Sikap Presiden Ebrahim Raisi terhadap Perjanjian Nuklir Iran

Teheran, beritaalternatif.com – Dalam wawancaranya dengan televisi nasional pada Sabtu (4/9/2021) malam terkait berbagai isu, termasuk ekonomi, Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi menyinggung tekad pemerintah ke-13 untuk mempercepat vaksinasi corona.

Sayid Raisi juga menekankan prinsip bahwa keamanan tetangga termasuk keamanan Iran dan mengisyaratkan transformasi Afghanistan. Ia mengatakan, solusi Afghanistan adalah membentuk pemerintahan dengan suara rakyat dan kedaulatan tekad rakyat di negara ini.

Terkait JCPOA, presiden Iran seraya menekanan represi terhadap Teheran tidak akan pernah dibiarkan tanpa jawaban dan Barat berulang kali telah mengalaminya. Ia menekankan, negosiasi yang disertai tekanan dan ancaman tidak dapat diterima.

Presiden Iran menjelaskan, negosiasi sebagai sebuah instrumen diplomatik. Namun Barat dan AS mengejar perundingan yang dibarengi tekanan, sementara agenda negosiasi pemerintah Iran adalah menjaga kepentingan bangsa Iran dan mencabut total sanksi, serta Iran tidak akan mundur selangkah pun dari agenda ini.

JCPOA adalah sebuah kesepakatan multilateral dan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, pernyataan presiden Iran terkait kesepakatan nuklir ini jelas dan berdasarkan logika internasional.

Lembaga pemikir Amerika, Dewan Atlantik (Atlantic Council) dalam laporannya setelah pengumuman Joe Biden sebagai pemenang pemilu AS mengaku optimis diplimasi sejati dan interaksi—bukan harapan supaya Iran menyerah sepenuhnya—menjadi kebijakan yang dipilih Gedung Putih terhadap Iran setelah 20 Januari 2021.

Namun demikian Amerika masih tetap melanggar resolusi 2231 dan JCPOA serta melanjutkan kebijakan di pemerintah sebelumnya, Donald Trump.

Yanis Voras, profesor dan pengamat hukum internasional, mengatakan, Amerika bergerak di luar keputusan internasional dan kredibilitas internasional negara ini yang mengklaim sebagai penyeru demokrasi di dunia mengalami kerusakan yang tidak dapat dikompensasi.

Voras lebih lanjut mengatakan, sanksi Barat terhadap berbagai negara, khususnya Iran, juga melanggar hukum perdagangan bebas dunia dan melanggar etika, serta harus secepatnya seluruh sanksi ini dan sanksi terhadap negara lain diakhiri.

“Sehingga perdagangan tidak dimanfaatkan sebagai alat bagi penyebaran pengaruh dan kekuatan politik oleh pihak-pihak yang tamak,” tegasnya.

Di sisi lain, AS masih tetap melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan dan juga melanjutkan kebijakan di era Trump.

JCPOA dalam koridor resolusi 2231 Dewan Keamanan menentukan komitmen dua pihak yang harus dijalankan. Namun Trump yang sejak awal kampanye pemilu presiden menyebut JCPOA sebuah kesepakatan buruk, pada 8 Mei 2018, secara resmi menginstruksikan Amerika keluar dari kesepakatan multilateral ini.

Di sisi lain, kebijakan Eropa saat itu juga dikritik dan mendapat sorotan tajam. Karena Eropa meski menentang unilateralisme Amerika dan pelanggaran sepihak JCPOA oleh Washington, berjanji menjalankan komitmennya dan menjamin kepentingan Iran di JCPOA.

Tapi setelah satu tahun Iran bersabar, mereka ternyata tidak menunaikan komitmennya, bahkan mengiringi AS. Sementara mereka menyadari bahwa sanksi tersebut adalah ilegal.

Seperti yang dijelaskan Rahbar, Ayatullah Khamenei, Iran akan kembali ke komitmen JCPOA saat Amerika mencabut seluruh sanksi secara praktis, bukan sekadar di atas kertas atau ucapan. “Dan pencabutan sanksi ini akan diverifikasi oleh Iran,” tegasnya. (pt/ln)

Tentang Kebijakan AS soal Semenanjung Korea, Korut dan China Perkuat Kerja Sama

Beijing, beritaalternatif.com – Dilansir Press TV, Korea Utara (Korut) dan China merayakan peringatan 60 tahun perjanjian persahabatan mereka, bersumpah untuk lebih memperkuat hubungan bilateral dalam menghadapi bangsa asing yang memulai permusuhan.

Dalam sebuah pesan yang dikirim ke Presiden China Xi Jinping, Pemimpin Korut Kim Jong-un mengatakan, adalah “pendirian tetap” pemerintahnya untuk “tanpa henti mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama” antara kedua negara. Demikian diberitakan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Minggu (11/7/2021).

“Meskipun situasi internasional yang rumit yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan persaudaraan dan persahabatan militan antara DPRK dan China semakin kuat dari hari ke hari,” kata Kim.

Perjanjian itu, katanya, membela sosialisme dan perdamaian di Asia “sekarang karena kekuatan musuh menjadi lebih putus asa dalam tantangan dan gerakan obstruktif mereka”.

Ditandatangani pada 1961, Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Saling Membantu Tiongkok-DPRK saat ini merupakan satu-satunya perjanjian pertahanan yang dimiliki Tiongkok dan Korut dengan negara mana pun.

Dalam pesannya, Presiden China juga mengaku berencana untuk memperkuat komunikasi dengan Korut “dengan terus memimpin hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara ke tahap baru”.

Dalam pernyataan terpisah, Jubir Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan, perjanjian itu, yang selama beberapa dekade menjanjikan kerja sama damai antara kedua negara, akan tetap berlaku sepanjang waktu sampai Beijing dan Pyongyang mencapai kesepakatan untuk mengubah atau mengakhirinya.

Dia mengatakan, China, sekutu utama Korut, “akan terus memainkan peran konstruktif, sampai perdamaian dan stabilitas abadi tercapai di Semenanjung Korea”.

“Posisi China dalam masalah Semenanjung Korea selalu jelas,” kata Wang. “Masalah Semenanjung Korea ada di depan pintu China.”

Dia mencatat, AS harus mengatasi masalah yang sah dan masuk akal dari Korut, dan mendukung rekonsiliasi dan kerja sama antar-Korea.

Korut telah lama berada di bawah sanksi keras PBB atas program nuklir dan misilnya. AS telah memelopori sanksi-sanksi itu dan telah memberlakukan beberapa putaran sanksinya sendiri.

Mantan Presiden AS, Donald Trump, bertemu dengan Kim tiga kali, tetapi dia menolak untuk mencabut sanksi apa pun sebagai imbalan atas beberapa langkah yang diambil oleh Pyongyang menuju denuklirisasi.

Tindakan Trump tersebut menghambat diplomasi lebih lanjut antara Pyongyang dan Washington dan mendorong Kim untuk mengumumkan diakhirinya moratorium uji coba rudal negara itu.

Pyongyang mengecam penerus Trump, Joe Biden, karena mengejar “kebijakan bermusuhan” serupa setelah Presiden AS itu mengaku akan menangani “ancaman” yang ditimbulkan oleh program nuklir Korut “melalui diplomasi serta pencegahan yang keras.”

Menteri Luar Negeri Korut telah mengesampingkan “kontak apa pun” dengan Washington, dengan mengatakan negosiasi dengan AS “tidak akan mengarah ke mana-mana”.

“Kami bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan kontak dengan AS, apalagi memilikinya, yang tidak akan membawa kami ke mana-mana, hanya menghabiskan waktu yang berharga,” kata Ri Son-gwon dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh KCNA pekan lalu.

Pyongyang menegaskan, program rudal dan nuklirnya adalah langkah-langkah defensif dalam menanggapi kolusi militer AS yang terus berlanjut dengan negara tetangga Korea Selatan dan mengadakan latihan perang besar-besaran di dekat perairan teritorialnya, yang dianggapnya sebagai operasi latihan untuk menyerang Korut. (ln)