DPRD Kukar dan Kejari Tenggarong Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Penanganan Hukum Perdata

BERITAALTERNATIF.COM – DPRD Kukar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tenggarong menandatangani perjanjian kerja sama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada Jumat (24/9/2022).

Penandatanganan kerja sama yang dilaksanakan di Ruangan Rapat Utama Badan Musyawarah DPRD Kukar tersebut dihadiri oleh pimpinan DPRD Kukar, ketua-ketua fraksi, dan ketua-ketua komisi di DPRD Kukar.

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid berharap kerja sama ini bisa membantu pihaknya dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

“Terutama mungkin yang berkaitan dengan masalah hukum, karena anggota DPRD yang ada ini tidak semuanya memiliki latar belakang hukum,” katanya.

Dia menjelaskan, kerja sama ini sangat penting. Apabila DPRD Kukar menghadapi masalah hukum, pihaknya dapat meminta pendapat dari Kejari Tenggarong.

“Begitu juga kalau memang ada masalah-masalah yang lain, khususnya kalau di Kukar ini kan banyak masalah lahan, PHK, dan segala macam,” jelasnya.

Kerja sama ini, sambung dia, juga merupakan upaya DPRD Kukar untuk mencari solusi terhadap berbagai kasus yang berkembang di Kukar.

Dia pun berharap langkah ini bisa berjalan sesuatu harapan DPRD Kukar. “Supaya bisa membantu tugas kedewanan di Kutai Kartanegara,” pungkasnya.

Kajari Tenggarong Tommy Kristanto menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan usaha memaksimalkan tugas dan fungsi Kejari Tenggarong.

Pelaksanaan perjanjian tersebut, sambung dia, akan ditindaklanjuti dalam pertemuan lanjutan dengan DPRD Kukar.

“Kami bisa bergerak kalau memang ada mandat. Ada kuasa dari ketua. Ada permohonan dari si pemberi kuasa. Tanpa itu, kami tidak bisa apa-apa,” katanya.

Pihaknya juga akan mencoba membangun komunikasi informal untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama tersebut.

Tommy meyakini banyak masalah hukum perdata di Kukar. Apalagi sebagian wilayah Kukar telah ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru.

“Tentunya mungkin masalah-masalah akan banyak bermunculan. Masalah-masalah pertanahan, tanah digugat, dan segala macam,” jelasnya.

“Kami berharap tidak ada masalah, tapi kalaupun ada masalah, kami sudah punya sarananya. Sarana untuk melakukan bantuan hukum,” urainya. (adv/um)

Mashuri Terbelit Kasus Pemalsuan Surat Tanah, BK DPRD Kukar belum Ambil Langkah

BERITAALTERNATIF.COM – Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong mengabulkan permohonan pengalihan tahanan terhadap terdakwa pemalsuan surat tanah Khoirul Mashuri, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kukar belum kunjung merespons kasus yang menjerat Anggota DPRD Kukar tersebut.

Padahal, kasus yang telah bergulir sejak 22 Juli 2022 di Polres Kukar itu telah melewati sejumlah tahapan dari kepolisian hingga PN Tenggarong. Bahkan, Mashuri telah mengikuti sidang sebanyak dua kali di PN Tenggarong.

Anggota BK DPRD Kukar, Aini Faridah mengatakan, pihaknya belum membahas masalah ini di badan yang bertugas “mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kukar” tersebut.

“Insyaallah mungkin besok ada rapat,” kata Aini kepada beritaalternatif.com pada Senin (15/8/2022) sore.

Disinggung langkah-langkah yang akan diambil BK DPRD Kukar, dia menegaskan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait langkah yang akan diambil BK soal kasus Mashuri.

“Nanti kalau sudah rapat saya kasih keterangannya,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Kata dia, keanggotaan BK DPRD Kukar secara resmi diumumkan beberapa hari lalu, sehingga rapat terkait masalah-masalah yang berkenaan dengan DPRD akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Nanti kami mau rapat dulu. Kalau misalnya belum rapat, saya belum bisa kasih konfirmasi. Kalau sudah rapat, nanti saya infokan,” pungkasnya.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah menjelaskan, kasus yang menjerat Mashuri dapat dibawa ke sidang etik BK DPRD Kukar.

Saat Mashuri berstatus sebagai tahanan Kejari Tenggarong, Herdiansyah menyarankan BK DPRD Kukar merekomendasikan agar Mashuri diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari DPRD Kukar.

“Mestinya BK memberhentikan sementara waktu, kan tidak bisa bekerja juga kalau ditahan,” sarannya.

Sementara itu, Sekretariat DPRD Kukar tengah memproses pengajuan pemberhentian sementara Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PKB tersebut.

Pengajuan pemberhentian sementara dilakukan Sekretariat DPRD Kukar setelah Mashuri berstatus sebagai terdakwa dalam kasus pemalsuan surat tanah di Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kukar.

“Sekarang masih dalam proses pengurusan untuk pemberhentiannya,” jelas Sekretaris Dewan Kukar M. Ridha Darmawan kepada beritaalternatif.com pada Selasa (9/8/2022) siang.

Ia menyebutkan, saat ini pihaknya tengah meminta surat keterangan dari PN Tenggarong. Surat tersebut akan dijadikan salah satu syarat pengajuan pemberhentian sementara Mashuri di Gubernur Kaltim.

“Waktu penghentian sementaranya tergantung SK Gubernur. Sekarang masih dalam proses pengajuan surat dulu dari Pengadilan,” urainya. (*)

Diduga Perkosa Santriwatinya, Besok Abu Ali akan Disidang di PN Tenggarong

BERITAALTERNATIF.COM – Kasus pencabulan yang melibatkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Kota Tenggarong, Ustaz Abu Ali, kini telah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong.

Pekan lalu, 9 Agustus 2022, sidang perdana telah dilakukan di PN Tenggarong dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kemudian, pada Selasa (16/8/2022) besok, majelis hakim PN Tenggarong akan menggelar sidang kedua dengan agenda penyampaian pembelaan atau eksepsi dari terdakwa.

Humas PN Tenggarong Andi Ardiansyah mengungkapkan bahwa sidang terkait kasus tersebut akan dilaksanakan secara tertutup. “Karena termasuk asusila,” jelas Ardi kepada beritaalternatif.com pada Senin (15/8/2022) siang.

Selain itu, terdakwa akan hadir secara daring dalam sidang tersebut. Artinya, sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Tenggarong, selama mengikuti sidang, Abu Ali akan tetap berada di tahanan.

“Sekarang sidangnya memang masih daring,” ucapnya.

Dalam pembacaan surat dakwaan sebelumnya, Abu Ali didakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap santriwatinya.

Ia pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. “Ancaman untuk tindak pidana asusila memang lumayan tinggi. Apalagi korbannya dalam kategori masih usia anak; di bawah 18 tahun. Itu ancamannya pidananya pasti tinggi,” jelasnya.

Dalam persidangan berikutnya, bila eksepsi terdakwa ditolak, maka korban akan dihadirkan sebagai saksi. Selain itu, ada pula beberapa saksi lain yang akan bersaksi dalam kasus tersebut.

“Siapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan, itu kewenangan dari JPU. Kami di Pengadilan sifatnya pasif,” urainya.

Terkait permintaan publik agar Abu Ali dijatuhi hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati, Ardi menyebutkan bahwa majelis hakim bisa saja menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di luar tuntutan JPU.

Pasalnya, dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim tidak hanya merujuk pada hukum positif yang tertuang dalam undang-undang.

“Pasti kita akan lihat juga seperti apa norma atau kaidah hukum. Salah satunya juga misalnya dia sebagai tenaga pendidik. Korban merupakan muridnya dan lain sebagainya. Itu semua akan jadi bahan pertimbangan,” katanya.

Diketahui, kasus pencabulan yang dilakukan Abu Ali mulai bergulir ke publik Kukar pada Maret 2022 setelah keluarga korban melaporkannya ke Polres Kukar.

Atas kerja sama Polres Kukar dengan Polres Bojonegoro, pimpinan pondok pesantren yang kerap berceramah di sejumlah kecamatan di Kukar itu kemudian ditangkap di Bojonegoro, Jawa Timur, pada 24 Maret 2022.

Dalam kesaksiannya, Abu Ali mengaku telah menikahi korban pada 25 Januari 2022 tanpa sepengetahuan orang tua santriwati tersebut.

Orang tua korban mengetahui anaknya telah diperkosa Abu Ali setelah melihat perubahan bentuk tubuh perempuan yang kini berusia 16 tahun itu. Setelah dicek, ternyata ia telah hamil.

Tak terima dengan perlakuan buruk Abu Ali terhadap perempuan tersebut, orang tua korban pun melaporkan tokoh agama yang pernah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil bupati Kukar itu ke kepolisian.

Atas perbuatannya, Abu Ali disangka telah melanggar Pasal 76D junto Pasal 81 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (*)

Alasan Pengadilan Alihkan Status Mashuri dan Irianto Jadi Tahanan Kota

BERITAALTERNATIF.COM – Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong mengabulkan permohonan Khoirul Mashuri dan Irianto untuk pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.

Dua terdakwa pemalsuan surat tanah di Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut kini dapat beraktivitas di luar rutan setelah ditahan di Mapolres Kukar sejak 22 Juli lalu.

Pengabulan permohonan pengalihan penahanan tersebut bermula dari permintaan penasehat hukum kedua terdakwa dalam sidang perdana di PN Tenggarong pada 3 Agustus 2022.

Dalam sidang berikutnya, majelis hakim mengabulkan permohonan Mashuri setelah istrinya bersedia menjadi penjamin bagi Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PKB tersebut.

Sementara Irianto, yang merupakan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kukar, menjadikan anaknya sebagai penjamin dalam pengalihan penahanan ini.

Humas PN Tenggarong Andi Hardiansyah mengungkapkan bahwa dalam permohonan pengalihan penahanan, dua terdakwa bersedia untuk kooperatif selama menjalani persidangan di PN Tenggarong.

Keduanya berjanji tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan mereka, serta tidak akan menghilangkan barang bukti.

Ardi mengungkapkan, penahanan terhadap Mashuri dan Irianto dalam perkara ini dimulai pada tahun 2017. Kemudian, penahanan keduanya ditangguhkan oleh Polres Kukar.

Lima tahun berlaku, Mashuri dan Irianto kembali ditahan oleh penyidik Polres Kukar. “Kalau untuk melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti, majelis berpendapat itu kecil untuk dilakukan,” jelas Ardi pada Jumat (12/8/2022).

Selain dalih tersebut, majelis hakim PN Tenggarong juga berpendapat bahwa sumbangsih dan tenaga Mashuri dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Kukar masih dibutuhkan oleh masyarakat Kukar.

Sedangkan Irianto harus menjalani perawatan setelah mengalami kecelakaan, sehingga ia harus melakukan kontrol secara rutin di rumah sakit.

“Jadi, alasan dari majelis normatif saja untuk kita alihkan, tapi bukan kita tangguhkan,” katanya.

Selama melakoni status sebagai tahanan kota, Irianto bisa berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tenggarong jika ingin berobat ke luar kota.

“Nanti pihak Kejaksaan bisa mengawal sampai dia keluar dari kota. Tapi, kita lihat dulu kepentingannya. Kalau misalnya kesehatan, berobat, ya pasti (dikabulkan). Alasan kemanusiaan,” sebutnya.

Ardi menjelaskan, Mashuri pun bisa beraktivitas kembali sebagai Anggota DPRD Kukar. Namun, ia tidak diperkenankan keluar kota. “Kecuali ada hal-hal tertentu,” katanya.

Ia menegaskan, pengabulan permohonan pengalihan penahanan dari tahanan rutan ke tahanan kota tersebut tidak berdasarkan karena keduanya berstatus sebagai pejabat negara.

Majelis hakim PN Tenggarong, sambung dia, mempertimbangkan alasan-alasan yang cukup dalam pengabulan permohonan terdakwa tanpa melihat statusnya sebagai masyarakat ataupun pejabat negara.

“Yang pasti kan dia tidak akan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, dan melahirkan diri,” ujarnya.

Kata dia, majelis hakim PN Tenggarong telah mengingatkan Mashuri dan Irianto agar tidak mempersulit persidangan. Bila hal itu dilanggar, maka pihaknya bisa mengembalikan status keduanya sebagai tahanan rutan.

Selama masa persidangan, PN Tenggarong menetapkan keduanya menjalani masa tahanan selama 30 hari. Masa tahanan tersebut tidak bisa diperpanjang hingga 60 hari layaknya kasus lain.

Perpanjangan masa penahanan berlaku untuk terdakwa yang didakwa dengan hukuman di atas sembilan tahun. Sementara dalam kasus pemalsuan surat tanah yang melibatkan Mashuri dan Irianto, PN Tenggarong tidak bisa memperpanjang masa penahanan.

“Jadi, kita batas masa penahanan 30 hari sampai 60 hari. Seperti itu perhitungannya,” pungkas Ardi. (*)

Hendra Yakin Anggota DPRD Kukar Khoirul Mashuri Tidak Bersalah

BERITAALTERNATIF.COM – Proses hukum terhadap Anggota DPRD Kukar Khoirul Mashuri masih berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong. Pada Kamis (4/8/2022) lalu, pengadilan tersebut melakukan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

Penasehat hukum Mashuri, Hendra menegaskan, di tengah proses hukum tersebut, masyarakat hendaknya tidak terlebih dahulu memvonis kliennya bersalah dalam kasus ini.

“Kami meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum ini sampai dengan adanya putusan hukum yang mengikat,” tegasnya kepada beritaalternatif.com pada Kamis sore.

Ia meminta publik mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap Mashuri. Pasalnya, sidang terkait kasus ini akan terus berlanjut hingga terungkap fakta yang sebenarnya.

Hendra menegaskan, Mashuri tidak terlibat dalam kasus pemalsuan surat tanah tersebut. “Kita akan buktikan nanti di persidangan,” ucapnya.

Kata dia, fakta persidangan akan membuktikan hal itu. Sebagai tersangka yang “hanya turut serta” dalam kasus ini, maka diperlukan penggalian lebih lanjut terhadap berbagai fakta di baliknya. “Makanya kita buka di persidangan. Kita sebagai penasehat hukum punya keyakinan bahwa beliau tidak bersalah,” ujarnya.

Dia mengaku bersama timnya memiliki sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa Mashuri tidak bersalah dalam kasus ini.

“Tapi, tetap harus kita uji di persidangan. Itu analisa hukum kita. Dasarnya dari keterangan-keterangan saksi-saksi,” sebutnya.

Pertanyakan Penanganan Kasus Mashuri

Hendra menyebutkan, Mashuri ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2017. Bila yang bersangkutan terlibat dalam kasus ini, mestinya diproses dan ditahan lima tahun lalu.

“Kenapa tidak diproses waktu itu? Kenapa dari 2017 baru 2022 ini diproses lagi? Ada rentang waktu lima tahun prosesnya. Ini juga yang menguatkan dugaan kita, ada apa gitu loh?” ucapnya.

Kata dia, pengajuan pra-peradilan dari tim hukum Mashuri pun tidak diproses dan ditindaklanjuti oleh pengadilan.

“Tapi karena ini sudah masuk ke tahap persidangan, kita menghormati proses itu,” katanya.

Dia juga mempertanyakan penangkapan, penahanan, hingga persidangan terhadap Mashuri yang tergolong cepat setelah ditangkap di Blitar pada 21 Juli 2022.

Sehari setelah penangkapan tersebut, Mashuri dibawa ke Mapolres Kukar. Kemudian, Anggota Komisi II DPRD Kukar itu ditahan selama dua pekan sebelum kemudian disidang di PN Tenggarong.

“Kita lihat ini ada kejanggalan sebenarnya… Kita cuma bisa berkomentar bahwa ini tidak seperti biasanya,” sebut Hendra.

Namun, dia menghormati proses penanganan kasus tersebut. Pihaknya pun akan fokus mendampingi Mashuri selama menjalani tahapan persidangan di PN Tenggarong.

“Sebagai orang hukum, kita juga menghormati keputusan itu,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan pra-peradilan pada 15 Juli 2022. Enam hari setelah itu, Mashuri ditangkap oleh Polres Kukar.

“Beliau diproses begitu cepat. Itulah faktanya. Jelas dari kita melihat ini ada kejanggalan,” sebutnya. (*)

Pengamat: Penanganan Kasus Ustaz Abu Ali Terlalu Berbelit-belit

BERITAALTERNATIF.COM – Sejak ditetapkan sebagai tersangka pencabulan perempuan di bawah umur pada awal Maret 2022, kasus ustaz Abu Ali tak kunjung dilimpahkan dan disidang di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong.

Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong Mansyur menyebutkan bahwa proses penanganan kasus tersebut terlalu berbelit-belit.

Pasalnya, penahanan tersangka di Polres Kukar serta Kejari Tenggarong telah berlangsung lebih dari empat bulan sejak ditahan pada 24 Maret 2022.

“Bukti sudah cukup, saksi sudah oke. Apa yang menjadi halangan bagi penyidik tidak menaikkan proses ini?” ujarnya baru-baru ini kepada beritaalternatif.com.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, mestinya kasus yang melibatkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Tenggarong tersebut sudah memasuki tahap persidangan.

Dalam penanganan kasus ini, jelas Mansyur, terdapat lima sumber bukti yang bisa digunakan, di antaranya saksi, keterangan ahli, petunjuk, bukti surat, dan keterangan terdakwa.

“Kalau dilihat dari proses ini, tersangka mengakui perbuatannya. Nah, tersangka itu bisa menjadi bagian dari bukti saksi, karena dia belum dianggap sebagai terdakwa,” jelasnya.

Dosen Fakultas Hukum Unikarta Tenggarong ini memang mengakui proses pembuktian terhadap kasus asusila terhadap perempuan tergolong rumit dibandingkan kasus-kasus lain.

Salah satu sebabnya, tidak ada saksi yang melihat perbuatan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Namun, dalam kasus Abu dan santriwati tersebut, aparat hukum mestinya mudah menemukan saksi-saksi.

Sebab, kata dia, pernikahan yang dilakukan keduanya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang pun mengetahui pernikahan siri ustaz dan santriwati tersebut.

“Dengan menghadirkan orang yang menikahkan dan pengakuan tersangka, bagi saya sudah cukup jadi saksi, apalagi diakui oleh korban,” urainya.

Saksi-saksi dalam kasus ini, sambung dia, bisa berasal dari keterangan tersangka, pelapor, dan saksi lain. Dari sejumlah saksi tersebut, kasus ini bisa disimpulkan bahwa perbuatan Abu diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Merujuk spirit penyusunan undang-undang tersebut, yang mengedepankan semangat perlindungan, mestinya aparat hukum mempercepat tahapan kasus ini. “Jadi, tidak elok ketika kasus ini diproses selama berbulan-bulan,” tegas Mansyur. (*)

Nofand Uraikan Mekanisme PAW terhadap Anggota DPRD Kukar Khoirul Mashuri

BERITAALTERNATIF.COM – Kasus pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan Anggota DPRD Kukar Khoirul Mashuri saat menjabat sebagai Kepala Desa Giri Agung kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong.

Wacana Penggantian Antar Waktu (PAW) pun bergulir di publik. Pasalnya, setelah ditahan sejak dua 22 Juli lalu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut tak bisa lagi menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Menanggapi hal ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar Nofand Surya Gafilah menjelaskan, PAW terhadap Mashuri dapat dilakukan setelah pihaknya menerima surat dari DPRD Kukar.

“Selama DPRD belum bersurat terkait PAW yang bersangkutan, itu tidak bisa kita laksanakan (PAW),” ucap Nofand kepada beritaalternatif.com pada Senin (1/8/2022) siang.

Mekanismenya, PKB bersurat ke DPRD Kukar, yang poinnya menerangkan bahwa Mashuri telah diberhentikan dari partainya.

Dengan melampirkan surat pemberhentian dan status Mashuri sebagai tersangka, kata dia, PKB dapat mengusulkan PAW terhadap wakil rakyat yang berasal dari Dapil II (Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara Kaman) tersebut.

“Setelah beliau diberhentikan, nanti KPU yang bersurat terkait penggantian yang bersangkutan,” jelasnya.

Berikutnya, setelah lima hari kerja, KPU akan mengeluarkan berita acara terkait PAW terhadap Mashuri.

Dalam ketentuannya, Mashuri akan digantikan oleh calon anggota dewan di partai dan dapil yang sama saat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2019.

“Perolehan surat sah terbanyak kedua setelah yang bersangkutan, itu kita sampaikan setelah melakukan penelitian administrasi,” katanya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Nofand menegaskan, KPU Kukar tak dapat melakukan PAW terhadap Mashuri tanpa surat rekomendasi dari DPRD Kukar.

“Walaupun putusan terhadap kasus yang bersangkutan sudah inkrah, tanpa ada surat dari DPRD Kukar, kami enggak bisa melakukan PAW terhadap yang bersangkutan,” pungkasnya.

Kasus pemalsuan surat tanah yang diduga melibatkan Mashuri terus bergulir. Saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tenggarong telah melimpahkan kasus tersebut ke PN Tenggarong.

Hal itu disampaikan Kepala Kejari Tenggarong Darmo Wijoyo kepada beritaalternatif.com pada Jumat (30/7/2022) sore.

“Sudah dilimpahkan. Jadi, tinggal menunggu sidang. Kejaksaan tinggal menunggu penetapan sidang,” jelasnya.

“Kapan sidangnya? Kita belum tahu. Kita tunggu penetapan sidang dari Pengadilan. Nanti kami dikasih surat penetapan hari sidangnya,” lanjut dia.

Darmo mengungkapkan, pihaknya menerima tersangka pemalsuan surat tanah tersebut dari Polres Kukar pada hari Senin, 25 Juli 2022.

“Yang jelas, kasus ini sudah dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan. Kemudian, oleh Kejaksaan sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Tinggal tunggu penetapan sidang,” bebernya. (*)

Abu Ali Ditahan di Kejaksaan, Darmo Harap Bisa Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

BERITAALTERNATIF.COM – Kasus pernikahan santriwati tanpa sepengetahuan orang tua korban yang melibatkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Tenggarong, Abu Ali, kini telah memasuki tahap kedua.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tenggarong, Darmo Wijoyo menjelaskan, tahap dua tersebut dilakukan pada 20 Juli 2022.

Dalam tahap tersebut, sambung dia, Polres Kukar menyerahkan tersangka beserta barang buktinya kepada Kejari Tenggarong.

“Saat ini Abu Ali sudah ditahan oleh Kejaksaan,” ungkap Darmo kepada beritaalternatif.com melalui sambungan telepon pada Jumat (29/7/2022) sore.

Ia menyebutkan, berdasarkan prosedur yang berlaku, Abu akan ditahan oleh Kejari Tenggarong selama 20 hari sejak dilimpahkan Polres Kukar ke Kejari Tenggarong.

“Setelah 20 hari, kalau belum selesai, bisa diperpanjang. Tapi, mudah-mudahan sebelum 20 hari sudah dilimpahkan ke pengadilan,” harapnya.

Kata dia, saat ini Kejari Tenggarong sedang menyusun dakwaan. Setelah penyusunan dakwaan tersebut rampung, pihaknya akan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Tenggarong.

Disinggung pasal yang disangkakan terhadap Abu, Darmo menegaskan, pihaknya akan tetap mengikuti pasal yang digunakan oleh penyidik dari Polres Kukar untuk menuntut oknum ustaz tersebut di meja hijau.

Diketahui, penyidik menyebut Abu diduga melanggar Pasal 76D Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak junto Pasal 81 ayat (2) dan (3), dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

“Kalau masalah pasal, dasarnya yang dibuat oleh polisi. Jaksa tidak boleh menambah dan mengurangi, kecuali memang itu perlu; kecuali ada persetujuan. Tapi, yang jelas biasanya tidak ada perubahan,” sebutnya.

Sebelumnya, pada awal Maret 2022 Polres Kukar menetapkan Abu sebagai tersangka. Kemudian, kepolisian menangkap Abu di Jawa Timur pada 24 Maret 2022.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber, Abu diduga mencabuli santriwatinya yang masih berstatus di bawah umur.

Ia kemudian menikahi santriwati tersebut. Pernikahan itu dikabarkan tidak diketahui oleh kedua orang tua korban.

Saat Abu ditetapkan sebagai tersangka, santriwati tersebut telah hamil. Informasi terbaru yang diterima awak beritaalternatif.com, korban akan melahirkan pada Agustus 2022. (*)

Kejari Tenggarong Limpahkan Kasus Khoirul Mashuri ke PN Tenggarong

BERITAALTERNATIF.COM – Kasus pemalsuan surat tanah yang diduga melibatkan Anggota DPRD Kukar Khoirul Mashuri terus bergulir. Saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tenggarong telah melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong.

Hal itu disampaikan Kepala Kejari Tenggarong Darmo Wijoyo kepada beritaalternatif.com pada Jumat (30/7/2022) sore.

“Sudah dilimpahkan. Jadi, tinggal menunggu sidang. Kejaksaan tinggal menunggu penetapan sidang,” jelasnya.

“Kapan sidangnya? Kita belum tahu. Kita tunggu penetapan sidang dari Pengadilan. Nanti kami dikasih surat penetapan hari sidangnya,” lanjut dia.

Darmo mengungkapkan, pihaknya menerima tersangka pemalsuan surat tanah tersebut dari Polres Kukar pada hari Senin, 25 Juli 2022.

“Yang jelas, kasus ini sudah dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan. Kemudian, oleh Kejaksaan sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Tinggal tunggu penetapan sidang,” bebernya.

Berdasarkan sumber terpercaya media ini, kasus Mashuri telah mengendap selama 10 tahun. Namun, prosesnya terus berjalan di Polres Kukar.

Dia diduga tersandung kasus pemalsuan dokumen tanah saat menjabat sebagai Kepala Desa Giri Agung pada Januari-Mei 2012.

Mashuri tidak sendiri. Ia terlibat dalam kasus tersebut bersama IR, yang kala itu menjabat sebagai Camat Sebulu.

Kasus yang dituduhkan kepada Mashuri adalah pemalsuan dokumen tanah di Kecamatan Sebulu dan Tenggarong Seberang.

Pada tahun 2017, Polres Kukar menerbitkan surat perintah penyidikan dengan status Mashuri sebagai tersangka.

Meski berstatus sebagai tersangka, Mashuri tetap mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kukar pada Pemilu 2019.

Dia pun terpilih sebagai wakil rakyat dari Dapil II, yang meliputi Kecamatan Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara Kaman.

Mashuri merupakan pendatang baru di DPRD Kukar. Di Fraksi PKB, pria kelahiran Tulungagung 15 Maret 1979 tersebut menempati posisi sekretaris.

Sementara di alat kelengkapan dewan, Mashuri awalnya dipercaya sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kukar. Seiring berjalannya waktu, dia kemudian ditempatkan di Komisi II.

Namanya kembali menjadi sorotan publik Kukar setelah DPW PKB Kaltim menunjuknya sebagai Wakil Ketua DPRD Kukar. Dia menggantikan Siswo Cahyono, yang juga sejawatnya di PKB Kukar.

Namun, hingga Jumat kemarin, Mashuri tak kunjung menduduki jabatan tersebut. Tersiar kabar bahwa DPRD Kukar tak kunjung memparipurnakan penggantian jawaban wakil ketua itu karena belum terpenuhinya sejumlah syarat, salah satunya persetujuan dari DPC PKB Kukar. (*)

Kejari Tenggarong Tunggu Pelimpahan Kasus Anggota DPRD Kukar Khoirul Mashuri

BERITAALTERNATIF.COM – Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Tenggarong akan memproses secara profesional kasus Anggota DPRD Kukar Khoirul Mashuri, yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan surat tanah di Kecamatan Sebulu dan Tenggarong Seberang.

“Jika memang perkara itu lengkap, ya akan kami P21-kan. Jika perkara itu masih kurang, tentunya kan kami minta untuk dilengkapi,” kata Kepala Kejari Tenggarong Darmo Wijoyo pada Jumat (22/7/2022) sore.

Diketahui, saat ini politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Sekretaris Fraksi PKB Kukar tersebut telah ditahan di Mapolres Kukar pada Jumat sore.

Penahanan Mashuri dilakukan Polres Kukar setelah yang bersangkutan ditangkap di Blitar, Jawa Timur. Ia diamankan saat melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi II DPRD Kukar.

Darmo mengatakan bahwa pihaknya akan berlaku adil dalam menangani kasus tersebut, meski yang bersangkutan berstatus sebagai anggota dewan. “Tetap kami profesional,” ujarnya.

Pihaknya telah mengeluarkan surat pemberitahuan kelengkapan hasil penyidikan (P21) pada 20 Juli lalu.

Kemudian, Kejari Kukar akan menunggu pelimpahan kasus tersebut dari penyidik ke Kejari, sehingga kasus ini bisa segera memasuki tahap kedua, yang meliputi penyerahan tersangka dan barang bukti.

“Kalau soal tersangka, itu kan dari penyidik. Kami enggak wajib tahu. Kalau masalah tahanan, belum tahu pasti. Kadang-kadang kan kondisi orang itu apakah dia sakit atau tidak. Mudah-mudahan enggak sakit,” harapnya.

Apabila penyidik telah menahan Mashuri, maka waktu penahanannya terbatas. Setelah masa tahanan habis, maka penyidik akan segera melimpahkannya kepada Kejari Tenggarong.

“Misalnya penahanannya hanya sebatas 20 hari, maka sebatas 20 hari itu saja. Tergantung dari kepolisian. Misalnya 20 hari, maka sebelum 20 hari itu, kasus ini harus dilimpahkan,” jelasnya. (*)