Pandangan Haidir tentang IKN: Dampak Positif bagi Indonesia hingga Konsep Kepemimpinan Ibu Kota

Kukar, beritaalternatif.com – Pemerintah pusat berencana memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), pada tahun 2024 mendatang.

Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Salah satunya, dalam waktu dekat, legislatif akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang IKN menjadi undang-undang.

Kali ini, dalam rangka mengupas isu-isu aktual terkait pemindahan IKN, wartawan beritaalternatif.com, Arif Rahmansyah, mewawancarai tokoh lokal yang juga Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kukar yang juga akademisi dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Haidir.

Bagaimana pandangan Anda terkait pemindahan IKN ke sebagian wilayah Kukar dan PPU?

Pemindahan IKN ke Provinsi Kaltim, terkhusus wilayah Kukar dan PPU, tentu akan memberikan dampak yang baik bagi kondisi Kaltim, khususnya Kukar dan PPU.

Banyak pihak pula yang menganalisis, pemindahan IKN ini bukan semata-mata upaya mendistribusikan kesejahteraan secara merata ke seluruh wilayah di Indonesia, tapi memang karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga keputusan itu diambil oleh pemerintah pusat.

Terutama karena kondisi Jakarta yang mengalami banyak problematika untuk dipertahankan sebagai ibu kota negara, khususnya persoalan kepadatan penduduk yang tidak lagi terkontrol dan fasilitas publik yang tidak lagi memadai seperti jalan, kemacetan, kemudian juga pembangunan yang tumpang tindih. Kalau kita melihat pembangunan di Jakarta, itu kan beton di atas beton.

Kemudian, persoalan dinamika politik yang terlalu kental di Jakarta, situasi yang tidak lagi kondusif untuk sosial, dan banyak faktor lain yang dianalisis oleh pihak pemerintah dan para ilmuwan.

Lalu, posisi Kaltim juga yang berada di garis tengah Indonesia yang memudahkan mobilisasi seluruh manusia untuk mengakses ibu kota.

Kalau hari ini, semisal saudara kita yang dari Papua mengalami kondisi yang tidak sama mudahnya dengan orang Kaltim yang mau ke Jakarta, apalagi jika dibandingkan orang di sekitar Jakarta, tentu lebih mudah untuk menjangkau IKN. Kalau IKN berada di Kaltim, maka semua pihak, termasuk Jawa, relatif sama aksesnya untuk ke Kaltim.

Ini beberapa pertimbangan yang sangat strategis yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memutuskan untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kaltim, terutama di Kukar dan PPU.

Apa yang harus disiapkan Pemerintah Provinsi Kaltim menjelang pemindahan IKN?

Secara normatif, tentu Pemda baik provinsi maupun kabupaten, harus tetap menjalankan pembangunan sesuai dengan RPJPD, RPJMD dan APBD setiap tahunnya. Ini panduan yang memang harus dijalankan.

Kedua, ini bukan hanya kepentingan IKN. Sebenarnya, SDM juga harus disiapkan karena persaingan yang timbul dalam proses pemindahan IKN. Kemudian, pembangunan infrastruktur harus juga dibenahi, tapi saya juga meyakini pemindahan IKN akan memberikan dorongan yang maksimal dalam pembangunan infrastruktur IKN dan daerah penyangga oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah juga harus memperhatikan situasi dan kondusifitas politik daerah. Ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian, penguatan aspek ekonomi dan kultur masyarakat harus dikembangkan sebagai wujud kearifan lokal yang memang pro dengan kondusifitas dan stabilitas daerah.

Tentu kalau kita mau merinci ini banyak sekali dan bukan hanya dari aspek SDM. Apakah kita sudah siap? Kemudian persoalan SDA, apakah lingkungan kita memadai? Itu harus diperhatikan oleh pemerintah karena konsep Pemda dan pemerintah pusat harus selaras agar tidak terjadi gap-gap dalam proses pembangunan.

Persoalan seperti tata ruang wilayah yang didesain oleh pemerintah daerah itu harus bersesuain dan berkonfirmasi dengan tata ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam membangun IKN.

Banyak lagi hal lain yang harus disiapkan. Artinya, kesiapan bagi daerah tidak hanya terkait fasilitas, tetapi juga mental kita untuk menghadapi dan mengambil peran yang maksimal terhadap IKN, hak-hak privat juga harus tetap dilindungi sehingga tidak terjadi benturan, terutama untuk persoalan agraria dan potensi lahan bisnis masyarakat lokal agar diproteksi sedemikian rupa.

Artinya, perencanaan yang didorong oleh Pemda harus memberikan ruang maksimal kepada masyarakat untuk survival dan beradaptasi dengan lingkungan IKN. Hal ini tentu butuh kajian yang maksimal dari Pemda untuk membaca kelemahan yang dimiliki saat berhadapan dengan pemindahan IKN.

Apakah perangkat daerah serta kualitas SDM di Kaltim sudah memadai untuk menghadapi tantangan pemindahan IKN?

Yang paling tahu tentang itu adalah Pemda. Pemda berupaya membangun SDM sesuai dengan standar. Persoalannya apakah standar itu memang dianggap masih memadai atau tidak, ini butuh semacam perbandingan karena tidak semua kompetisi itu ditentukan oleh kualitas persaingan individualistik, sebab ada juga persaingan komunal, misalnya beragam paguyuban, kelompok lokal, pendatang dan sebagainya.

Itu akan menjadi tren di Indonesia. Hal itu bisa saja menjadi faktor penentu kompetitifnya orang lokal. Kemudian kalau kita berpecah dan cenderung berpikir individualistik, SDM kita akan menjadi lemah, maka memungkinkan akan dianggap tidak siap. Kita tidak sedang berpikir rasial dalam hal ini. Tetapi penguatan kelompok yang berbasis kearifan lokal, misalnya berbasis budaya, kelompok silaturahmi, pebisnis, harus diperkuat dalam rangka untuk kesiapan menghadap pemindahan IKN, dan hal demikian dilindungi oleh aturan.

Di ruang itu kita bisa berkompetisi, tetapi tidak juga menjamin berhasil memenuhi harapan ketika SDM lokal kita tidak kompetitif. Secara perlahan itu bisa dibangun melalui solidaritas institusional lokal dengan peningkatan SDM karena harus disadari bahwa para pendatang juga mungkin menggunakan cara yang sama untuk berkompetisi di wilayah IKN dan sekitarnya. Mereka tentu punya semangat yang tinggi untuk bersaing dan akan membangun koneksi yang lebih kuat di wilayah IKN.

Tentu kita bisa saja kalah bersaing, tapi itu lumrah dan tidak perlu dipertentangkan sebagai diskriminasi karena persaingan hidup itu biasa saja. Selama itu menyangkut kepentingan agar kita bisa diperhatikan maka tidak perlu membawa unsur sara.

Apa yang perlu dilakukan masyarakat Kaltim?

Banyak hal yang harus disiapkan, termasuk juga proteksi. Itu boleh dilakukan pemerintah daerah. Semisal kepemilikan akan tanah, sumber usaha masyarakat lokal, itu harus dilindungi sejauh mungkin.

Daerah penyangga harus membuat planning pembangunan yang akan adaptif dengan keberadaan IKN. Kita harus menentukan sikap, apakah kita akan mengambil peran tertentu dari banyaknya kebutuhan IKN. Misalnya mereka butuh bahan pangan. Ini bisa dipenuhi dengan keunggulan sektor pertanian dalam arti luas.

Ada juga mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan industri menengah dan kebutuhan lain. Daerah mana saja yang siap. Itu harus dibuat planning yang tepat. Itu harus dipikirkan oleh Pemda.

Bagaimana pandangan Anda terkait konsep kepala otorita IKN yang langsung ditunjuk oleh Presiden?

Kalau konsepsi apa dan siapa yang menunjuk kepala IKN, ini sifatnya tentatif. Perdebatannya juga tidak bisa secara matematis. Tetapi secara politis. Nah, tentu ada positif-negatifnya ia ditunjuk presiden. Artinya, kerjanya itu dikontrol langsung oleh presiden. Ia akan selevel dengan menteri yang penunjukannya adalah hak prerogatif presiden. Dia di bawah kendali presiden.

Tetapi kalau dia dipilih oleh masyarakat, tentu ada plus minusnya juga. Tetapi memang historis kita mencatat pemilihan kepala daerah secara demokratis itu legitimasinya lebih kuat. Kemudian, ia hanya bisa digugurkan ketika syaratnya tidak lagi terpenuhi.

Apakah IKN harus dipimpin tokoh Kaltim?

Kalau misalnya kualifikasi yang dimiliki oleh calon pemimpin IKN itu relatif berimbang dan di dalamnya ada orang Kaltim, tentu putra daerah kita support untuk menjadi kepala IKN. Kalaupun kualifikasinya beda tipis, bisa saja putra daerah diprioritaskan. Tapi kalau kualifikasinya jauh dari harapan, ya jangan juga kita mempermalukan orang Kaltim.

Menyodorkan orang yang tidak punya kualifikasi hanya karena persoalan putra daerah, itu tidaklah adil. Tapi kalau punya kualifikasi, bisa dijadikan kepala atau wakil kepala otorita. Harapannya begitu. Paling tidak, ketika putra Kaltim yang menduduki kepala atau wakil kepala otorita, maka di samping dapat diharapkan memahami kondisi daerah, juga memiliki ikatan emosional masyarakat daerah.

Sangat mungkin ada orang di luar Kaltim yang lebih memahami soal wilayah Kaltim yang akan dijadikan IKN daripada orang Kaltim. Tapi, apakah mereka juga memiliki ikatan emosional dengan warga Kaltim? Karena ikatan emosional dengan warga lokal penting untuk mendukung kondusifitas dan efektifitas  pemerintahan. Kemudian hal itu juga akan bernilai penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan di wilayah IKN.

Siapa tokoh lokal yang layak memimpin IKN?

Kalau berbicara tokoh yang mencuat saat ini, secara nasional saya yakin melebihi satu orang yang memiliki kualifikasi untuk memimpin kepala pemerintahan di IKN. Artinya, berbicara posisi, apakah ada orang Kaltim, saya optimis masih ada secara kualifikasi.

Kita tidak bisa berkecil hati dengan tokoh Kaltim yang sudah menasional yang tidak bisa kita remehkan dalam konstelasi politik dan pemerintahan secara nasional. Tinggal nanti menunggu hasil dari undang-undang, apakah memberikan ruang untuk orang Kaltim? Apakah presiden memikirkan untuk melirik orang Kaltim? Kita tidak bisa berandai-andai karena masih menunggu kepastiannya.

Tetapi kalau berbicara potensi, saya yakin, saya percaya adanya potensi tokoh kita yang menasional, baik itu orang Kaltim yang lahir di Kaltim atau juga orang yang besar di Kaltim walaupun tidak bersuku Kaltim, tetapi sudah hidup lama di Kaltim dan tidak bisa dipisahkan dari Kaltim. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

OI Kaltim Sarankan Pemprov Dengarkan Masukan Masyarakat sebelum Terapkan PPKM Level Tiga

Samarinda, beritaalternatif.com – Pemerintah pusat akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara nasional selama akhir 2021 dan awal 2022 mendatang.

Ketua Umum Badan Pengurus Wilayah (BPW) Orang Indonesia (OI) Kalimantan Timur (Kaltim), Dedi Nala Arung, mengingatkan kepada pemerintah provinsi dan masyarakat untuk menyikapi kebijakan tersebut secara baik dan dalam paradigma positif.

Masukan ini, kata Dedi, berlandaskan pada komitmen OI sebagai organisasi yang menaruh konsentrasi terhadap masalah-masalah pergaulan sosial dan ekonomi kalangan masyarakat menengah ke bawah dengan harapan dapat menjadi ide pemikiran bersama dalam membantu masyarakat demi menghindari kegaduhan sosial menjelang akhir tahun dan awal tahun.

Sejalan dengan rencana penerapan PPKM Level 3 mendatang, OI Kaltim secara organisasi menyampaikan beberapa pendapat dan harapan.

OI berharap masyarakat Kaltim secara umum menyikapi rencana kebijakan ini dengan kesadaran sikap menjunjung tinggi harmonisasi kehidupan bersama di Kaltim dan menghargai sesama dalam upaya menjaga diri dari wabah Covid-19 yang masih menjadi ancaman bagi semua.

Selanjutnya, OI berpendapat, pemberlakuan kebijakan ini sebaiknya didasarkan pada kajian yang intens dan mendalam dari berbagai aspek kemasyarakatan, bukan hanya berdasarkan pendekatan politis dan kesehatan, namun juga meliputi aspek-aspek kecil kemasyarakatan lainnya seperti aspek usaha kecil dan menengah, kegiatan pendidikan, aktivitas komunitas, aktivitas keagamaan, kreativitas seni dan kebudayaan, kelangsungan wisata dan lain sebagainya.

“Sebagian besar anggota OI adalah mereka yang bekerja di sektor usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan dasar. Mereka adalah pengamen, musisi, tukang bengkel, pedagang makan minum, buruh, tani hingga pekerja wisata. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kebutuhan mereka untuk tetap berusaha demi keluarganya,” sebut Dedi.

Menurut dia, memberlakukan pembatasan dan pengetatan aktivitas masyarakat tidaklah harus selalu dengan memberlakukan larangan aktivitas di semua sektor kehidupan secara total, apalagi jika dilakukan dengan sikap represif dan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas.

Dedi beranggapan, sejauh ini Gubernur Kaltim Isran Noor telah menunjukkan suatu etika dan gaya komunikasi yang sangat baik dan cair kepada masyarakat sehingga dapat membuat masyarakat merasa sangat dekat dan familiar dalam menyampaikan aspirasi maupun masukannya.

“Kami berharap Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran dapat mengambil sikap lebih bijak dalam masalah PPKM Level 3 dengan menempatkan kepentingan umum, keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat kecil dan hak-hak keagamaan umat di atas kepentingan pemerintah,” ungkapnya.

“Kam juga berharap Gubernur Kalimantan Timur dan stakeholder terkait lainnya dapat bersikap lebih demokratis dengan terlebih dahulu mengundang pihak-pihak berkepentingan dan stakeholder dalam masyarakat untuk mendengarkan pendapat, harapan sekaligus tawaran solusi terkait pemberlakuan PPKM Level 3 mendatang,” tutup Dedi. (ar)

Pengusaha di Kukar Ramai-ramai Tolak Perpanjangan PPKM

Kukar, Beritaalternatif.com – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengeluhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Halimatu, pemilik kafe di Tenggarong, mengaku mengalami kerugian akibat penerapan PPKM Mikro di Kukar, yang mewajibkan sebagian pemilik kafe hanya beroperasi sampai pukul 21.00 Wita.

“Di Tenggarong rata-rata orang yang nongkrong itu dari jam 9 sampai 12 malam. Sementara PPKM ini hanya sampai jam 9 malam,” kata Halimatu, Sabtu (17/7/2021).

“Artinya, dari segi pendapatan pun berkurang. Karena itu, saya menutup kafe saya. Jadi habis di modal saja untuk belanja makanan, tapi tidak terpakai,” sesalnya.

Dia juga menyesalkan belum adanya langkah-langkah antisipatif dan tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk mendata pelaku usaha yang terdampak PPKM Mikro.

Pemkab Kukar pun belum menyalurkan bantuan untuk para pelaku usaha yang terdampak PPKM Mikro. “Sejauh ini belum ada bantuan,” tegasnya.

Dilihat dari penerapannya selama lebih dari 10 hari terakhir, pemilik Cafe H&N yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan ini tak sepakat dengan rencana perpanjangan PPKM Mikro di Kukar.

Halimatu menekankan agar pemerintah dapat menyeimbangkan kebijakan ekonomi dan kesehatan. Salah satu caranya, menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin.

“Bisa dengan cara jumlah kursi dikurangi atau menyiapkan tempat cuci tangan,” saran dia.

Sementara itu, pelaku usaha angkringan di tempat parkir Stadion Rondong Demang, Agus, juga menyesalkan adanya kebijakan PPKM Mikro di Kukar.

“Ini sangat memberatkan bagi kami pelaku usaha mikro, karena usaha kami ditutup total tanpa ada solusi dan kami tidak mendapat bantuan dalam bentuk apa pun dari pemerintah daerah,” katanya.

Agus pun mengaku tak setuju bila PPKM Mikro diperpanjang. Pasalnya, sebagai pelaku usaha yang mengharapkan keuntungan setiap hari untuk kebutuhan hidupnya bersama anak dan istrinya, PPKM dinilainya sangat memberatkan ekonomi keluarganya.

“Kami usaha hanya cari untuk makan anak istri, bayar ini dan itu, bukan cari untuk kaya. Kenapa enggak dikasih solusi? Apa rakyat kecil enggak mati kalau caranya pemerintah seperti ini?” tutup Agus.

Terpisah, seorang pengusaha rias untuk pengantin di Kukar, MNR (32), juga mengeluhkan kebijakan PPKM Mikro di Kukar.

“PPKM berdampak pada pendapatan usaha saya. Saya nilai masih terdapat ketidakadilan dalam penegakan aturan. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolekan beraktivitas,” katanya. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat 15 Daerah di Luar Pulau Jawa-Bali

Jakarta, beritaalternatif.com – Pemerintah memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat untuk 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali akibat lonjakan penyebaran kasus positif Covid-19. PPKM Darurat berlaku pada 12 Juli 2021.

“Kami melihat bahwa secara nasional eskalasi masih meninggi di Jawa dan Bali dan di luar Jawa Bali,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Jumat (9/7/2021).

Daerah tersebut meliputi Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.

Penetapan ini melalui beberapa pertimbangan, di antaranya adalah level asesmen 4, Bed Occupancy Ratio (BOR) lebih besar dari 65%, kasus aktif meningkat singifikan dan capaian vaksinasi lebih rendah dari 50%.

Kegiatan Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH).

Kegiatan Belajar Mengajar

Meliputi sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat
pendidikan/pelatihan. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.

Kegiatan Sektor Esensial

Meliputi kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

  • esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% WFO;
  • esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
  • kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% Work From Office (WFO) bagi staf dengan protokol kesehatan secara ketat;
  • untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%;
  • untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam

Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum

Meliputi warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya diperbolehkan menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mal

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

Kegiatan Konstruksi

Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan Ibadah

Tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah atau yang diikuti banyak jamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

Kegiatan di Area Publik

Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan

  • Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara.
  • Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

Rapat, Seminar, Pertemuan Luring

Gubernur, bupati dan wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Transportasi Umum

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus:

  • menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  • menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  • ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. (cnbcindonesia/ln)

Kiat Jaga Dompet Tetap Sehat saat Penerapan PPKM Darurat

Jakarta, beritaalternatif.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali demi menekan penyebaran virus corona yang melonjak tajam belakangan ini. PPKM darurat berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

Selama PPKM mikro diterapkan, ruang gerak masyarakat akan jauh lebih terbatas dibandingkan hari biasanya. Mal ditutup, sedangkan restoran hanya bisa melayani pesan antar atau take away.

Selain itu, seluruh tempat ibadah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, dan perkantoran di sektor non-esensial wajib menerapkan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) 100 persen.

Namun, pemerintah memberikan kelonggaran untuk beberapa sektor usaha. Perkantoran di sektor esensial diizinkan untuk menerapkan WFH 50 persen dan sektor kritikal bisa beroperasi normal dari kantor 100 persen.

Sejumlah pihak dari pengusaha hingga ekonom menilai PPKM darurat akan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau minimal ada tambahan jumlah karyawan yang dirumahkan. Pasalnya, proses produksi akan berkurang karena permintaan turun.

Masyarakat agaknya memang harus siap pada kemungkinan terburuk akibat kebijakan itu. Minimal, mereka harus siap-siap jika ada pemotongan atau penundaan pembayaran gaji, dan pembayaran gaji dicicil jika perusahaan tempatnya bekerja terdampak atas penerapan PPKM darurat.

Lantas, bagaimana cara agar keuangan tetap sehat selama PPKM darurat diterapkan? Pertama, kurangi pengeluaran konsumtif. Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning, Lusiana Darmawan mengatakan, masyarakat sebaiknya mengurangi pengeluaran yang tidak penting atau bersifat konsumtif. Dana tersebut bisa digunakan untuk membeli berbagai vitamin untuk menjaga tubuh tetap prima.

“Utamakan kesehatan. Kurangi pengeluaran konsumtif dan dialokasikan untuk pengeluaran kesehatan, seperti vitamin, makanan sehat,” ucap Lusiana baru-baru ini.

Senada, Perencana Keuangan Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho, menyarankan masyarakat mengubah gaya hidup. Salah satunya, pangkas belanja yang tidak bersifat mendesak.

“Harus lebih cermat. Tidak ada yang tahu sampai kapan gelombang kedua Covid-19,” ujar Andy.

Masyarakat, sambung dia, harus mengutamakan pembayaran rutin rumah tangga seperti listrik, biaya anak sekolah, dan air. Jika belum menikah, masyarakat bisa mengutamakan kewajibannya, seperti membayar utang dan keperluan lain.

“Jadi, prioritas tidak jajan dulu, misalnya bayar listrik saja dulu, bayar biaya anak sekolah,” imbuh Andy.

Kedua, cek dana darurat. Lusiana mengatakan, masyarakat harus cek dana darurat secara berkala. Tak masalah bila masyarakat terpaksa menggunakan dana darurat di masa PPKM.

“Kalau gara-gara PPKM darurat pemasukan terdampak, bisa jadi harus menggunakan dana darurat, tidak apa-apa,” ujar Lusiana.

Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk mengembalikan dana darurat yang terpakai di masa PPKM darurat ke rekening semula. Hal ini bisa dilakukan ketika pemasukan kembali normal dan pekerjaan mulai stabil.

“Pas kondisi pulih, bisa top up lagi dana daruratnya,” kata Lusiana.

Sementara itu, Andy mengatakan, masyarakat yang gajinya masih dibayar penuh dan tak terkena dampak dari PPKM darurat harus tetap rutin menyetor gaji ke rekening dana darurat. Menurutnya, masyarakat tak perlu menambah alokasi, tapi yang penting rutin.

“Alokasi dana yang biasanya digunakan untuk jajan sekarang dikurangi jajannya. Bisa juga masuk ke dana darurat,” terang Andy.

Namun, menambahkan alokasi dana darurat tidak wajib. Hal ini bergantung kondisi keuangan dan kebutuhan masing-masing orang.

“Yang penting rutin. Bukan langsung harus naik nih. Jadi, 20 persen jadi 30 persen. Berpikirnya, daripada jajan terus uang habis, ada baiknya ditabung. Nanti terkumpul dapat banyak. Tapi tidak perlu dari awal harus nambah sekian,” jelasnya.

Ketiga, cek proteksi kesehatan. Lusiana menjelaskan, masyarakat harus punya proteksi kesehatan. Hal ini bisa asuransi kesehatan mandiri atau BPJS Kesehatan.

“Di tengah situasi seperti sekarang, waspada terhadap kondisi kesehatan sendiri dan keluarga,” ungkap Lusiana.

Hal ini harus diperhatikan betul. Masalahnya, kalau sakit tetapi tak punya proteksi kesehatan, maka akan mengganggu kondisi keuangan.

Keempat, cari peluang bisnis. Andy mengatakan, masyarakat bisa mencari peluang usaha baru di tengah lonjakan Covid-19. Misalnya, mencari bisnis yang bisa memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama PPKM darurat diterapkan.

“Berjualan lewat daring. Promosi lewat WhatsApp. Orang kan tetap belanja,” kata Andy.

Bisnis sampingan ini juga bentuk antisipasi masyarakat jika terkena PHK atau gaji dipotong karena perusahaan tempatnya bekerja tak mampu bertahan di tengah lonjakan Covid-19.

“Segera cari akal bagaimana pendapatan tetap terjaga,” pungkas Andy. (cnnindonesia/ln)

Sumber: Cara Jaga Dompet Tetap Sehat di Masa PPKM Darura

Resmi PPKM, Andi Harun Instruksikan Penyekatan Pintu Masuk Samarinda

Samarinda, beritaalternatif.com – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, pihaknya menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 5 Juli hingga 20 Juli 2021.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan mengerahkan seluruh sumber daya dari jajaran Polri, TNI, dan Satpol PP untuk memastikan penerapan PPKM berjalan efektif demi menekan laju penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Garis besarnya adalah kita akan melakukan penyekatan di seluruh pintu masuk Kota Samarinda. Kemudian kita akan kembali menerapkan WFH (Work From Home) untuk seluruh aktivitas ASN, termasuk juga aktivitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata Harun usai memimpin Rapat Satgas Covid-19 di Ruang Rapat Utama Balai Kota, Senin (5/7/2021) siang.

Orang nomor satu di Kota Samarinda ini juga berpesan kepada seluruh pemilik usaha dari Tempat Hiburan Malam (THM), mal, hingga kafe untuk memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) serta membatasi jam beroperasi sampai pukul 21.00 Wita.

“Kami juga memutuskan tidak ada lagi pasar malam dan acara pernikahan sampai berakhirnya kebijakan ini dikeluarkan,” tegas Harun.

Ia melanjutkan, Pemkot hanya memberikan kelonggaran kepada toko-toko yang menjual kebutuhan bahan pokok serta apotek sampai pukul 23.00 Wita.

“Saya minta masyarakat untuk disiplin mematuhi peraturan ini demi keselamatan kita bersama,” tandasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim dua periode ini juga berharap, dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan petugas, serta atas ridho Allah, pandemi Covid-19 dapat segera berlalu dan kehidupan masyarakat kembali normal seperti sediakala. (hms/ln)

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Mulai Hari Ini Pemkab Kukar Terapkan PPKM

Kukar, beritaalternatif.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka mengantisipasi penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19.

Kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran nomor B-1159/DINKES/065.11/06/2021. Surat tersebut dikeluarkan menyusul peningkatan kasus Covid-19 di Kukar.

PPKM mulai diberlakukan hari ini, Sabtu (26/6/2021). Keputusan ini memuat pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat agar tak beraktivitas di luar rumah, serta tidak bepergian keluar wilayah Kukar bila tak ada keperluan mendesak.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, dalam surat edarannya menyampaikan, tempat wisata dibatasi hanya sampai pukul 17.00 Wita; larangan untuk mengadakan kegiatan; menginap/berkemah dan makan-makan di lokasi wisata, serta jumlah pengunjung dari kapasitas yang tersedia hanya diperbolehkan 25 persen.

Selain itu, Edi menegaskan, para pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Kukar yang tak melakukan pelayanan publik akan kembali bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

“Melarang seluruh kegiatan masyarakat yang dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar ruangan yang bersifat keramaian seperti car free day, event-event olahraga/budaya, konser musik dan lomba,” jelas Edi sebagaimana dikutip dalam surat edarannya.

Pemkab Kukar juga meminta acara keagamaan dan pernikahan mematuhi protokol kesehatan (prokes) serta mendapat persetujuan dari Bidang Penegakan Hukum Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kukar.

Pedagang dan pelaku usaha juga diatur secara ketat dalam surat edaran tersebut, seperti pasar pagi hanya boleh beroperasi pada pukul 06.30-08.00 Wita dan pasar malam beroperasi pukul 16.30-20.00 Wita.

“Untuk restoran, angkringan, pedagang kaki lima, dan tempat hiburan hanya diperbolehkan buka sampai pukul 21.00 Wita dan memberlakukan pembatasan pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan serta menganjurkan pelanggan untuk makanan dan minuman dibawa pulang ke rumah (take away),” jelasnya.

Bupati Kukar menginstruksikan kepada camat, lurah, kepala desa, pimpinan pelayanan kesehatan dan Tim Penegakan Hukum Satgas Penanganan Covid-19 bersama Forkopimcab selalu memantau perkembangan lonjakan Covid-19.

Dia juga meminta mereka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap surat edaran ini, melakukan rekayasa razia, pembubaran massa dan penutupan aktifitas dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes berdasarkan Perbup Nomor 54 Tahun 2020.

Edi pun meminta percepatan vaksinasi bagi masyarakat sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Petugas kesehatan diminta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Ia berharap masyarakat Kukar selalu menerapkan prokes pencegahan Covid-19 dengan mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Hal ini sebagai upaya memproteksi diri dari serangan Covid-19. (*)

Penulis: Arman

Editor: Ufqil Mubin