Sikap Presiden Ebrahim Raisi terhadap Perjanjian Nuklir Iran

Teheran, beritaalternatif.com – Dalam wawancaranya dengan televisi nasional pada Sabtu (4/9/2021) malam terkait berbagai isu, termasuk ekonomi, Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi menyinggung tekad pemerintah ke-13 untuk mempercepat vaksinasi corona.

Sayid Raisi juga menekankan prinsip bahwa keamanan tetangga termasuk keamanan Iran dan mengisyaratkan transformasi Afghanistan. Ia mengatakan, solusi Afghanistan adalah membentuk pemerintahan dengan suara rakyat dan kedaulatan tekad rakyat di negara ini.

Terkait JCPOA, presiden Iran seraya menekanan represi terhadap Teheran tidak akan pernah dibiarkan tanpa jawaban dan Barat berulang kali telah mengalaminya. Ia menekankan, negosiasi yang disertai tekanan dan ancaman tidak dapat diterima.

Presiden Iran menjelaskan, negosiasi sebagai sebuah instrumen diplomatik. Namun Barat dan AS mengejar perundingan yang dibarengi tekanan, sementara agenda negosiasi pemerintah Iran adalah menjaga kepentingan bangsa Iran dan mencabut total sanksi, serta Iran tidak akan mundur selangkah pun dari agenda ini.

JCPOA adalah sebuah kesepakatan multilateral dan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, pernyataan presiden Iran terkait kesepakatan nuklir ini jelas dan berdasarkan logika internasional.

Lembaga pemikir Amerika, Dewan Atlantik (Atlantic Council) dalam laporannya setelah pengumuman Joe Biden sebagai pemenang pemilu AS mengaku optimis diplimasi sejati dan interaksi—bukan harapan supaya Iran menyerah sepenuhnya—menjadi kebijakan yang dipilih Gedung Putih terhadap Iran setelah 20 Januari 2021.

Namun demikian Amerika masih tetap melanggar resolusi 2231 dan JCPOA serta melanjutkan kebijakan di pemerintah sebelumnya, Donald Trump.

Yanis Voras, profesor dan pengamat hukum internasional, mengatakan, Amerika bergerak di luar keputusan internasional dan kredibilitas internasional negara ini yang mengklaim sebagai penyeru demokrasi di dunia mengalami kerusakan yang tidak dapat dikompensasi.

Voras lebih lanjut mengatakan, sanksi Barat terhadap berbagai negara, khususnya Iran, juga melanggar hukum perdagangan bebas dunia dan melanggar etika, serta harus secepatnya seluruh sanksi ini dan sanksi terhadap negara lain diakhiri.

“Sehingga perdagangan tidak dimanfaatkan sebagai alat bagi penyebaran pengaruh dan kekuatan politik oleh pihak-pihak yang tamak,” tegasnya.

Di sisi lain, AS masih tetap melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan dan juga melanjutkan kebijakan di era Trump.

JCPOA dalam koridor resolusi 2231 Dewan Keamanan menentukan komitmen dua pihak yang harus dijalankan. Namun Trump yang sejak awal kampanye pemilu presiden menyebut JCPOA sebuah kesepakatan buruk, pada 8 Mei 2018, secara resmi menginstruksikan Amerika keluar dari kesepakatan multilateral ini.

Di sisi lain, kebijakan Eropa saat itu juga dikritik dan mendapat sorotan tajam. Karena Eropa meski menentang unilateralisme Amerika dan pelanggaran sepihak JCPOA oleh Washington, berjanji menjalankan komitmennya dan menjamin kepentingan Iran di JCPOA.

Tapi setelah satu tahun Iran bersabar, mereka ternyata tidak menunaikan komitmennya, bahkan mengiringi AS. Sementara mereka menyadari bahwa sanksi tersebut adalah ilegal.

Seperti yang dijelaskan Rahbar, Ayatullah Khamenei, Iran akan kembali ke komitmen JCPOA saat Amerika mencabut seluruh sanksi secara praktis, bukan sekadar di atas kertas atau ucapan. “Dan pencabutan sanksi ini akan diverifikasi oleh Iran,” tegasnya. (pt/ln)

Pejabat Senior Akui Israel Tak Sanggup Pengaruhi Perundingan Nuklir Iran

Tel Aviv, beritaalternatif.com – Surat kabar Israel Haaretz, Senin (5/7/2021), mengutip pernyataan narasumber yang disebutnya sebagai pejabat senior Israel bahwa Israel tak sanggup lagi mempengaruhi kandungan dan spirit perjanjian nuklir negara-negara besar dunia, termasuk AS, dengan Iran.

Pejabat yang juga mengaku mengetahui komunikasi-komunikasi Israel dengan AS, Rusia dan berbagai negara besar lain itu mengatakan, “Tel Aviv sudah tak punya kemampuan mempengaruhi pasal-pasal perjanjian nuklir yang dibahas di Wina.”

Menurutnya, ada dua kemungkinan bagi para perunding nuklir: kembali kepada perjanjian nuklir yang orsinil, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), atau tidak kembali kepadanya, tanpa ada pilihan lain.

Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, pada Ahad lalu memimpin pertemuan yang membahas perkembangan perundingan nuklir Wina. Sejak beberapa bulan lalu negara Zionis ilegal itu mengerahkan segenap kemampuannya di berbagai lini untuk menekan Iran dan mendesak AS agar terus meningkatkan sanksinya terhadap Iran.

Sementara itu, Wakil Tetap Rusia untuk oganisasi-organisasi internasional yang berkedudukan di Wina, Swiss, Mikhail Ulyanov menyatakan, tujuan yang disepakati dari pembicaraan Wina hanyalah untuk pemulihan JCPOA asli.

Menyinggung adanya upaya-upaya sebagian pihak untuk memasukkan topik lain dalam perundingan Wina, Ulyanov mencuit, “Dalam konteks #ViennaTalks, beberapa analis dan pejabat menganjurkan untuk menangani topik baru seperti keamanan regional dan rudal.”

Dia menambahkan, “Upaya untuk memukul 3 burung dengan 1 batu tidak realistis dan kontraproduktif. Tujuan pembicaraan yang disepakati hanya untuk mengembalikan #JCPOA yang asli.”

Iran telah mengadakan enam putaran pembicaraan di Wina dengan peserta JCPOA yang dikenal sebagai P4+1 dengan tujuan menyelamatkan JCPOA.

Teheran bersikeras akan melanjutkan kepatuhan penuh kepada kesepakatan itu jika AS mencabut secara penuh sanksi-sanksinya terhadap Iran.

Sanksi itu diberlakukan secara ilegal oleh AS di masa kepresidenan Donald Trump setelah dia mengeluarkan negaranya secara sepihak dari JCPOA pada Mei 2018. (liputanislam/ln)

Sumber: Pejabat Senior Israel Akui Tak Sanggup Pengaruhi Perundingan Nuklir Iran

Iran akan Bereaksi Lebih Keras jika AS Kembali Khianati Perjanjian Nuklir

Moskow, beritaalternatif.com – Perwakilan tetap Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov mengatakan, Iran mungkin bereaksi lebih keras dari sebelumnya jika Amerika Serikat (AS) membuat kesalahan dengan meninggalkan perjanjian nuklir Iran 2015 lagi, setelah mereka mengkhianati perjanjian itu sebelumnya.

“Banyak pengikut bertanya apakah ada jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan meninggalkan JCPOA setelah pemulihannya,” tulis Ulyanov dalam cuitannya pada hari Kamis (24/6/2021), merujuk pada kesepakatan nuklir dengan akronim resminya.

“Menurut saya, jaminan terbaik adalah pengalaman masa lalu yang sangat negatif. Jika Amerika Serikat mengulangi kesalahan sebelumnya, Iran bisa memutuskan untuk membalas lebih keras. Tidak ada yang akan menyukainya,” lanjut dia.

AS membatalkan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan pada Mei 2018 di bawah pemerintahan mantan Presiden Amerika Donald Trump, diikuti oleh putaran sanksi paling keras yang dimaksudkan untuk menghancurkan ekonomi Iran.

Diingatkan oleh seorang pengguna bahwa rencana untuk mencegah langkah seperti itu tidak berhasil untuk pertama kalinya, Ulyanov mengiyakannya, tetapi menambahkan bahwa masyarakat internasional sekarang menyadari “bencana” dari apa yang disebut tekanan maksimum Washington terhadap Teheran. Di mana hal ini membuat Republik Islam memajukan program nuklirnya di luar batas JCPOA.

Ia lebih lanjut mencatat, pada sesi Juni lalu, Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional menunjukkan, masyarakat internasional, termasuk AS, sangat tidak senang dengan situasi saat ini.

“Ini adalah jaminan terbaik (tidak mutlak, tentu saja) terhadap pengulangannya,” tambah Ulyanov, yang mengepalai delegasi Rusia dalam pembicaraan Wina yang sedang berlangsung, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali JCPOA.

Pernyataan Ulyanov datang beberapa hari setelah putaran keenam pembicaraan berakhir pada hari Minggu, ketika para perunding untuk Iran dan kelompok negara-negara P4+1 (Inggris, Prancis, Rusia, China dan Jerman) memutuskan untuk kembali ke ibu kota masing-masing untuk konsultasi guna mengatasi perbedaan masalah yang tersisa dari pertemuan tersebut. (ar/ln)

Sumber: Rusia: Iran Akan Bereaksi Lebih Keras Jika AS Kembali Khianati JCPOA

Iran Tingkatkan Pengayaan Uranium hingga 60 Persen

Teheran, beritaalternatif.com – Iran mengklaim sudah membuat 6,5 kilogram uranium dengan pengayaan kemurnian hingga 60 persen, kian dekat ke batas minimal bahan untuk membuat senjata nuklir di angka 90 persen.

“Di area produksi uranium 60 persen, dalam waktu singkat, sekitar 6,5 kilogram sudah diproduksi,” ujar juru bicara pemerintahan Iran, Ali Rabiei, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (15/6/2021).

Raibei juga mengklaim bahwa Iran sudah memproduksi uranium dengan pengayaan kemurnian 20 persen selama satu tahun belakangan, sesuai dengan yang diperbolehkan dalam undang-undang.

“Di bawah undang-undang parlemen, Organisasi Energi Atom seharusnya memproduksi 120 kilogram uranium dengan pengayaan 20 persen dalam setahun. Berdasarkan kabar terbaru, kami sudah memproduksi 108 kg uranium 20 persen dalam lima bulan,” tutur Raibei.

Iran memang sudah meloloskan undang-undang pengayaan uranium beberapa tahun lalu sebagai tanggapan atas keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat (AS) dari pakta nuklir JCPOA pada 2018.

Perjanjian yang diteken oleh negara anggota tetap DK PBB beserta Jerman itu mewajibkan Iran membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen, jauh dari keperluan mengembangkan senjata nuklir: 90 persen.

Sebagai timbal balik, negara Barat akan mencabut serangkaian sanksi terhadap Teheran. Namun setelah menarik diri, AS kembali menerapkan sanksi yang membuat Iran geram.

Setelah itu, Iran terus menggencarkan program pengayaan uranium. Pada April lalu, Iran mengumumkan bahwa mereka akan memulai pengayaan uranium hingga 60 persen.

Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, AS menyatakan niat untuk kembali bergabung JCPOA. Namun, AS menyatakan sanksi terhadap Iran masih akan tetap berlaku meski mereka bergabung dalam perjanjian nuklir itu lagi.

Perwakilan Iran dan AS kini dilaporkan melakukan pertemuan tak langsung di Wina, Austria, untuk membahas JCPOA. (cnn/ln)

Sumber: Iran Klaim Produksi 6,5 Kg Uranium dengan Kemurnian 60 Persen