersebut akan memungkinkan dia untuk kembali ke jabatan menterinya setelah pengadilan tinggi memutuskan bahwa posisinya di Kabinet sangat tidak masuk akal karena hukuman pidana baru-baru ini.

Para pengunjuk rasa di rumah Deri mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa orang-orang di daerah itu telah melemparkan telur ke arah mereka.

Demonstrasi lain terjadi di luar rumah Menteri Pendidikan, Yoav Kisch, dengan seorang tentara cadangan Angkatan Udara ditangkap. Demikian menurut laporan media.

Di Tel Aviv, anak-anak dan keluarga mereka berbaris melalui jalan utama kota dan memblokir persimpangan. Demonstran memblokir Jalan Kaplan, jalan raya utama di bagian tengah kota.

Polisi mengerahkan meriam air pada sore hari untuk membubarkan demonstran yang memblokir Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv. Sebelumnya, meriam air digunakan di kota pesisir Haifa.

Di kota pesisir selatan Ashdod, ratusan veteran Angkatan Laut memblokir pintu masuk selatan ke pelabuhan.

Mereka membakar ban, mengirimkan kepulan asap hitam tebal. Para pengunjuk rasa terdengar meneriakkan, “Kami akan melumpuhkan bisnis sampai Bibi menyerah.”

Media Israel melaporkan bahwa pemimpin protes, Shikma Bressler ditangkap selama demonstrasi di luar lokasi perusahaan militer Rafael di Haifa. Dia dilaporkan ditangkap karena mendorong pengunjuk rasa untuk memblokir jalan.

Bressler ditahan di kantor polisi dan kemudian dibebaskan. Pembebasannya dengan syarat dia tidak kembali ke lokasi demonstrasi selama lima hari ke depan.

Protes pada Kamis lalu datang ketika anggota parlemen meratifikasi undang-undang yang membatasi keadaan di mana seorang perdana menteri dapat dicopot.

Para penentang memperingatkan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk melindungi Netanyahu dari dampak apa pun dalam persidangan korupsinya.

Pengunjuk rasa Israel telah mengadakan demonstrasi massal selama hampir tiga bulan, dengan aksi unjuk rasa terbesar umumnya terjadi pada Kamis dan Sabtu malam.

Mereka mengekspresikan dan meningkatkan penentangan terhadap rencana Netanyahu untuk merombak sistem peradilan rezim. (*)

Sumber: Poros Perlawanan

Murka akibat Reformasi Hukum Israel, Para Pendemo Blokade Jalan ke Kantor Benjamin Netanyahu

BERITAALTERNATIF.COM – Dilansir Press TV, para pengunjuk rasa membentuk rantai manusia, memblokir jalan menuju kantor Benjamin Netanyahu sebagai protes atas “reformasi hukum” kontroversial yang telah direncanakan oleh Kabinet ekstremis Perdana Menteri Israel.

Dalam protes yang diadakan pada Selasa lalu, massa membuat penghalang jalan menggunakan tubuh mereka serta pipa dan rantai.

Mereka berhasil memblokir jalan selama beberapa waktu hingga polisi turun tangan dengan pemotong pipa dan rantai, memisahkan rantai manusia, dan menangkap para pengunjuk rasa.

Pada Senin lalu, Knesset (parlemen rezim Israel) menyetujui pembacaan pertama dari tiga RUU yang merupakan bagian dari apa yang disebut reformasi.

Reformasi berfungsi sebagai inti dari kebijakan Kabinet yang dipimpin Netanyahu, yang dia buat bersama akhir tahun lalu dengan merayu partai-partai ultra-Ortodoks dan sayap kanan.

Reformasi berusaha melemahkan Mahkamah Agung rezim dengan merampok kekuasaannya untuk menjatuhkan Kabinet atau keputusan legislatif.

Elemen lain dari reformasi akan memberikan 120 anggota parlemen kekuatan untuk menolak keputusan pengadilan dengan mayoritas sederhana dari 61 suara.

Reformasi juga akan memberdayakan Knesset untuk mengubah apa yang disebut Undang-Undang Dasar—kuasi-konstitusi rezim—dengan cara apa pun yang dianggapnya sesuai.

Pengamat mengatakan bahwa reformasi berpotensi memungkinkan Knesset untuk membatalkan serangkaian tuduhan korupsi yang mencatut Netanyahu. Dia dituntut karena penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

“Tentu saja, kami menentang pemerintah saat ini, dan kami tidak setuju berada di bawah kediktatoran,” kata penyelenggara protes, Oded Elish.

Sejak akhir Desember, ketika Netanyahu kembali berkuasa sebagai Perdana Menteri, puluhan ribu orang telah mengadakan aksi unjuk rasa rutin di berbagai kota di seluruh wilayah pendudukan setiap Sabtu untuk memprotes rencana reformasi peradilan yang digagas Netanyahu. (*)

Sumber: Poros Perlawanan

Lakukan Aksi Demonstrasi di Kantor Bawaslu Kukar, PMII Sampaikan Tujuh Tuntutan kepada Penyelenggara Pemilu

BERITAALTERNATIF.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bawaslu Kukar pada Senin (16/1/2023).

Dalam aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian tersebut, PMII Kukar menyampaikan pernyataan sikap terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Mereka mengaku bersedia mengawal pemilu yang bersih, adil, damai, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kami menolak segala bentuk suap serta gratifikasi,” bunyi pernyataan tersebut.

Selain menyampaikan pernyataan sikap, mereka juga menyodorkan tujuh tuntutan, antara lain: pertama, mendorong KPU dan Bawaslu Kukar tetap independen, tidak memihak kepada siapa pun, termasuk peserta pemilu.

Kedua, Bawaslu Kukar harus lebih aktif mengawasi pesta demokrasi 2024 agar tidak terjadi kecurangan. Ketiga, mendorong KPU Kukar transparan dalam menjalankan tugasnya.

Keempat, menekan Bawaslu dan KPU Kukar untuk menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi dari peserta pemilu. “Apabila terdapat temuan berupa suap ataupun gratifikasi, PMII Kukar siap mengusut dan mengawal kasus tersebut sampai tuntas,” tegas PMII Kukar.

Kelima, membebas-tugaskan komisioner Bawaslu maupun KPU Kukar yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya.

Keenam, mendorong Bawaslu dan KPU Kukar mewujudkan pesta demokrasi tahun 2024 yang bersih, jujur, adil, dan damai di Kukar.

Ketujuh, menekan Bawaslu dan KPU Kukar untuk tegas menindaklanjuti penegakan hukum bagi peserta pemilu yang melakukan kampanye hitam (black campaign), politik uang (money politic), serta pelanggaran sesuai undang-undang yang berlaku.

Menanggapi pernyataan sikap dan tuntutan tersebut, Ketua Bawaslu Kukar Muhammad Rahman menekankan bahwa pihaknya mengutuk keras berbagai kegiatan yang menyimpang dari aturan pemilu.

“Kami menyambut baik aksi sahabat-sahabat sekalian. Karena ini merupakan penguatan bagi kami pengawas pemilu, khususnya dalam menegakkan keadilan pemilu di Kukar,” tegasnya.

Dia pun mengajak dan mendorong PMII Kukar berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. “Ini yang kita harapkan,” ucapnya.

Rahman juga mengajak PMII Kukar mengawasi penyelenggara dan peserta Pemilu 2024. Ia ingin semua pihak berperan aktif dalam mewujudkan pemilu yang adil di Kukar.

“Kita akan sama-sama membuat keadilan pemilu di Kukar,” pungkasnya. (um)

KAMMI Mataram Tolak Kenaikan Harga BBM

BERITAALTERNATIF.COM – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Mataram akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Senin (5/9/2022).

Hal ini disampaikan oleh Ketua KAMMI Mataram Irwan Julkarnain dalam pernyataan sikapnya pada Minggu (4/9/2022) sore setelah kegiatan DPMK PD KAMMI Mataram.

“Kami ingin mengajak kepada semua kader KAMMI se-Mataram untuk menolak kenaikan BBM dan meminta semua kader untuk terun aksi pada Senin, 5 September 2022,” tegas Irwan.

PD KAMMI Mataram akan melakukan aksi demonstrasi bersama OKP yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Mataram.

Irwan menyampaikan, keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM bukan langkah yang bijak. Justru ini adalah bukti nyata ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.

“Penolakan yang terjadi akhir-akhir ini rupanya tidak mengubah penguasa untuk tetap menyurutkan hasratnya,” tegas dia.

Kata dia, keputusan ini akan menimbulkan masalah-masalah baru di Indonesia, seperti laju inflasi akan melonjak tinggi, harga bahan pokok juga akan ikut naik, bahkan kebijakan ini akan mengganggu konsumsi rumah tangga yang sedang dalam proses pemulihan.

“Tentunya perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi yang mengganggu kestabilan ekonomi nasional,” katanya.

Dia mengajak semua kader KAMMI untuk bergerak bersama dalam menolak kenaikan harga BBM. “Untuk semua kader KAMMI se-Mataram harus segera bersiap. Kerena kebatilan adalah musuh abadi KAMMI,” tutupnya. (mk)

Pengeroyokan terhadap Ade Armando Tidak Mencerminkan Etika Keagamaan dan Kemanusiaan

Kukar, beritaalternatif.com – Cendekiawan Muslim Indonesia Dr. Muhsin Labib menyampaikan keprihatinannya terhadap dosen Universitas Indonesia Ade Armando yang dikeroyok dan dianiaya oleh beberapa orang dalam aksi demonstrasi 11 April 2022 di DPR RI.

Menurut dia, Ade memiliki pandangan-pandangan yang moderat terkait berbagai isu. Siapa pun yang tak sependapat dengan gagasan dan pendapatnya tak layak membalasnya dengan kekerasan fisik.

Tidak sependapat dengan pandangan seseorang juga hak setiap orang. Tetapi mengekspresikannya secara brutal melalui kekerasan dan pengeroyokan tidak dapat dibenarkan.

Pengeroyokan tersebut, lanjut dia, tidak mencerminkan etika kemanusiaan, agama, hukum, sosial, dan kebangsaan.

“Jadi, dari semua aspek salah! Perbedaan dalam melihat persoalan kehidupan itu tidak harus disikapi dengan kekerasan,” tegasnya sebagaimana dikutip beritaalternatif.com dari MULA TV, Selasa (12/4/2022).

Kata dia, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa adalah bagian dari demokrasi serta dilindungi oleh undang-undang.

Mereka yang menunjukkan penolakan terhadap sesuatu yang dinilai tak sejalan dengan konstitusi merupakan sesuatu yang baik dan layak didukung oleh semua pihak.

Aksi kekerasan dalam demonstrasi tersebut justru bertentangan dengan “niat baik” mahasiswa yang menolak perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, dan jabatan presiden tiga periode.

“Tujuan untuk menyampaikan aspirasi ternoda, bahkan teralihkan. Akhirnya yang diperbincangkan oleh masyarakat, opini yang berkembang, adalah persoalan kekerasan ini,” jelasnya.

“Itu kan berarti rencana untuk menyampaikan pandangan dan tekanan kepada pemerintah terkait tiga periode atau penundaan pemilu dan kenaikan BBM (teralihkan oleh kasus kekerasan terhadap Ade). Padahal ini kan pandangan yang logis,” lanjutnya.

Konstitusi memang telah menetapkan presiden hanya boleh menjabat selama dua periode, sehingga demonstrasi dan penolakan terhadap hal itu sah dilakukan oleh mahasiswa.

Begitu juga dengan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax. Penolakan ini pun sah secara konstitusi.

Namun, dia menyayangkan justru yang muncul adalah isu-isu keagamaan di luar agenda dan tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi tersebut.

“Apakah ini demo yang dilakukan oleh orang-orang yang peduli terhadap derita rakyat? Ataukah demo yang disusun oleh orang-orang yang punya agenda politik untuk menjatuhkan atau apa pun itu? Atau demo ini sejak semula tujuannya menyampaikan aspirasi soal tiga periode dan soal kenaikan harga BBM, kemudian ada yang memanfaatkannya?” tanya Muhsin.

Ia menegaskan, para pelaku pemukulan terhadap Ade justru tak berbicara tentang penolakan kenaikan BBM dan jabatan presiden tiga periode, melainkan melontarkan isu yang berkaitan dengan agama.

Padahal, menurut pengakuan Ade, ia hadir dalam aksi tersebut untuk menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, jabatan presiden tiga periode, dan kenaikan harga BBM.

“Itu sesuatu yang positif. Perkara dia punya pandangan lain di luar persoalan ini, ya itu wajar. Setiap orang punya pandangan. Tetapi kenapa persoalan yang ditarik justru di luar agenda yang menjadi tujuan aksi demo itu?” sesalnya.

Disinggung pengeroyokan tersebut berkaitan dengan pandangan-pandangan, posisi, dan sikap Ade terhadap pemerintah, Muhsin menegaskan bahwa dosen UI itu justru memiliki gagasan-gagasan yang moderat terhadap berbagai isu.

Ade pun dinilainya sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini ditunjukkannya melalui penolakan terhadap rencana perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu, jabatan presiden tiga periode, hingga kenaikan harga BBM.

Ia mengakui bahwa memang saat ini terjadi polarisasi di masyarakat. Satu kelompok menganggap semua kebijakan pemerintah selalu benar. Sementara kelompok lainnya menilai seluruh kebijakan pemerintah selalu salah serta menganggap perjuangan mereka sebagai bagian dari tugas keagamaan.

“Ini polarisasi yang tidak sehat. Ini merugikan. Mestinya orang berpikir logis. Kita tidak bisa mendukung
100 persen siapa pun. Membenarkan apa pun. Pemerintah misalnya harus dibela selalu. Enggak bisa begitu. Ini kan manusia dengan segala kekurangannya,” tegas Muhsin.

“Sebagaimana kita juga tidak bisa menolak semuanya. Kita harus jernih melihat persoalan,” lanjutnya.

Muhsin menegaskan, penolakan ataupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah bukanlah masalah keyakinan yang mendasar dalam agama. Mereka yang berseteru di pentas politik pun akhirnya bisa bekerja sama.

“Mengapa kita justru memainkan isu-isu yang tidak baik bagi keutuhan bangsa?” sesalnya.

Dia juga mengakui bahwa saat ini terdapat orang-orang yang menjadi corong pemerintah, sehingga Ade pun dinilai sebagai bagian dari kelompok tersebut.

Padahal, sambung Muhsin, jika dicermati konten-kontennya, Ade merupakan pribadi yang moderat dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Lihat kontennya. Perkara kita setuju atau tidak, itu perkara lain. Ini tidak ada kaitannya dengan perkara setuju atau tidak setuju, tapi berusaha melihat secara jernih dan adil,” tegasnya.

Dalam konten-kontennya, selain berbicara tentang islamofobia, pembelaan terhadap minoritas, dan moderasi dalam keberagamaan, Ade juga membela Islam dengan membantah pandangan seorang oknum pendeta yang merendahkan agama tersebut.

Semua itu menunjukkan bahwa Ade berusaha memposisikan diri di jalan tengah. Setuju ataupun tak setuju dengan pendapatnya, itu merupakan urusan lain dan hak setiap orang.

“Hampir semua dari kita tidak bisa sepakat dalam semua hal pada seseorang. Kita berumah tangga pun kita berselisih. Mengapa kita tidak toleran dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita?” serunya.

Karena itu, pemukulan dan kekerasan secara berjemaah terhadap Ade tidak dapat dibenarkan. Bahkan, pelaku korupsi pun tak layak mendapatkan perlakuan tersebut.

“Kan ada institusi hukum yang kita harus hormati di negara ini. Kita sudah sepakat untuk berbangsa dalam institusi negara. Kalau memang dia melakukan sesuatu yang melanggar, laporkan!” imbuhnya.

Kehadiran Ade dalam aksi demonstrasi tersebut merupakan haknya. Apalagi tempat itu merupakan ruang publik. Selama dia tidak memprovokasi, menjelekkan, menentang, dan melakukan hal-hal yang mengganggu orang lain, maka kehadirannya di tempat tersebut merupakan haknya.

Ade juga hadir dalam aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi mahasiswa yang menolak penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, tiga periode jabatan presiden, dan kenaikan harga BBM.

Muhsin menegaskan, kehadiran Ade dalam aksi itu juga memperlihatkan bahwa ia tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk narasi, tapi juga ikut serta dalam aksi mahasiswa.

Ini pun menunjukkan bahwa Ade tidak sepenuhnya pro terhadap pemerintah. “Ironis apabila orang yang mendukung demo dikeroyok oleh orang-orang yang mengatasnamakan pendemo,” katanya.

Manusia, kata Muhsin, memang menyimpan bibit kekerasan dalam dirinya sebagai upaya mempertahankan hidup. Hal ini pun ada dalam setiap binatang, misalnya singa memakan kijang. Ini pun tergolong kekerasan.

Manusia juga bisa melakukan kekerasan ketika tidak menggunakan nalarnya. Ketika nalar diabaikan, seseorang akan menjadi brutal, tega, dan tidak memikirkan efek dari perbuatannya.

“Apalagi dalam suasana yang bisa memicu adrenalin. Itu tidak hanya terjadi dalam aksi demo. Aksi dukung sepakbola juga begitu,” jelasnya.

Pada saat berkelompok, orang-orang penakut akan menunjukkan keberingasannya. Padahal dalam keseharian, mereka tidak menunjukkan sikap pemberani.

“Sebetulnya itu bukan orang pemberani. Pemberani itu jalan sendiri. Justru yang berani itu Ade Armando,” tegasnya.

Karenanya, kehadiran Ade di tengah demonstrasi, selain menunjukkan keberanian, ia mengajarkan kepada publik bahwa pro dan kontra terhadap segala sesuatu harus didasarkan rasionalitas.

Muhsin menyimpulkan, kasus kekerasan terhadap Ade memperlihatkan ekstremisme dan intoleransi yang kian meluas di Indonesia.

Dalam setiap pemerintahan, selalu terbuka kekurangan dan kelebihan. Sepanjang sejarah, tidak ada satu pun pemerintahan dalam sistem demokrasi yang 100 persen benar.

Sehingga dalam sistem demokrasi memerlukan oposisi dan demonstrasi dari mahasiswa. Hal-hal seperti ini harus ada dalam sistem demokrasi.

“Yang tidak boleh ada adalah penganiayaan, kekerasan, dan persekusi. Ini yang tidak boleh,” tegasnya.

Apabila setiap orang diperbolehkan mengambil langkah sendiri sekaligus menjadi polisi, maka negara ini akan mengalami kekacauan.

Ia juga menyesalkan kasus tersebut muncul di tengah aksi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi untuk kebaikan publik Indonesia.

Kasus pemukulan terhadap Ade akhirnya menutup aspirasi mahasiswa yang mestinya harus didukung oleh masyarakat.

Muhsin mengatakan, umumnya pada bulan Ramadan orang-orang cenderung kalem, bahkan sebelum bulan suci tersebut, setiap orang sudah saling meminta maaf.

Pada bulan Ramadan, mestinya setiap orang juga semakin ramah. “Bukan makin marah,” ucapnya.

Orang yang mengumbar amarahnya secara berlebihan di bulan Ramadan, lanjut Muhsin, hanya akan mendapatkan rasa lapar dan dahaga saat berpuasa, sehingga tidak akan mendapatkan efek positif dari puasa.

Ia menyebutkan, orang-orang yang berpuasa akan dapat mengendalikan amarah mereka. Pasalnya, puasa mengandung aspek lahir dan batin.

Muhsin berharap masyarakat Indonesia tidak lagi terjebak dalam polarisasi. Setiap orang diharapkan melihat politik sebagai sesuatu yang biasa dan tidak fanatik terhadap aspirasi serta tokoh yang didukungnya.

“Mau mendukung yang A ataupun B, enggak ada masalah. Tapi jangan menganggap itu sebagai pilihan dari Tuhan. Supaya kita tidak kemudian mengganggap orang yang berbeda pilihan politiknya sebagai musuh. Mereka sebangsa. Bagian dari kita semua,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ufqil Mubin

Polisi Tangkap Sejumlah Pelaku Pemukulan Ade Armando

Jakarta, beritaalternatif.com – Polisi mengklaim sudah menangkap pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Hal tersebut diungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan.

Kata Zulpan, sudah ada beberapa pelaku pengeroyokan terhadap Ade yang dicokok. Namun, dia belum merinci jumlahnya. Beberapa pengeroyok ini masih diperiksa intensif.

”Sudah beberapa kami amankan. Saya belum bisa sampaikan secara detail,” ujarnya kepada wartawan sebagaimana dilansir beritaalternatif.com dari sindonews.com, Senin (11/4/2022).

Mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan itu mengatakan, Ade dipukul oleh massa aksi. Dia memastikan Ade bukan dipukul aparat yang mengawal demo depan DPR/MPR RI. Malah, kata dia, polisi yang mengevakuasi Ade. Hingga kini, Ade masih dirawat di Rumah Sakit. “Mengalami pemukulan, tetapi bukan oleh petugas, oleh massa aksi,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pegiat media sosial Ade Armando dikabarkan babak belur. Dia diduga dipukul oleh massa. Ia dikabarkan babak belur saat hadir di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini. (*)