JK: Serangan Hamas ke Israel untuk Kebebasan dan Kemerdekaan, Ormas ABI Ajak Umat Islam Mendukung

BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) memberikan pernyataan atas aksi serangan pasukan pejuang Hamas ke Israel.  Serangan dadakan yang terjadi pada Sabtu (7/10/2023) dini hari itu, kata JK, merupakan suatu tindakan yang luar biasa dilakukan terkait untuk kebebasan dan sebuah kemerdekaan.

“Itu suatu tindakan yang luar biasa dilakukan terkait untuk kebebasan dan sebuah kemerdekaan,” ujar JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam keterangannya, Minggu (8/10/2023).

Menurut JK, ini suatu serangan yang dilakukan kerahasiaan, perencanaan luar biasa dan jarang terjadi.

Sementara itu, Ormas Ahlulbait Indonesia (ABI) mengeluarkan pernyataan sikap berupa ucapan selamat atas keberhasilan pejuang perlawanan Palestina dalam upaya mengusir penjajah Zionis Israel.  ABI juga mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk aktif mendukung perjuangan dan kemerdekaan rakyat Palestina secara menyeluruh.

Selengkapnya, berikut Pernyataan Ormas ABI disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat yang diketuai Habib Zahir Bin Yahya, pada Senin (9/10) di Jakarta:

Entitas penjajah bernama “Israel” berdiri di atas dua skandal kemanusiaan: skandal dogmatisme berupa mitos tentang ‘Tanah Perjanjian’, dan skandal kolonialisme yang bermula dari perjanjian Balfour 1917 untuk menciptakan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi, yang sebenarnya merupakan proyek perpanjangan sekaligus ujung tombak kolonialisme Barat di kawasan.

 Kedua skandal itu berusaha dikaburkan dan dinormalisasi sedemikian rupa hingga entitas kolonial bernama “Israel” itu akhirnya disesat-pahami dan tampak sebagai “negara legal” dalam pengertian modern. Tak hanya itu, “Israel” juga tumbuh menjadi kekuatan militer luar biasa yang mampu melindungi para pemukim ilegalnya dan digdaya mengalahkan musuh-musuhnya, tentu berkat sokongan penuh kekuatan kolonial Barat, khususnya rezim Amerika Serikat, yang dengan atau tanpa alasan, secara berulang-ulang menyatakan komitmennya terhadap keamanan “Israel” berikut jaminan keunggulan militer, keamanan, dan ekonominya atas semua negara yang bertetangga di kawasan.

 “Negara palsu” yang baru muncul itu membuktikan dirinya mampu mempecundangi negara-negara Arab sebanyak dua kali; Sekali pada tahun 1948, dan sekali pada tahun 1967. Kemenangan demi kemenangan itu membuat “Israel” memikat hati orang-orang Yahudi untuk bermukim di wilayah Palestina yang dijajah sejak 1948. Mereka sudi meninggalkan negara asalnya demi menikmati kemakmuran ekonomi dan keamanan yang dijanjikan “Israel” dengan jaminan Amerika Serikat dan Eropa.

 Operasi “Badai al-Aqsha” yang dilancarkan kelompok perlawanan Palestina pada 7 Oktober kemarin seketika menghancurkan citra entitas dan “militer tak terkalahkan” sekaligus meruntuhkan imajinasi keamanan hidup di Palestina. Sedemikian, sampai-sampai tidak mungkin lagi untuk memulihkan citra ini, tidak peduli seberapa keras upaya pemulihan citra yang dilakukan “Israel” dan para pendukungnya dengan membombardir wilayah Gaza dan membunuh sebanyak mungkin penduduk sipil di sana.

 Gambaran tentara zionis yang disandera dengan segala penghinaan tidak akan pernah terhapus dari memori generasi ke generasi, begitu pula jumlah korban yang melebihi kerugian yang diderita oleh “Israel” dalam satu hari sepanjang sejarahnya. Dus, gambaran tank “Merkava 4” yang menjadi kebanggaan industri militer “Israel”, yang puluhan di antaranya dibuat tidak berkutik dan lebih dulu dibakar sebelum sempat menembakkan satu peluru pun.

 Semua ini terjadi di tangan para pejuang perlawanan Palestina di jalur Gaza yang telah mengalami blokade darat, udara, dan laut selama beberapa dekade. Operasi “Badai al-Aqsha” tak hanya mematahkan mitos militer zionis sebagai “militer tak terkalahkan”, melainkan juga menghancurkan mitos “negara suaka” yang mampu melindungi orang-orang Yahudi. “Badai al-Aqsha” juga telah berhasil meremukkan semua ilusi yang mendasari rencana dan impian para penjajah yang bahkan tidak akan terselamatkan oleh gelombang normalisasi hubungan beberapa negara Arab, termasuk Saudi Arabia dengan rezim kolonial zionis “Israel”.

 Ini adalah era perlawanan dan kemenangan!

 Berdasarkan semua fakta itu, Ahlulbait Indonesia (ABI) yang secara prinsip mendukung hak asasi manusia dan memperjuangkan terwujudnya cita-cita keadilan, serta anti penjajahan dan kezaliman, dengan ini menyatakan:

 Pertama, mengucapkan selamat atas seluruh keberhasilan para pejuang perlawanan Palestina dalam upaya mengusir penjajah dan meraih hak-hak asasi dan kemerdekaannya.

 Kedua, menganggap akar permasalahan dari isu Palestina adalah penjajahan dan ketidakadilan terhadap rakyat Palestina.

 Ketiga, menganggap penjajah Zionis dan para pendukungnya, khususnya Amerika Serikat, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyulut eskalasi di kawasan dan terhadap kemungkinan timbulnya perang yang luas di seluruh kawasan.

 Keempat, mengutuk keras kejahatan perang yang sedang berlangsung berupa aksi pembantaian terhadap rakyat Palestina di Gaza.

 Kelima, mengimbau dan mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk aktif mendukung perjuangan dan kemerdekaan rakyat Palestina secara menyeluruh. (nsa)

Pemungutan Suara dalam Pilpres 2024 Putaran Pertama dan Kedua Digelar Hari Rabu

BERITAALTERNATIF.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemungutan suara Pilpres 2024 putaran pertama maupun putaran kedua digelar di hari Rabu.

Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Pemungutan suara Rabu, 14 Februari 2024. Tahapan penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, pemungutan suara Rabu, 26 Juni 2024,” bunyi PKPU Nomor 3 tahun 2022.

Pilpres dua putaran bisa dilakukan jika ada lebih dari dua pasangan calon presiden-wakil presiden yang memenuhi syarat atau tak ada peserta yang mendapat suara lebih dari 50 persen. Kondisi ini diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.

Sebelum pencoblosan, KPU telah menetapkan masa kampanye Pemilu pada 28 November 2023 -10 Februari 2024. Setelah itu atau 11 Februari 2024 -13 Februari 2024 ditetapkan sebagai masa tenang jelang pencoblosan.

Kemudian, jika Pilpres berlanjut ke putaran kedua, maka KPU telah menetapkan 2 Juni 2024 -22 Juni 2024 sebagai masa kampanye Pilpres putaran kedua. Kemudian tanggal 23 Juni 2024 -25 Juni 2024 sebagai masa tenang Pilpres putaran kedua.

Pencoblosan Pilpres di hari Rabu bukan kali ini saja terjadi. Ditilik ke belakang, Pilpres 2009, 2014 dan 2019 lalu KPU turut menetapkan hari pencoblosan pada Rabu.

Pilpres 2019 KPU menetapkan hari Rabu 17 April 2019. Kala itu, Paslon Capres-Cawapres yang bertarung hanya dua pasang, yakni Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga Uno. Sehingga, Pilpres hanya berlangsung satu putaran.

Sementara Pilpres 2014, KPU menetapkan hari Rabu tanggal 9 Juli sebagai jadwal pencoblosan. Kala itu Capres-Cawapres yang bertarung juga hanya dua pasang, yakni Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa.

Kemudian Pilpres 2009 KPU menetapkan hari pencoblosan pada hari Rabu 8 Juli 2009. Terdapat tiga peserta Pilpres saat itu yakni Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Namun, Pilpres 2009 hanya digelar satu putaran lantaran pasangan SBY-Boediono berhasil meraup suara telak 60,80 persen.

KPU menjelaskan bahwa hari Rabu dipilih demi mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Apabila berdekatan dengan akhir pekan, KPU cemas masyarakat lebih memilih berlibur ketimbang menggunakan hak suaranya.

Pilpres tahun 2004 silam digelar pada hari Senin. Pilpres 2004 merupakan kali pertama dalam sejarah rakyat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presidennya. Sebelumnya, pemilihan presiden-wakil presiden melalui MPR.

Untuk putaran pertama, Pilpres 2004 digelar hari Senin tanggal 5 Juli 2004. Pilpres tahun 2004 diikuti oleh lima pasangan calon yang bertarung.

Mereka adalah Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Pilpres 2004 putaran kedua digelar juga pada hari Senin 20 September 2004. Di putaran kedua hanya ada dua pasangan yang lolos, yakni Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla. Hasil akhir dimenangkan oleh SBY-JK. (*)

Sumber: CNN Indonesia

Calon Ketum Partai di Indonesia Harus Siapkan Modal Rp 500 Miliar

BERITAALTERNATIF.COM – Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla menyebut butuh modal hingga ratusan miliar untuk menduduki posisi ketua umum partai.

Ia menyampaikan demikian dalam pemaparan di seminar ‘Anak Muda untuk Politik’ di Gedung DPR RI, Senin (31/7/2023).

JK mulanya menceritakan prosesnya terjun ke dunia politik. Saat terjun di politik ia meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Gus Dur.

“Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat. Kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya,” katanya.

JK berpendapat karier seseorang, tak terkecuali dirinya itu berjenjang. Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.

Selanjutnya, JK pun menyinggung posisi Ketum Golkar yang biasanya diisi oleh pimpinan negara. JK pernah jadi Ketum Partai Beringin. Kala itu, ia menjadi Ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu tergolong kecil.

JK menyatakan kondisi itu sangatlah berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar saat ini sangatlah tinggi.

“Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar,” katanya.

JK menyebut hal itu tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia.

“Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak Nasdem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar,” ujarnya. (*)

Sumber: CNN Indonesia

Tegur Menkeu Sri Mulyani, Jusuf Kalla: Jangan Takuti Masyarakat soal Resesi

BERITAALTERNATIF.COM – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku menelepon Menteri Keuangan Sri Mulyani. JK meminta agar Sri Mulyani tidak menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman resesi ekonomi.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan kata sambutan dalam acara makan malam spesial HUT Kalla Group di Grand Indonesia Kempinski Ballroom, Jumat (28/10/2022).

Menurutnya, tidak semua krisis ekonomi memberikan dampak buruk. Oleh karena itu, JK ingin semua pihak tetap optimis.

Ia mengatakan dunia memang tengah menghadapi krisis energi dan pangan. Namun, Indonesia masih jauh dari hal tersebut karena masih memiliki pasokan.

Berikut pernyataan lengkap JK terkait teguran kepada Sri Mulyani:

Krisis itu ada yang bermasalah, ada yang bikin manfaat.

Karena itu saya bilang kepada Sri Mulyani, jangan takut-takuti orang tahun depan akan kiamat.

Saya telepon jangan begitu. Jangan kasih takut semua orang. Ini negeri luas, tidak semuanya.

Kalau ada masalah, hadapi. Kita jangan takut.

Krisis, ada krisis energi, di mana krisis energi dalam negeri? Di mana krisis pangan di Indonesia?

Beda kita dengan negara lain yang enggak punya energi. Jadi kita harus optimis, kalau ada masalah, hadapi.

Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan ekonomi global akan terjerembab ke jurang resesi pada tahun depan.

Ia mengatakan resesi dipicu oleh satu faktor, yaitu kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga demi meredam lonjakan inflasi. Sri Mulyani mengatakan kebijakan itu pasti akan menekan pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, resesi menjadi kian susah untuk dihindari. “Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023,” ungkap Sri Mulyani.

Dia juga menyebutkan tidak mudah menyusun APBN 2023 di tengah situasi perekonomian dunia yang bergejolak. Ia menuturkan banyak perubahan yang terjadi di tengah jalan akibat situasi yang tak menentu dan datang tiba-tiba.

APBN 2023 yang awalnya disusun hanya mempertimbangkan Covid-19, kemudian dihadapkan dengan perang Rusia-Ukraina.

Dia menegaskan ketegangan antar dua negara tersebut mengakibatkan berbagai krisis seperti pangan, energi dan keuangan yang menyebabkan harga minyak, pangan naik tajam. Bahkan, beberapa negara mengalami krisis utang akibat kondisi ini.

Sementara itu, Bank Dunia memproyeksi sejumlah negara resesi pada 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi.

Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bank sentral terus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi.

Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Sehingga, Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5 persen pada 2023 mendatang.

“Pertumbuhan global melambat tajam dengan kemungkinan perlambatan lebih lanjut karena lebih banyak negara jatuh ke dalam resesi,” terang Malpass.

Ia khawatir tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, Malpass mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah, sehingga inflasi bisa ditekan.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Director IMF Kristalina Georgieva saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (*)

Sumber: CNN Indonesia

Latar Belakang, Karier, Kontroversi, dan Jasa Soeharto untuk Indonesia

BERITAALTERNATIF.COM – Soeharto dikenal sebagai presiden kedua Indonesia. Ia merupakan presiden Indonesia yang memiliki masa jabatan terlama yaitu sekitar 32 Tahun. Ia juga dijuluki ‘The Smiling General’ dan dikenal dengan sebutan “Bapak Pembangunan” dalam sejarah pemerintahannya.

Dalam sejarah kepemimpinannya sebagai presiden, Soeharto pernah sukses mengantarkan Indonesia menjadi negara swasembada, di mana sektor pertanian amat berkembang dengan pesat melalui Program Repelita.

Latar Belakang dan Masa Kecil

Soeharto dilahirkan di Kemusuk, Yogyakarta, pada 8 Juni 1921. Ibunya bernama Sukirah dan ayahnya merupakan seorang pembantu lurah dalam bidang pengairan sawah dan sekaligus seorang petani yang bernama Kertosudiro.

Ketika berumur delapan tahun Soeharto mulai bersekolah, tetapi ia sering berpindah-pindah sekolah. Awalnya ia sekolah di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Kemudian dia pindah ke SD Pedes karena keluarganya pindah ke Kemusuk, Kidul.

Setelah itu, Kertosudiro memindahkannya ke Wuryantoro. Dia kemudian dititipkan dan tinggal bersama Prawirohardjo, seorang mantri tani.

Di tahun 1941, tepatnya di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah, Presiden kedua Indonesia ini terpilih sebagai Prajurit Telatan.

Sejak kecil ia memang bercita-cita menjadi seorang tentara atau militer. Kemudian pada 5 Oktober 1945, setelah Indonesia merdeka, ia resmi menjadi anggota TNI.

Pernikahan dan Karier

Setelah itu, Soeharto menikahi Siti Hartinah atau Ibu Tien yang merupakan anak seorang Mangkunegaran pada 27 Desember 1947, di mana usianya ketika itu 26 tahun dan Siti Hartinah atau Ibu Tien berusia 24 tahun.

Dari pernikahannya ia dikarunia enam orang anak, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Masuk Militer

Jalan panjang dan berliku dilaluinya ketika merintis karier militer dan juga karier politiknya. Dalam bidang militer Soeharto memulainya dengan pangkat sersan tentara KNIL.

Dari KNIL, ia kemudian menjadi Komandan PETA pada zaman penjajahan Jepang. Setelah itu, ia menjabat sebagai komandan resimen berpangkat mayor. Lalu, dia menjabat komandan batalyon dengan pangkat Letnan Kolonel.

Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa ketika resmi merdeka dari penjajahan Belanda selama tiga setengah abad.

Banyak versi mengatakan bahwa peranan Soeharto ketika merebut Yogyakarta yang waktu itu sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dalam Serangan Umum 1 Maret tidak bisa dipisahkan.

Tujuan dari serangan umum 1 Maret adalah menunjukkan pada dunia internasional tentang eksistensi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membela bangsa Indonesia. Dalam kepemimpinannya, dia berhasil merebut Kota Yogyakarta dari cengkeraman penjajah Belanda.

Pada waktu itu dia juga menjadi pengawal dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam operasi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, Soeharto menjadi panglima Mandala yang dipusatkan di Makassar.

Ketika peristiwa G-30-S/PKI meletus pada 1 Oktober 1965, kekosongan pimpinan membuat Soeharto yang kala itu menjabat sebagai pangkostrad bergerak cepat mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat.

Kemudian dia mengeluarkan perintah yang cepat untuk mengatur dan mengendalikan keadaan negara yang kacau akibat kudeta oleh PKI.

Dalam biografi Soeharto diketahui bahwa setelah peristiwa G-30-S/PKI, ia kemudian menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Dia menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur di tangan PKI.

Selain sebagai Panglima Angkatan Darat, ia juga menjabat sebagai Pangkopkamtib yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno.

Puncak karier Soeharto ketika ia menerima Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal sebagai “Supersemar” oleh Presiden Soekarno pada bulan Maret 1966.

Dalam supersemar ini disebutkan bahwa ia ditugaskan untuk mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang kacau setelah kudeta yang dilakukan oleh PKI dan mengamalkan ajaran Besar Revolusi Bung Karno.

Jadi Presiden

Setelah peristiwa G-30-S/PKI, keadaan politik dan juga pemerintahan Indonesia makin memburuk. Kemudian pada Maret 1967, sidang istimewa MPRS menunjuk Soeharto sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia. Ia menggantikan Presiden Soekarno. Pengukuhannya sebagai presiden dilakukan pada Maret 1968.

Masa pemerintahan presiden Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru, di mana kebijakan politik baik dalam dan luar negeri diubahnya.

Salah satunya adalah kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Peristiwa itu terjadi pada 28 September 1966. Sebelumnya pada masa Soekarno, Indonesia keluar sebagai anggota PBB.

Pada tahap awal, ia menarik garis yang sangat tegas. Pengucilan politik dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan PKI yang kala itu dipimpin oleh DN Aidit.

Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili anggota atau simpatisan PKI sebagai pemberontak.

Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru. Bahkan sebagian yang terkait atau masih pendukung dari Partai PKI dihabisi dengan cara dieksekusi massal di hutan oleh militer.

Program pemerintah Soeharto diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional. Ini terutama pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.

Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin keberlangsungan demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Program stabilisasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Di masa pemerintahan presiden kedua Indonesia ini berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968. Namun harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak.

Repelita Soeharto

Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang, khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil.

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang.

Pembangunan jangka pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25-30 tahun.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945.

Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Karena pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stabilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi.

Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan ekonomi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah.

Pembangunan dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Dari keberhasilannya inilah sehingga Presiden Soeharto kemudian disebut sebagai “Bapak Pembangunan”.

Soeharto Mundur

Titik kejatuhan Soeharto, ketika pada tahun 1998 di mana masa tersebut merupakan masa kelam bagi Presiden Soeharto dan masuknya masa reformasi bagi Indonesia. Hal ini terjadi karena demonstrasi besar yang dilakukan oleh mahasiswa serta rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan presiden kedua Indonesia ini.

Selain itu, makin tidak terkendalinya ekonomi serta stabilitas politik Indonesia, maka pada 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB Soeharto membacakan pidato “pernyataan berhenti sebagai presiden RI” setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya.

Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6-12 bulan. Setelah ia mundur, dimulailah era Reformasi.

BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada 1999. Kejatuhan Soeharto juga menandai akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak 1968 atau selama 32 tahun.

Soeharto Wafat

Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari (sejak 4-27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.

Berita wafatnya Soeharto pertama kali diinformasikan Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol. Dicky Sonandi, di Jakarta, Minggu (27/1/2008). Kemudian secara resmi Tim Dokter Kepresidenan menyampaikan siaran pers tentang wafatnya Soeharto tepat pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008 di RSPP Jakarta akibat kegagalan multi-organ.

Kemudian sekira pukul 14.40, jenazah mantan presiden Indonesia kedua ini diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulans yang mengusung jenazah Soeharto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal.

Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak.

Di sepanjang Jalan Tanjung dan Jalan Cendana, ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Soeharto.

Sementara itu, Presiden RI kala itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1/2008). Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI kedua itu.

Jasa dan Kontroversi

Jika direnungkah banyak jasa-jasa besar yang dilakukan Soeharto untuk pembangunan dan perkembangan Indonesia di mata dunia internasional. Sebagian rakyat yang pernah hidup di zaman Presiden Soeharto menganggap zamannya merupakan zaman keemasan Indonesia.

Karena harga-harga kebutuhan pokok yang murah di masa itu yang berbanding terbalik dengan zaman sekarang ini, pertumbuhan ekonomi juga stabil. Soeharto berhasil mengubah wajah Indonesia yang awalnya menjadi negara pengimpor beras menjadi negara swasembada beras dan turut menyejahterakan petani. Sektor pembangunan dianggap paling maju melalui Repelita I sampai Repelita VI.

Keamanan dan kestabilan negara yang terjamin serta menciptakan kesadaran nasionalisme yang tinggi pada masanya. Di bidang kesehatan, upaya meningkatkan kualitas bayi dan masa depan generasi ini dilakukan melalui program kesehatan di posyandu dan KB, sebuah upaya yang mengintegrasikan antara program pemerintah dengan kemandirian masyarakat.

Di masanya, program ini memang sangat populer dan berhasil. Banyak ibu berhasil dan peduli atas kebutuhan balita mereka di saat paling penting dalam periode pertumbuhannya.

Di samping jasa-jasanya, banyak juga kegagalan di pemerintahannya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme di masanya. Pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah, sehingga memunculkan kecemburuan dari daerah seperti Papua.

Dari banyaknya jasa presiden Soeharto tersebut, banyak yang mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional Indonesia. Terlepas dari sejumlah pihak yang masih mempermasalahkan sejumlah kasus hukum atas Soeharto. Fakta di dalam sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ia juga memiliki jasa besar kepada Indonesia.

Perjuangan Soeharto untuk Indonesia yang tercatat dalam buku sejarah bangsa ini, antara lain, pada masa revolusi fisik antara 1945 hingga 1949, pasca-revolusi fisik antara 1962 hingga 1967 dan masa kepemimpinannya sebagai presiden.

Sosok Soeharto masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Rakyat kecil mengingatnya sebagai pahlawan yang menyediakan bensin murah dan beras yang bisa dijangkau.

Polemik soal gelar pahlawan bagi Soeharto pun masih penuh perdebatan. Sebagian setuju, sebagian menolak mentah-mentah. Sebagian menganggap Soeharto pahlawan pembangunan dan penyelamat Pancasila. Sebagian lagi menganggap Soeharto berlumuran darah atas berbagai aksi pembantaian selama peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan seterusnya. (*)

Sumber: Artikel Biografiku.com berjudul Biografi Soeharto, Kisah Presiden Kedua Berjuluk ‘The Smiling General’

Jejak SBY dalam Kancah Militer dan Politik Indonesia di Era Reformasi

BERITAALTERNATIF.COM – Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan istilah SBY adalah Presiden Indonesia keenam yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 2014.

Ia merupakan Presiden pertama di masa Reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004.

Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono.

Sejak era Reformasi dimulai, SBY merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.

Yudhoyono yang dipanggil “Sus” oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan “SBY”, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999, dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir SBY adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000.

Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amendemen UUD 1945.

Latar Belakang dan Keluarga

Ia lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwana serta memiliki hubungan dengan trah Hamengkubuwana II. Ketika masih berusia remaja, ia pernah tercatat sebagai salah satu anggota GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia), salah satu organisasi underbow PNI yang setara dengan PII (Pelajar Islam Indonesia) Masyumi.

Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor (Jawa Barat), SBY juga pernah tinggal di Istana Merdeka, Jakarta.

SBY menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan putri ketiga Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhi Wibowo (almarhum). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965.

Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1978) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1980).

Agus adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1997, dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan Satu TNI Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infantri di Bandung, Jawa Barat.

Agus menikah dengan Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar magister di Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura.

Anak yang bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat.

Karier Militer

Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. Periode 19741976, ia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad.

Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Kariernya berlanjut pada periode 19761977 di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (19771978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (19791981, Paban Muda Sops SUAD (19811982). Periode 19821984, ia belajar di Infantry Officer Advanced Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Tahun 1983, ia belajar di On the job training in 82-nd Airbone Division (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, Kursus Komando Batalyon (1985) dan meniti karier di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (19861988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).

Periode 19881989, ia belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke US Command and General Staff College (Fort Leavenwort) Kansas Amerika Serikat pada tahun 1991.

Periode 19891993, ia bekerja sebagai Dosen Seskoad Korspri Pangab, Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (19931994), Asops Kodam Jaya (19941995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) serta Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (19951996).

Lulusan Master of Art (M.A.) dari Management Webster University Missouri, dia  juga meniti karier di Kasdam Jaya (1996), dan Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda.

Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri.

Karier Politik

SBY tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada 26 Oktober 1999, ia dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.

Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan.

Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.

Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004.

Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2001 menguatkan namanya untuk mencapai puncak karier politik. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004. SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2003.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 % suara.

Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.

Pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Bali tanggal 30 Maret 2013, SBY ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum.

Selanjutnya pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya, pada 12 Mei 2015, SBY kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 20152020.

Masa Kepresidenan

MPR pada periode 1999-2004 mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 % suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat, dan tampil sebagai Presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

Pada saat pelantikannya pertama kali sebagai presiden, Yudhoyono mengumumkan kabinet barunya, yang akan dikenal sebagai Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari 36 menteri, itu termasuk anggota Partai Demokrat, Golkar dan PPP, PBB, PKB, PAN, PKP, dan PKS. Kalangan profesional juga disebutkan dalam kabinet, sebagian besar dari mereka mengambil pelayanan di bidang ekonomi. militer juga disertakan, dengan 5 mantan anggota yang ditunjuk untuk kabinet. Yudhoyono berjanji selama pemilu, empat dari yang ditunjuk kabinet adalah perempuan.

Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada bulan Oktober 2009 setelah ia terpilih kembali sebagai presiden awal tahun. Wakil presiden dalam kabinet kedua Yudhoyono adalah Boediono. Boediono menggantikan Jusuf Kalla yang merupakan wakil presiden SBY di kabinet pertama.

Pemilihan presiden diadakan di Indonesia pada 8 Juli 2009. Presiden SBY memenangkan lebih dari 60% (60,08%) suara di putaran pertama, yang memungkinkan dia untuk mengamankan pemilihan ulang tanpa run-off. Yudhoyono secara resmi dinyatakan pemenang pemilu pada 23 Juli 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Megawati Soekarnoputri dari PDI-P Partai 26,79% dan Jusuf Kalla dari Partai Golkar 12,41%.

Program dan Tantangan Politik

Pada bulan Juli 2005, Yudhoyono meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam program ini, pemerintah memberikan dana kepada kepala sekolah untuk membantu finansial dalam menjalankan sekolah. BOS dapat memberikan bantuan keuangan yang signifikan ke sekolah, sehingga sekolah diharapkan dapat menurunkan biaya atau, jika mereka mampu, untuk menghapus biaya sama sekali. Pada bulan Juni 2006, Yudhoyono meluncurkan Buku BOS yang menyediakan dana untuk pembelian buku.

Pada bulan Januari 2005, Yudhoyono meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Askeskin adalah program yang ditujukan pada orang-orang miskin yang memungkinkan mereka akses ke pelayanan kesehatan.

Meskipun ia telah memenangkan kursi kepresidenan, Yudhoyono masih lemah dalam parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Partai Demokrat, bahkan dikombinasikan dengan semua mitra koalisinya, memiliki perwakilan jauh lebih sedikit daripada Golkar dan PDI-P, yang memainkan peran oposisi.

Dengan kongres nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2004, Yudhoyono dan Kalla awalnya didukung Agung Laksono yang menjadi pembicara ketua Golkar. Ketika Agung dianggap terlalu lemah terhadap Akbar, Yudhoyono dan Kalla memberikan dukungan mereka pada Surya Paloh. Akhirnya, ketika Paloh dianggap terlalu lemah untuk melawan Akbar, SBY memberi lampu hijau bagi Kalla untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin Golkar. Pada 19 Desember 2004, Kalla terpilih sebagai ketua baru Golkar.

Kemenangan Kalla menimbulkan dilema bagi Yudhoyono. Posisi baru Kalla berarti bahwa ia sekarang lebih kuat daripada Yudhoyono dalam hal pengaruh di parlemen.

Setelah Tsunami tahun 2004, Jusuf Kalla tampaknya atas inisiatifnya sendiri, menandatangani keputusan rehabilitasi Aceh. Legalitas Keputusan Wakil Presidennya dipertanyakan, meskipun Yudhoyono menyatakan bahwa dialah yang memberi perintah kepada Kalla.

Pada bulan September 2005, ketika Yudhoyono pergi ke New York untuk menghadiri PBB Summit, ia meninggalkan Wakil Presiden Kalla. Yudhoyono menggelar Video conference dari New York untuk menerima laporan dari menteri. Para kritikus menyatakan bahwa ini adalah ekspresi ketidakpercayaan oleh Yudhoyono. Tampaknya publik melihat momentum ketika Kalla hanya muncul untuk satu konferensi video dan menghabiskan sisa waktu mengurus Golkar.

Dugaan persaingan muncul kembali lagi pada bulan Oktober 2006 ketika Yudhoyono membentuk Unit Kerja Presiden untuk Organisasi Program Reformasi (UKP3R). Dia bertugas meningkatkan investasi bisnis, melaksanakan diplomasi dan administrasi pemerintahan, meningkatkan kinerja BUMN, perluasan peran usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan penegakan hukum secara keseluruhan. UKP3R dipimpin oleh Marsillam Simanjuntak, yang menjabat sebagai Jaksa Agung selama Kepresidenan Abdurrahman Wahid.

Pada Februari 2007, Yudhoyono menambahkan kesejahteraan untuk tugas UKP3R dengan memerintahkan mereka untuk juga menempatkan fokus pada penghapusan kemiskinan, bantuan langsung tunai, pelayanan publik serta membantu program di bidang kesehatan dan pendidikan. Ada tuduhan bahwa ini adalah upaya Yudhoyono untuk mengecualikan Kalla dari pemerintah. SBY dengan cepat menjelaskan bahwa dalam mengawasi UKP3R, dia akan dibantu oleh Kalla.

Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.

Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi seorang presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat.

SBY juga membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP4R), sebuah lembaga kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simandjuntak saat pembentukannya pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers. (Sumber: Wikipedia)

Ini Enam Tokoh yang akan Jadi King Maker di Pilpres 2024

Jakarta, beritaalternatif.com – Direktur Eksekutif Surveylink Indonesia, Wempy Hadir menyatakan, ada sosok king-queen maker pada Pilpres 2024 mendatang. Enam sosok itu mulai dari ketua umum partai politik hingga mantan Presiden Republik Indonesia.

“Saya melihat bahwa kalau melihat konstelasi politik hari ini, setidaknya ada enam king maker yang saya kira kita bisa catat,” kata Wempy dalam sebuah webinar, Rabu (30/6/2021) lalu.

Sosok pertama adalah Presiden Joko Widodo. Menurut Wempy, sosok Jokowi dapat menjadi king maker, karena merupakan orang yang paling berkuasa saat ini di Indonesia.

Menurut Wempy, meski Jokowi tidak menjadi ketua umum sebuah partai politik, namun menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju sangat loyal kepadanya.

“Saya lihat ini menjadi kekuatan Jokowi. Apalagi Jokowi orangnya cukup bersih, sederhana, sehingga kesetiaan para pembantu Jokowi sangat tinggi,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, kata Wempy, Jokowi akan mampu mendorong ke mana pun arah politik. Wempy juga menilai bahwa Jokowi dapat menentukan siapa yang akan menjadi presiden pada 2024.

Sosok kedua yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Wempy menilai, Mega saat ini menjadi orang nomor satu di partai penguasa yang telah memenangi dua pemilu berturut-turut: 2014 dan 2019.

“Saya kira kekuatan ini bisa dikapitalisasi untuk menjadi kekuatan elektoral pada Pilpres akan datang. Apalagi kalau kita lihat Megawati hari ini sangat percaya diri,” ujarnya.

Berikutnya ada nama Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Wempy, selain menjadi king maker, Prabowo masih memiliki peluang untuk menjadi salah satu calon presiden pada Pilpres 2024.

Namun demikian, ia melihat saat ini Prabowo masih menghadapi dilema antara maju sendiri atau mencalonkan orang lain di internal Gerindra.

“Saya kira di tengah melemahnya elektabilitas Prabowo, menurut saya dia sangat realistis dan akan menghitung kekuatannya. Kalau sampai di 2023 tingkat elektabilitas Prabowo tidak menjanjikan, tidak meningkat, menurut saya akan ada kalkulasi politik ulang,” ujar Wempy. “Mungkin saja mendorong kader dari Gerindra yang akan berkoalisi dengan PDIP.”

Nama lainnya yakni mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wempy menyebut, SBY dapat menjadi king maker lantaran masih berupaya mendorong putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat berkarier di ranah politik.

Lalu, kata Wempy, ada nama mantan Wakil Presiden dan politikus Golkar, Jusuf Kalla (JK). Ia melihat, meski JK tidak menjadi ketua umum partai politik, namun JK masih lihai dalam menentukan calon pemimpin.

Salah satu bukti tangan dingin JK yakni ketika memajukan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Saat itu, Anies yang maju bersama Sandiaga Uno berhasil memenangkan Pilkada dengan mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan AHY-Sylviana Murni.

“JK adalah salah satu hero menjadikan Anies Gubernur Jakarta. Di tengah pertarungan yang sangat sengit dan sebagainya, JK keluar sebagai pemenang dan menjadikan Anies sebagai gubernur,” tuturnya.

Selain itu, JK juga merupakan salah satu pengusaha sukses dan sebagai mantan wapres, JK dinilai masih memiliki jaringan kekuasaan yang baik.

Terakhir, ada nama Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Ia melihat hubungan NasDem dengan partai koalisi lainnya cukup renggang belakangan ini.

Oleh sebab itu, Surya bisa saja memanfaatkan momentum itu untuk membangun koalisi sendiri. Terlebih, beberapa waktu lalu, Surya sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tanpa partai koalisi lainnya.

“Saya melihat agak dingin hubungan antar koalisi, seolah-olah Surya tidak akan diajak lagi dalam koalisi yang akan datang 2024. Dengan demikian, jika melihat politik NasDem, dia mencoba untuk berada di luar daripada garis koalisi yang ada hari ini,” pungkasnya. (cnnindonesia/ln)

Sumber: 6 Tokoh Disebut King Maker Pilpres 2024, Jokowi Hingga SBY