Audiensi dengan La Nyalla, PB HMI MPO: Peran DPD RI Perlu Diperkuat

Jakarta, beritaalternatif.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi atau (PB HMI MPO) melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Selasa (11/1/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua PB HMI MPO, Affandi Ismail, didampingi Ketua Komisi Pemuda dan mahasiswa, Kapitang Munaseli; Direktur LBHMI, Muhammad Aldiyat Syam Husain; Ketua Komisi Pertahanan, Abubakar Beks.

Pada pertemuan yang diadakan di ruangan Ketua DPD tersebut, PB HMI MPO mendorong penguatan lembaga DPD sebagai artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional.

Ketua Komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI MPO, Kapitang Munaseli, berharap DPD RI dapat menampung berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang sekaligus dapat menjamin keputusan di tingkat nasional yang terkait dengan kepentingan daerah.

“Penguatan DPD RI akan berimplikasi pada pemerintah yang menciptakan keputusan melalui mekanisme double check yang menjamin tersalurkannya aspirasi kepentingan daerah,” ujar Kapitang.

Sementara itu, Affandi Ismail mengatakan, pihaknya akan terus mendorong dan mengawal agar kelak bisa terwujudnya DPD RI yang benar-benar menjadi artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional. Karena itu, perlu penguatan kelembagaan terhadap DPD RI.

Kata Affandi, DPD RI lahir dengan semangat untuk menjamin bahwa aturan tentang politik, terutama yang berkaitan dengan daerah, dibahas secara berlapis oleh pembuat kebijakan. Pada tahap ini akan terjadi mekanisme checks and balances.

“Itulah idealnya posisi DPD RI. Sebab, hingga hari ini, harus jujur kita akui, masih ada pendapat di kalangan masyarakat bahwa DPD RI hanya pelengkap terhadap fungsi DPR RI. Oleh karena itu, penguatan peran DPD RI mutlak diperlukan,” ujar Affandi.

Menurut dia, jika ingin membangun sistem ketatanegaraan yang lebih baik, setidaknya ada tiga persoalan yang menjadi kendala bagi DPD RI untuk bekerja secara ideal dengan payung konstitusi saat ini yang harus dibenahi.

Persoalan pertama adalah kewenangan DPD RI di bidang legislasi yang terbatas, karena DPD RI dapat ikut mengusulkan dan membahas RUU di bidang tertentu, tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir.

Selanjutnya, meskipun memperoleh fungsi, tugas, dan kewenangan pengawasan, DPD RI hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan.

“Ketiga, tidak ada ketentuan yang tegas dan lugas yang mengatur hak DPD RI untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat pemerintah, dan lainnya seperti yang diberikan kepada DPR,” kata dia.

Dengan begitu, ujar Affandi, diperlukan tiga penegasan dalam konteks penguatan peran DPD RI, yaitu penegasan terhadap DPD RI atas fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Penegasan kedua adalah penegasan terhadap DPD RI sebagai pemegang kuasa membentuk undang-undang, dan yang terakhir adalah penegasan terhadap DPD RI dalam pelaksanaan dan tindak lanjut dari fungsi pengawasan.

“Jalan untuk itu bisa ditempuh melalui dua pintu. Pintu pertama dengan memperkuat peran DPD RI melalui amendemen konstitusi. Dan pintu kedua, melalui penyusunan Undang-Undang tentang DPD RI, yang sebenarnya merupakan perintah Undang-Undang Dasar,” tegas Affandi.

Pada akhir pertemuan tersebut, Ketua DPD RI R La Nyalla Mahmud Mattalitti berpesan agar PB HMI MPO di bawah kepemimpinan Affandi Ismail terus bersikap kritis dan mengawal Presidential Threshold nol persen sehingga ke depan tatanan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa lebih baik. (ln)

Dunia Kita

Oleh: Ufqil Mubin*

Dunia sedang mengalami perubahan besar-besaran dari berbagai segi. Baik dari aspek teknologi, sains, maupun geopolitik. Dari segi teknologi, masyarakat dunia tengah dipertontonkan dengan perlombaan antara China dan Amerika Serikat (AS). Kedua negara adidaya tersebut tak hanya memperlihatkan keunggulan masing-masing atas peningkatan teknologi, tetapi juga berusaha meneguhkan kedudukan mereka dalam kancah perpolitikan global.

Sementara dari segi sains, penemuan-penemuan mutakhir di berbagai bidang, kesehatan, industri, telekomunikasi, dan bidang-bidang lainnya, semakin meningkatkan spirit para ilmuwan untuk menyingkap berbagai “pekerjaan rumah” mereka dalam mengungkap berbagai fenomena alam semesta.

Pertalian serta perkawinan antara teknologi dan sains membuat negara-negara yang fokus dalam mengawinkan keduanya semakin kokoh dalam menancapkan pengaruh mereka terhadap berbagai negara yang tengah berkembang, dan tertinggal jauh dari segi sains dan teknologi—celakanya negara kita, Indonesia, berada dalam kelompok negara ini.

Usaha mengawinkan sains dan teknologi inilah yang membuat Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, mengembangkan “mainannya” yang dinamakannya metaverse. Pria yang berasal dari AS ini ingin meretas batas-batas realitas fisik dengan menciptakan realitas virtual yang menghubungkan setiap orang tanpa harus bertemu secara langsung.

Sedangkan Elon Musk, arsitek produksi Tesla, lewat SpaceX yang dipimpinnya, dalam lima tahun hingga sepuluh tahun ke depan bermimpi membawa manusia ke planet Mars. Angannya, ia ingin membuat kota di Mars. Lalu, membawa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia untuk bermukim di planet merah tersebut.

Sementara itu, Yaman tengah berusaha keras mempertahankan diri dan mengusir Arab Saudi beserta sekutunya yang telah tujuh tahun menyerang dan membunuh anak-anak tak berdosa di negara yang berlokasi di Jazirah Arab itu. Mohammed bin Salman (MBS), Putra Mahkota Arab Saudi, pernah sesumbar bahwa ia beserta sekutunya tak membutuhkan waktu lama untuk menghancurkan pasukan Yaman, yang menyebut diri mereka sebagai Ansarullah. Namun, kenyataannya, perang tujuh tahun semakin membuat Saudi terdesak. Sementara Ansarullah kian kokoh dan mampu “membebaskan” berbagai wilayah yang sebelumnya dikuasai sekutu Saudi.

Lalu, kita beralih ke Negeri Persia: Republik Islam Iran. Negara yang hingga kini tengah berjuang keras mempertahankan haknya dalam mengembangkan nuklir untuk kepentingan dalam negeri mereka. Namun, negara-negara Barat yang didalangi AS serta didukung Israel menuding Iran berusaha mengembangkan teknologi nuklir untuk menghancurkan “musuh-musuhnya”.

Di tengah embargo ekonomi, Iran justru terus berkembang pesat dalam berbagai bidang. Iran pun meningkatkan pengayaan uranium untuk digunakan sebagai pembangkit listrik agar dapat meminimalkan penggunaan energi fosil di sektor tersebut. Selain itu, Iran juga memanfaatkannya untuk kepentingan medis.

Perundingan demi perundingan dilakukan negara-negara Barat yang dipimpin AS dan Israel untuk “memadamkan” spirit Iran dalam meningkatkan pengayaan uranium. AS yang sebelumnya keluar dari perjanjian nuklir Iran di masa kepemimpinan Donald Trump, kini berupaya kembali pada perjanjian tersebut. Meski begitu, AS masih “setengah hati” menerima tawaran Iran agar Paman Sam menghentikan embargo dan sanksi ekonomi terhadap negerinya Salman Al Farisi itu.

Iran memiliki dalih yang kuat untuk mempertahankan hak-haknya dalam memanfaatkan uranium tersebut. Karena itu, Iran mendapatkan dukungan dari China. Meski begitu, sejatinya Iran juga berjanji untuk kembali pada Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang disepakatinya pada 14 Juli 2015 di Wina, namun dengan beberapa syarat, di antaranya AS didesak untuk mencabut seluruh sanksi ekonomi dan embargo terhadap Iran.

Di lain sisi, bangsa kita, Indonesia, tengah meributkan kalimat yang dilontarkan Ferdinand Hutahaean, “Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela.”

Dua kelompok di Indonesia, antara pembela dan pembenci Ferdinand, beberapa hari terakhir saling perang tagar di Twitter. Satu kelompok mendorong kepolisian menahan dan memenjarakan mantan politisi Partai Demokrat tersebut. Sedangkan pendukungnya memandang Ferdinand tak bersalah, dengan dalih kalimat yang digunakannya tak mencerminkan pelecehan terhadap agama tertentu.

Akhirnya, hari ini kepolisian menahan pria berdarah Batak tersebut. Ia terancam hukuman sepuluh tahun penjara karena diduga melanggar Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pemilik akun Twitter Daemoen, yang acap membedah berbagai isu-isu nasional dan global, mengatakan, penahanan Ferdinand memperlihatkan bahwa Indonesia terjebak dalam micromanaging isu-isu agama. Sebuah kondisi yang dinilainya dipupuk lewat propaganda kaum intoleran. Kata Daemoen, mereka yang benar-benar memaksakan kepercayaan ideologinya pada pihak lain justru tak ditindak oleh aparat kepolisian.

Ia pun menyebutkan, propaganda kaum intoleran Indonesia tergolong hebat. Jika pihak lain mengkritik mereka, maka kelompok ini akan berteriak keras penistaan agama, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Namun, bila mereka menghantam pihak lain dengan kekerasan, hal itu disebutnya sebagai kebebasan beragama.

“Di saat negara-negara lain saling bersaing untuk menciptakan teknologi baru yang membuat usang cara-cara yang digunakan saat ini, untuk menjadi negara paling maju, Indonesia terhambat, kaki tangan diikat oleh isu-isu pertentangan agama,” sesal Daemoen.

Barang kali benar apa yang dikatakan Guru Besar Universitas Pertahanan Indonesia, Prof. Salim Said. Negara kita tak kunjung mengalami kemajuan karena negeri kita tidak memiliki “satu pun negara yang ditakutinya”. Akibatnya, kita menciptakan musuh sendiri sehingga kita membangun ketakutan terhadap diri sendiri. Kita saling memusuhi antar-sesama anak bangsa. Sebagian besar manusia Indonesia tak mampu menciptakan rekonsiliasi karena kerap memupuk kebencian dan permusuhan antar-sesama warga negara.

“Indonesia? Tuhan pun tidak ditakuti. Jadi, kalau Anda mau tanya kenapa enggak maju kita, Tuhan pun enggak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semuanya disumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bibel. Sesudah itu dia langgar. Nah, dia tidak takut sama Tuhan,” ucap Prof. Salim. (*Pemimpin Redaksi Berita Alternatif)

Mansyur: Rehabilitasi Pengguna Narkotika Tak Boleh Tebang Pilih

Kukar, beritaalternatif.com – Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie menghebohkan jagat maya. Pasalnya, dua pesohor di Tanah Air itu terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Belakangan, setelah memenuhi pemberitaan media lokal dan nasional selama beberapa hari terakhir, kasus Nia dan Ardie diselesaikan melalui rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, Mansyur menjelaskan, keputusan rehabilitasi tersebut sudah sesuai amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Cuma persoalannya adalah kalau itu dilaksanakan, maka seluruh pengguna harus diberikan rehabilitasi, bukan hanya kepada mereka yang memiliki uang, karena rehabilitasi itu ada dua, yakni rehabilitasi medis dan mandiri atau sosial dengan beberapa persyaratan tertentu,” jelas Mansyur, Selasa (13/7/2021).

Ia mendorong semua pengguna narkoba direhabilitasi. Sebab, hal ini diatur dalam Pasal 127, Pasal 54, Pasal 55, serta Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Selain itu, berdasarkan penelitian Ombudsman, 50% lapas di Indonesia berasal dari pengguna dan pengedar narkoba. Hal ini mengakibatkan lapas mengalami kelebihan kapasitas.

“Untuk menghindari itu, maka kita melaksanakan rehabilitasi,” sarannya.

Selain Undang-Undang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga mewajibkan pengguna narkoba direhabilitasi.

“Artinya, memang secara struktur peraturan bukan hanya undang-undang saja yang memerintahkan rehabilitasi,” tegasnya.

Kata dia, setiap orang yang dibina dalam lapas karena penyalahgunaan narkotika ataupun kasus lain memiliki tujuan akhir agar saat kembali ke masyarakat tak melakukan kesalahan yang sama.

“Supaya pemakai narkoba ini setelah kembali ke masyarakat kemudian bisa bergaul dengan baik, karena tujuan dari penegakan hukum ini untuk memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup manusia,” katanya.

“Tapi persoalannya, Pasal 127 ini hanyalah sebagai pajangan saja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” sesal Mansyur. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah