BPC Hipmi Kukar akan Gelar Muscab VI pada Desember 2023

BERITAALTERNATIF.COM – Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kutai Kartanegara (Kukar) akan melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) VI pada Rabu (6/12/23) mendatang di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Saat ditemui pada Senin (13/11/23), Ketua Umum BPC Hipmi Kukar Jumadil Anwar menjelaskan bahwa Muscab merupakan agenda rutin tiga tahunan, sekaligus merupakan langkah regenerasi kepemimpinan dengan memilih ketua umum baru.

Selain memilih ketua umum baru, Muscab juga bertujuan untuk melaporkan pencapaian-pencapaian kepengurusan Hipmi periode sebelumnya.

“Sejauh mana capaian kepengurusan sebelumnya, semuanya disampaikan di forum Muscab nanti,” ungkapnya.

Ia mengajak semua pihak yang ingin bergabung di Hipmi Kukar agar menghubungi pengurus, agar difasilitasi untuk menjadi anggota.

“Bagi teman-teman yang ingin bergabung, silakan hubungi pengurus untuk difasilitasi proses keanggotaannya,” imbuh dia.

Madil, sapaan akrabnya, berharap semangat kewirausahaan bisa berdampak banyak terhadap proses perkembangan ekonomi Kukar.

Oleh karena itu, perlu ada sinergitas antar sesama elemen pegiat ekonomi, untuk menyiapkan masyarakat, khususnya milenial, agar bisa terjun ke dunia usaha.

“Apalagi karakteristik generasi milenial yang ingin bebas, serba cepat dan kreatif, sangat mungkin diakomodir di dalam dunia usaha,” harapnya.

Sementara itu, Koordinator Steering Committe (SC) Ahmad Fauzi menjelaskan bahwa Muscab akan dirangkai dengan Pendidikan dan Pelatihan Cabang (Diklatcab) serta pelantikan pengurus baru.

“Agenda kita kali ini yaitu Muscab, Diklat, dan pelantikan pengurus yang baru pada malam harinya,” tutur laki-laki yang akrab disapa Poji ini.

Dia membeberkan bahwa SC sudah menggodok draf-draf yang akan digunakan pada saat Muscab serta syarat-syarat pencalonan Ketua Umum Hipmi.

“Kami di internal SC sudah menggodok draf-draf Muscab dan syarat-syarat pencalonan Ketua Umum Hipmi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Hipmi,” bebernya.

Ketua Panitia Halimatu mejelaskan bahwa pendaftaraan akan dibuka selama empat hari, yaitu pada 15-18 November 2023.

“Kami akan membuka pendaftaran calon Ketua Umum Hipmi ini selama empat hari dan bertempat di Sekretariat Panitia Jalan Jelawat,” tuturnya.

Ia mengumumkan syarat-syarat pencalonan Ketua Umum Hipmi, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum di antaranya mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku, setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, setia pada cita-cita usaha dan tujuan Hipmi, berpandangan luas, bermoral baik di masyarakat, tidak dalam keadaan terpidana, berusia di bawah 41 tahun, dan menyatakan kesediaan aktif dan bersedia mundur jika dinilai tidak aktif.

Sedangkan syarat khusus yaitu membawa surat permohonan menjadi Ketua Umum BPC Hipmi Kukar, mengantongi 20 rekomendasi dari pengurus BPC Hipmi Kukar dilengkapi KTA, surat keterangan pernah atau sedang menjadi pengurus di BPC Hipmi harian dan atau menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 tahun, surat keterangan telah memenuhi kewajiban membayar iuran keanggotaan BPC Hipmi Kukar.

Selain itu, jelas dia, surat pernyataan mematuhi norma, etika dan disiplin organisasi dari SC Muscab, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi KTA Hipmi yang masih berlaku, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, memiliki sertifikat Diklatcab, pas foto warna ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar, daftar curriculum vitae, dokumen visi misi dan program, dan membayar biaya pendaftaran dalam bentuk cash atau transfer sebesar Rp 100 juta.

“Jika berminat hubungi saya nomor handphone 082251547494,” tutupnya. (ril/fb)

Pasang Surut Halimatu Membangun Usaha Kedai

BERITAALTERNATIF.COM – Banyak orang yang ingin terjun ke dunia usaha, namun tak sedikit yang berhenti di tengah jalan karena berbagai alasan.

Halimatu adalah salah satu pemuda Kukar yang berhasil melewati ragam badai dalam membangun usaha.

Pemilik usaha kedai dengan brand H&N ini menceritakan pasang surut yang ia lewati selama terjun dalam dunia usaha.

Dia mendirikan usahanya pada tahun 2021. Lokasinya di Jalan KH. Ahmad Dahlan Tenggarong. Kala itu, ia menamai usahanya dengan Kedai H&N Coffee dan Food.

Usahanya sempat berjalan selama 6 bulan. Kemudian, kedai yang dibangunnya terpaksa ditutup karena kerap merugi; tak setara antara pendapatan dan biaya operasional yang harus dikeluarkannya.

“Pada saat itu wabah Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Covid-19…membuat saya harus bertarung dengan wabah tersebut, dan ditambah lagi dengan adanya kebijakan PKKM dari pemerintah membuat masyarakat takut keluar rumah ataupun nongkrong di kedai,” ungkapnya, Rabu (16/8/2023).

Meski begitu, dia tidak patah semangat. Pada Juli 2022, pria yang karib disapa Stive tersebut membuka kembali usaha kedai di Kompleks Kantin Unikarta, tetapi dengan brand yang masih sama.

Usaha pertama didirikannya dengan modal sekitar Rp 40 juta. Sedangkan di lokasi sekarang ia menjalankannya dengan modal sekitar Rp 10 juta.

Modal yang lebih kecil tersebut, sambung dia, karena dipengaruhi sebagian aset dan peralatan usahanya yang lama masih bisa digunakan, sehingga ia hanya berbelanja bahan minuman dan makanan.

Saat ini, omzetnya per bulan mencapai Rp 15 juta. Sementara keuntungan bersihnya sekitar 40 persen dari omzet.

Stive mengatakan, pelanggan yang datang ke kedainya mencapai puncaknya pada hari Senin hingga Kamis. Jumlahnya sekitar 100 orang per hari. Sementara pada hari Jumat dan Sabtu hanya 50 orang saban hari.

“Keunggulannya usaha seperti ini konsumen yang datangi kita dan risiko usahanya kecil,” bebernya.

Dia mengaku kerap memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi dan berjualan.

Ia pun menyampaikan pesan kepada para pemuda Kukar yang ingin terjun ke dunia usaha.

“Mumpung masih usia produktif, segera produktifkan diri dengan berwirausaha. Keluar dari zona nyaman ingin jadi birokrat atau ASN,” pesannya.

Dia menambahkan, ketiadaan modal bukanlah alasan yang tepat sehingga menghambat pemuda-pemuda Kukar menggeluti usaha. Pasalnya, saat ini banyak sumber modal yang bisa digunakan para pemuda.

Stive mencontohkan program penyediaan modal usaha dari pemerintah dan swasta, antara lain kredit usaha rakyat yang bunganya tergolong kecil, CSR, dan lingkaran pertemanan.

“Dan mulailah dengan usaha yang kita senangi dan disenangi orang, sehingga bisa jalan beriringan antara passion dan keinginan pasar,” tutupnya. (ilh/fb)

Pengusaha di Kukar Ramai-ramai Tolak Perpanjangan PPKM

Kukar, Beritaalternatif.com – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengeluhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Halimatu, pemilik kafe di Tenggarong, mengaku mengalami kerugian akibat penerapan PPKM Mikro di Kukar, yang mewajibkan sebagian pemilik kafe hanya beroperasi sampai pukul 21.00 Wita.

“Di Tenggarong rata-rata orang yang nongkrong itu dari jam 9 sampai 12 malam. Sementara PPKM ini hanya sampai jam 9 malam,” kata Halimatu, Sabtu (17/7/2021).

“Artinya, dari segi pendapatan pun berkurang. Karena itu, saya menutup kafe saya. Jadi habis di modal saja untuk belanja makanan, tapi tidak terpakai,” sesalnya.

Dia juga menyesalkan belum adanya langkah-langkah antisipatif dan tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk mendata pelaku usaha yang terdampak PPKM Mikro.

Pemkab Kukar pun belum menyalurkan bantuan untuk para pelaku usaha yang terdampak PPKM Mikro. “Sejauh ini belum ada bantuan,” tegasnya.

Dilihat dari penerapannya selama lebih dari 10 hari terakhir, pemilik Cafe H&N yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan ini tak sepakat dengan rencana perpanjangan PPKM Mikro di Kukar.

Halimatu menekankan agar pemerintah dapat menyeimbangkan kebijakan ekonomi dan kesehatan. Salah satu caranya, menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin.

“Bisa dengan cara jumlah kursi dikurangi atau menyiapkan tempat cuci tangan,” saran dia.

Sementara itu, pelaku usaha angkringan di tempat parkir Stadion Rondong Demang, Agus, juga menyesalkan adanya kebijakan PPKM Mikro di Kukar.

“Ini sangat memberatkan bagi kami pelaku usaha mikro, karena usaha kami ditutup total tanpa ada solusi dan kami tidak mendapat bantuan dalam bentuk apa pun dari pemerintah daerah,” katanya.

Agus pun mengaku tak setuju bila PPKM Mikro diperpanjang. Pasalnya, sebagai pelaku usaha yang mengharapkan keuntungan setiap hari untuk kebutuhan hidupnya bersama anak dan istrinya, PPKM dinilainya sangat memberatkan ekonomi keluarganya.

“Kami usaha hanya cari untuk makan anak istri, bayar ini dan itu, bukan cari untuk kaya. Kenapa enggak dikasih solusi? Apa rakyat kecil enggak mati kalau caranya pemerintah seperti ini?” tutup Agus.

Terpisah, seorang pengusaha rias untuk pengantin di Kukar, MNR (32), juga mengeluhkan kebijakan PPKM Mikro di Kukar.

“PPKM berdampak pada pendapatan usaha saya. Saya nilai masih terdapat ketidakadilan dalam penegakan aturan. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolekan beraktivitas,” katanya. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Halimatu Nilai Pembatasan Waktu Operasi Kegiatan Usaha di Kukar Tebang Pilih

Kukar, beritaalternatif.com – Sekretaris Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia Kutai Kartanegara (Kukar) Halimatu menilai Surat Edaran (SE) Bupati Kukar Edi Damansyah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan Covid-19 gelombang kedua di Kukar sangat diskriminatif.

Ia mencontohkan poin 9 yang isinya pembatasan waktu beroperasi restoran, rumah makan, angkringan, kafe, PKL, tempat hiburan, ketangkasan, dan usaha sejenis sampai pukul 21.00 Wita.

Sementara poin 10 dalam SE tersebut menyebutkan, terdapat pengecualian bagi restoran, rumah makan, dan kafe yang merupakan contoh (role model) penerapan protokol kesehatan (prokes). Mereka dapat beroperasi sampai pukul 23.00 Wita. Beberapa jenis usaha yang menjadi model tersebut ditetapkan melalui penunjukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kukar.

“Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah mereka bisa dijamin tidak menyebarkan virus Covid-19? Kemudian apakah Satuan Tugas Pengananan Covid-19 mengawasi sejak buka sampai tutup untuk memastikan bahwa pelanggan ataupun pengelolanya tidak melanggar protokol kesehatan? Nah, hal ini kan sangat diskriminatif bagi pelaku usaha yang serupa,” tegas Halimatu, Selasa (29/6/2021).

Kata dia, sejauh ini para pelaku usaha kafe, angkringan, rumah makan, dan PKL belum mengetahui lokasi, nama, serta pemilik usaha yang menjadi model dalam penerapan prokes Covid-19 di Kukar.

“Terus apa syarat-syarat untuk menjadi role model? Jangan-jangan kafe atau rumah makan yang menjadi role model itu memiliki kedekatan dengan penguasa?” tanyanya.

Halimatu menjelaskan, penyebaran virus corona dan pembentukan klaster-klaster Covid-19 berawal dari oknum pegawai di instansi pemerintah yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah.

“Harusnya yang disetopkan adalah mereka. Pejabat yang melakukan perjalanan dinas, karena dengan perjalanan dinas yang mereka lakukan, kita yang dapat imbasnya di daerah,” tegas Halimatu. (ln)