Alif Turiadi: Mantan Sopir Taksi yang Kini Jadi Wakil Ketua DPRD Kukar

BERITAALTERNATIF.COM – Alif Turiadi merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kukar yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pria kelahiran Blitar 25 Mei 1969 ini telah melewati proses panjang menimba pengetahuan dan pengalaman hidup sebelum kemudian mendapatkan kepercayaan sebagai wakil rakyat.

Ia memulai pendidikan dasar di SD 026 Temindung Kota Samarinda. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 13 Lempake.

Selepas lulus dari SMP tersebut, Alif lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Samarinda.

Dia mempunyai banyak kenangan semasa menempuh pendidikan dasar, salah satunya petugas rutin yang membacakan teks UUD 1945.

Kebiasaan tersebut membuatnya memiliki kemampuan untuk menghafal UUD 1945 saat menduduki bangku SMP tanpa melihat teks.

Masa-masa remajanya dihabiskan untuk menimba ilmu. Orang tuanya benar-benar mendorongnya untuk menempuh pendidikan serta menggali ilmu sedalam mungkin.

Saat duduk di bangku sekolah, ia didorong oleh kedua orang tuanya untuk bersekolah di sekolah negeri. Musababnya, dalam pandangan keluarganya, menempuh pendidikan di sekolah swasta membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Karena itu, dia diminta untuk menjalani proses pendidikan tanpa membebani ekonomi keluarganya.

“Dahulu saya sangat takut jika tidak disekolahkan. Sebelum ujian, gelisah, takut nilai rendah dan tidak bisa masuk di sekolah negeri,” jelasnya kepada awak media Berita Alternatif, Jumat (5/1/2023).

Selepas SMA, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda.

Kedua orang tuanya yang berstatus sebagai pedagang telah mendidiknya untuk hidup mandiri. Atas dasar itu pula ia bertekad menyelesaikan studinya di kampus tanpa membebani keuangan keluarganya.

Untuk memenuhi kebutuhannya selama melakoni perkuliahan di kampus, Alif memutuskan menjadi sopir taksi.

“Dulu semasa kuliah agar tidak membebankan orang tua untuk membayar UKT, saya jadi sopir taksi jurusan Pasar Segiri ke Lempake. (Pekerjaan ini saya lakoni) sampai saya lulus kuliah,” bebernya.

Ia tidak pernah mengeluh atas garis tangan yang mengharuskannya untuk mandiri secara ekonomi dengan cara menjadi sopir taksi.

Profesi tersebut mengantarkannya berkenalan dengan banyak orang serta membaur dengan masyarakat Kota Tepian.

Organisasi dan Karier

Semasa kuliah, Alif juga aktif di senat mahasiswa yang fokus pada bidang jurnalistik. Ia ditugaskan untuk mengumpulkan informasi serta menempelnya di majalah dinding kampus.

Keaktifan dia di organisasi membuatnya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengasah kepemimpinannya sejak dini.

Setelah lulus dari kampus, ia memutuskan untuk melamar di perusahaan Gemini Astra Karya yang berada di bawah naungan Gemini Grup.

“Kantornya di samping Bioskop Mahakama Samarinda. Di sana saya bekerja kurang lebih 5 tahun,” jelasnya.

Lima tahun berlalu, ia pun mengambil keputusan untuk menjadi kontraktor. “Saya membangun usaha secara mandiri,” katanya.

Sejak kecil, Alif terkenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah membaur dengan masyarakat. Hal ini menjadi kebiasaannya hingga kini dalam bersosial.

Selain dari pendidikan dan pengalaman, ia juga mendapatkan inspirasi kehidupan dari buku karya Stephen R. Covey berjudul 7 Habbits of Highly Effective People.

Buku ini mendorongnya untuk membangun kebiasaan positif seperti proaktif, menentukan tujuan, mendahulukan prioritas serta berusaha mengerti dan peka terhadap kondisi sekitar.

Alif sangat mengidolakan Prabowo Subianto. Menurutnya, pendiri Gerindra tersebut merupakan sosok yang inspiratif, tegas, dan berwibawa.

Prabowo pula yang menginspirasinya untuk berkarier di dunia politik. Ia pun memutuskan bergabung di Partai Gerindra.

Dia memulai debutnya sebagai politisi Gerindra Samarinda. Kala itu, partai berlambang garuda tersebut dinakhodai Ipong Muchlissoni, yang saat itu menjadi Anggota DPRD Kota Samarinda.

Saat itu, Alif dipercaya menjadi tim sukses untuk memenangkan Ipong yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Kaltim.

Pada tahun 2014, dia mencoba peruntungan sebagai calon anggota legislatif Kukar. Ia pun terpilih menjadi wakil rakyat dari Partai Gerindra.

Kesuksesannya dalam mencapai posisi strategis di legislatif tak terlepas dari dukungan orang tuanya. Ibunya berperan aktif menyosialisasikannya melalui ibu-ibu yasinan di Dapil II, yang meliputi Kecamatan Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara Kaman.

Peran keluarganya sangat berarti dalam meniti karier sebagai politisi. Saudara-saudara dan keluarganya mendukung penuh Alif untuk menjadi anggota DPRD Kukar.

Selama menjalani karier politik, ia tak pernah menyangka menjadi Wakil Ketua DPRD Kukar.

Alif berkomitmen untuk terus menjadi pionir dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Kukar.

Menurut dia, wakil rakyat tak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga mendengarkan dan membaur dengan masyarakat.

“Karena kita dipercaya oleh masyarakat menjadi pemimpin, maka kita harus kembali ke masyarakat pula,” tutupnya. (lt/fb)

Agresi Israel terhadap Palestina Bisa Picu Perang Global, Din Syamsuddin: Pemerintah Indonesia Perlu Sikap Tegas Sesuai Perintah Pembukaan UUD

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP), komunitas lintas agama untuk solidaritas bagi Palestina, Din Syamsuddin menyikapi agresi militer Israel terhadap Gaza, Palestina akan memicu perang regional bahkan global.

Menurut Din, standar ganda Amerika Serikat yang mendukung Israel dengan memberi bantuan persenjataan dan menghadirkan kapal induk, dan sikap tegas Presiden Vladimir Putin mendukung Palestina dengan Ibu Kota Jerussalem potensial mendorong perang dunia baru.

“Saatnya Dunia Islam khususnya Dunia Arab untuk mengambil sikap tegas dan jelas mendukung Palestina baik atas dasar keagamaan maupun kemanusiaan,” ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulis, Minggu (15/10/2023).

Organisasi Kerja Sama Islam atau  OKI, lanjut Din, tidak cukup mengeluarkan pernyataan tapi harus berupa tindakan, baik melalui diplomasi dengan mendesak PBB bersikap fungsional dan efektif menegakkan perdamaian dan keadilan, maupun menyiapkan pertahanan diri lewat perang jika itu diperlukan.

“Fatah dan Hamas saatnya menyisihkan perbedaan strategi di antara mereka karena ancaman Israel sudah di depan rumah,” jelas Din.

Kemudian menurut Din, Indonesia, pemerintah dan rakyat, perlu menampilkan sikap tegas sesuai perintah Pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan perdamaian abadi dan mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi.

“Berpuluh tahun Israel menjajah Palestina. Bangsa Indonesia jangan melupakan sejarah. Palestina adalah negara pertama yg mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI pada 1945, Mufti Palestina Al-Husaini dari Berlin pada 6 September 1944 sudah mengakui kemerdekaan Indonesia,” tegas Din.

Bahkan Din berharap, pemerintah Indonesa perlu lebih maju mendesakkan Sidang Darurat OKI dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas atas Israel dan menyelamatkan jutaan rakyat Palestina dari penderitaan karena kezaliman Israel.

Umat Islam dan Umat Kristiani, khususnya,  kata Din, perlu bersatu menyelamatkan Jerussalem, kota suci bagi kedua umat.

“Rakyat cinta damai dan keadilan harus bangkit bersatu menghentikan perang, tegakkan keadilan, dan selamatkan kemanusiaan,” pungkasnya. (nsa)

Jimly Asshiddiqie: DPD Dibubarkan Saja, Dilebur ke DPR

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPD DKI Jakarta sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie melempar wacana pembubaran DPD.

Ia mengusulkan untuk memasukkan perwakilan daerah yang kini ada di DPD ke dalam DPR sebagai perwakilan daerah.

“Bisa enggak dia bubar sajalah? Karena adanya sama dengan tiadanya. Dibubarin saja gitu loh. Masukkan dia di struktur DPR supaya wakil daerah,” kata Jimly di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8/2023).

Jimly menegaskan pentingnya penataan kembali lembaga perwakilan di Indonesia. Ia menyebut Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki tiga lembaga perwakilan atau trikameral.

Ia menyebut Indonesia harus mempertimbangkan untuk menerapkan sistem bikameral dengan tambahan satu fraksi yang mewakili golongan.

“Nah, bisa enggak ini dipikir ulang. Cukup dua saja. ada MPR upper house, ada DPR lower house. MPR ditambah satu fraksi namanya perwakilan golongan,” ucap dia.

Jimly merasa selama empat tahun jadi anggota DPD tak ada kewenangan yang kuat. Mereka hanya bisa memberikan saran dan pertimbangan, tetapi usulan itu tak pernah didengarkan.

Oleh karena itu, ia mendorong DPD dimasukkan ke dalam struktur DPR agar perwakilan daerah turut berperan dalam fungsi-fungsi yang melekat di DPR.

“Masukkan dia di struktur DPR supaya wakil daerah, aspirasi daerah, ikut memutus semua fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran negara,” ujarnya.

Jimly lantas mengungkit perbedaan komponen MPR sebelum dengan sesudah amendemen konstitusi. Sebelum amendemen, MPR terdiri dari perwakilan politik, daerah, dan golongan.

Namun, usai reformasi konstitusi pada 1999-2002, komponen MPR berubah. Menurutnya, perwakilan golongan kini jadi tak terwakilkan lagi.

“Misalnya ormas-ormas, ormas keagamaan, ormas perempuan, ormas pendidikan, ormas apa lagi dan masyarakat adat. Itu tidak terwakili,” tegasnya.

Belakangan isu amendemen konstitusi kelima merebak. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh para pimpinan MPR.

Mereka mengusulkan untuk memasukkan aturan soal pelaksanaan Pemilu dalam keadaan darurat.

Setelah itu, isu lain pun turut mencuat. Salah satunya, isu pengembalian posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang dapat memilih presiden. (*)

Sumber: CNN Indonesia

DPD Usulkan Amendemen UUD, Presiden Dipilih Lagi oleh MPR

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti menyebut pihaknya mengusulkan lima poin proposal kenegaraan untuk melakukan amendemen UUD 1945. Salah satu usulannya, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara.

Usulan itu diberikan setelah DPD menggelar Sidang Paripurna tertanggal 14 Juli 2023. Dalam Sidang Paripurna tersebut, DPD memutuskan mengambil langkah inisiatif kenegaraan untuk menawarkan agar menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.

La Nyalla mengungkap poin pertama proposal kenegaraan dari DPD ini ingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nantinya, kata La Nyalla, MPR akan menampung semua elemen bangsa yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Kemudian, MPR berwenang menetapkan TAP MPR sebagai produk hukum dan menyusun haluan negara sebagai panduan kerja presiden.

“MPR yang memilih dan melantik Presiden. Serta MPR yang mengevaluasi kinerja Presiden di akhir masa jabatan,” ujar La Nyalla dalam keterangan resminya, Jumat (11/8/2023).

Kedua, MPR membuka peluang ada anggota DPR berasal dari peserta Pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Selama ini anggota DPR berasal dari anggota partai politik.

Ia menilai tidak adil bila proses pembuatan UU diserahkan kepada anggota DPR dari unsur anggota partai politik. Menurutnya, anggota partai politik mewakili kepentingan partai dan tunduk kepada arahan ketua umum partai.

“Sehingga anggota DPD RI, yang dipilih melalui Pemilu legislatif, berada di kamar DPR RI sebagai anggota DPR dari unsur perseorangan,” ujarnya.

Kemudian proposal ketiga, La Nyalla mengusulkan utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme bottom-up. Komposisi utusan daerah mengacu kepada kesejarahan wilayah serta suku dan penduduk asli Nusantara.

“Sementara utusan golongan bersumber dari organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi pemajuan ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama,” tuturnya.

Proposal keempat, La Nyalla mengusulkan utusan daerah dan utusan golongan memberikan tinjauan dan pendapat terhadap materi RUU. Kondisi ini diharapkan membentuk partisipasi publik yang utuh.

“Proposal kelima, menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial,” tuturnya.

Ia mengklaim perubahan UUD 1945 pada 1999 hingga 2002 menghasilkan konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Baginya, sudah sepatutnya mengembalikan sistem bernegara seperti termaktub dalam UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

“Penyempurnaan dan penguatan tersebut perlu dilakukan ikhtiar untuk mencegah terulangnya praktik yang salah di masa lalu,” kata dia.

Anggota DPD dari Papua Barat Filep Wamafma mengatakan DPD mengusulkan amendemen UUD 1945 lebih pada penguatan peran dan fungsi DPD.

Menurutnya, usulan terkait kewenangan MPR dalam rencana amendemen UUD 1945 masih dalam kajian DPD.

“Masih dalam kajian DPD RI serta bagian dari sejumlah aspirasi yang disampaikan ke DPD RI,” kata Filep.

Proses amendemen UUD 1945 sebelumnya mengemuka lagi baru-baru ini. Salah satunya ada usulan amendemen untuk mengatur penundaan Pemilu jika terjadi situasi darurat.

Namun, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pembahasan amandemen akan dilakukan setelah Pemilu 2024. Pasalnya, supaya MPR tak dicurigai mendukung isu penundaan Pemilu.

“Untuk sementara kesepakatan adalah kita bahas nanti setelah Pemilu,” kata Bamsoet di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. (*)

Sumber: CNN Indonesia

Peringati Hari Al-Quds Internasional, Warga Kukar Tolak Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Israel

BERITAALTERNATIF.COM  – Warga Kukar dari berbagai organisasi kemasyarakatan melakukan aksi damai dalam rangka memperingati Hari Al-Quds Internasional di Bundaran Jembatan Bongkok Tenggarong pada Jumat (15/3/2023) sore.

Puluhan orang dalam aksi tersebut berasal dari Yayasan Abu Dzar Al-Ghifari Kukar, DPD Ahlulbait Indonesia Kukar, dan Muslimah Ahlulbait Indonesia.

Dalam aksi yang disertai dengan pembagian stiker, selebaran, dan takjil tersebut mendapatkan pengawalan dari personel Kepolisian Resort Kukar

Koordinator aksi, Ahmad Fauzi menjelaskan, setiap tahun media massa nasional dan internasional memperlihatkan secara terbuka berbagai kekejaman rezim zionis Israel terhadap warga Palestina, baik yang bermukim di Tepi Barat maupun Jalur Gaza.

“Pasukan zionis Israel menyiksa warga sipil yang tak berdosa,” ujarnya.

Di tengah berbagai kekejaman yang dialami warga Palestina, sambung dia, masyarakat dunia akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina.

“Yaumul Quds pada hari Jumat terakhir bulan suci Ramadan tahun ini merupakan salah satu momentum untuk menyuarakan perlawanan terhadap Israel,” ucapnya.

Kata dia, usaha-usaha sejumlah pihak yang mendorong Indonesia untuk melakukan normalisasi hubungan dengan rezim zionis Israel merupakan pengkhianatan terhadap amanat UUD 1945, yang menegaskan kepada bangsa Indonesia untuk menghapus penjajahan di muka bumi.

Ia menegaskan, usaha membangun hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dengan rezim zionis Israel sama saja mengkhianati prinsip serta fondasi bernegara yang telah ditancapkan pendiri bangsa Indonesia, Ir. Soekarno.

Atas dasar itu, pihaknya menyampaikan sejumlah resolusi pada Hari al-Quds tahun 2023.

Pertama, menekankan kembali bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang berasaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Sehingga tidak sepatutnya Indonesia berhenti pada kemerdekaan dirinya, melainkan harus tetap proaktif berjuang menghapuskan entitas penjajah zionis dari muka bumi sesuai amanat UUD 1945,” tegasnya.

Kedua, menegaskan bahwa rezim zionis “Israel” yang dipaksakan bercokol di Palestina bukan hanya entitas ilegal, tapi juga sangat rapuh, sehingga ditakdirkan untuk mengalami kepunahan dari dalam.

“Anggapan bahwa Israel adalah kekuatan yang tak terkalahkan hanyalah mitos belaka,” katanya.

Ketiga, memandang inisiatif dan ide Solusi Dua Negara (Two States Solution) dari segala aspeknya sangat absurd.

Koordinator aksi Peringatan Hari Al-Quds Internasional di Kukar Ahmad Fauzi menyampaikan penolakan terhadap normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. (Dok. Panitia)

Hal ini hanya sebentuk manipulasi diplomatik bahwa yang terjadi di Palestina hanyalah konflik dan rebutan tanah.

Pandangan ini juga dinilainya sebagai usaha mengaburkan fakta penjajahan rezim zionis “Israel” terhadap bangsa dan negara Palestina yang berdaulat dari sungai hingga laut.

Keempat, menolak dengan tegas berbagai usaha yang mengarahkan Indonesia untuk melakukan normalisasi hubungan dengan rezim zionis Israel karena “berbaikan dengan penjajah” sama saja mengkhianati konstitusi dan amanat para pendiri bangsa ini.

“Terakhir, kami mendukung penuh Pemerintah Indonesia untuk melakukan perlawanan baik secara diplomatik maupun politik sehingga entitas zionis Israel mengangkat kaki dari tanah Palestina,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ufqil Mubin

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu Lakukan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Desa Ponoragan

BERITAALTERNATIF.COM – Pada Sabtu (21/1/2023) sore, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltim Baharuddin Demmu melakukan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan warga, Kepala Desa Ponoran, Ketua RT, perangkat desa, serta tokoh masyarakat di desa tersebut. Dalam kesempatan itu, Baharuddin pun merasa kagum dengan antusiasme masyarakat yang mengikuti sosialisasi ini.

Wakil rakyat Kaltim yang terpilih dari Dapil Kukar ini juga mengapresiasi semangat masyarakat Desa Ponoragan dalam menyimak materi dari narasumber, yang merupakan dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Perikanan Universitas Mulawarman Samarinda. “Ini merupakan salah satu bentuk usaha kita agar selalu bersama masyarakat,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, pihaknya menguraikan wawasan kebangsaan yang meliputi empat konsensus kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baharuddin berharap masyarakat Ponoragan dapat memahami empat pilar kebangsaan yang merupakan konsensus nasional tersebut.

“Harapan saya dapat diimplementasikan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga Desa Ponoragan,” harapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Ponoragan.

Kata dia, masyarakat mempertanyakan mekanisme pemberian bantuan yang berasal dari Pemprov Kaltim. Sebagai wakil rakyat, ia mengaku memiliki kewajiban untuk memberikan petunjuk dan saran kepada masyarakat.

Dengan begitu, ia berharap masyarakat Ponoragan bisa mendapatkan bantuan dari Pemprov Kaltim. “Apa yang diharapkan masyarakat, kami akan memperjuangkan,” ujarnya. (*)

Penulis: Nadya Fazira

Editor: Ufqil Mubin

Baharuddin Demmu Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan kepada Warga Desa Tanjung Limau

BERITAALTERNATIF.COM – Baru-baru ini, Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan di Dusun Citra, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri Kasium Polsek Muara Badak Ipda Abdul Kohar ini, Baharuddin menjelaskan empat pilar yang menjadi konsensus bangsa Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Wawasan kebangsaan ini penting disosialisasikan kepada masyarakat sampai ke desa-desa, yang akhirnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan kita di tengah kemajemukan bangsa kita,” jelasnya.

Dari diskusinya bersama masyarakat setempat, ternyata terdapat warga Kukar yang belum menerima Pancasila sebagai dasar negara, sehingga merusak hubungan rumah tangga mereka.

Kemudian, kasus itu berakhir di kepolisian. “Ini menjadi pelajaran dan tantangan kita. Bagaimana memberikan pemahaman yang baik,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, dalam menjalankan tugas dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dia mengaku selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

“Saya mengajak kepada kita semua, tak hanya menghafal, tapi menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk masyarakat Kaltim yang lebih sejahtera,” ucapnya.

Diketahui, konsep empat pilar kebangsaan diperkenalkan saat Taufiq Kiemas menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2009-2014.

Konsep ini dipandang sangat penting bagi Indonesia dengan heterogenitasnya yang kompleks dan potensi disintegrasi yang tinggi.

Nilai-nilai luhur itu adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penyebutan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menurut MPR tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut
memiliki kedudukan yang sederajat.

Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara. (adv/mb)

Tak Ada Amandemen UUD 1945, Jabatan Presiden Tiga Periode hanya Wacana

Jakarta, beritaalternatif.com – Ketua Majelis Pertimbangan Presiden RI Wiranto mempertanyakan dasar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, serta penambahan jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Mungkinkah jabatan tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan pemilu dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945?” tanya Wiranto sebagaimana dikutip dari video yang disiarkan kompas.com, Sabtu (9/4/2022).

Tiga wacana tersebut, dalam pelaksanaannya, membutuhkan dasar berupa perubahan atau amandemen terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945.

“Mungkinkah perubahan itu terjadi, sebum kita lebih rame lagi membincangkan itu? Ini kan baru wacana,” ucapnya.

Kata dia, amandemen UUD 19945 memiliki syarat yang sangat ketat. Salah satu syaratnya, amandemen harus merupakan kehendak rakyat Indonesia.

Kehendak rakyat itu direpresentasikan dalam dukungan mayoritas anggota DPR RI dan DPD yang tergabung dalam MPR RI.

“Di DPR sendiri, dari sembilan partai politik, hanya tiga partai politik yang setuju untuk mengubah itu. Yang enam partai politik tidak setuju,” ungkapnya.

Bila usulan ini dibawa ke MPR, kemudian akan dimintai persetujuan DPD, sementara mayoritas dari anggota DPD tak menyetujuinya, maka usulan amandemen UUD tidak akan berlanjut.

“Jadi, mana mungkin ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode?” tanyanya.

Ia menegaskan, sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR, pemerintah pusat, dan lembaga pemilu yang agendanya penundaan pemilu.

Pemerintah justru sedang sibuk melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang dinilai Wiranto tidak menguntungkan Indonesia.

Pemerintah juga sedang menyelesaikan mitigasi Covid-19. Ia pun berharap tugas segera tuntas setelah terjadi perkembangan yang sangat baik terhadap penanganan penyebaran virus corona di Tanah Air.

“Jadi, tidak ada kehendak atau kegiatan untuk membahas perpanjangan jabatan presiden tiga periode,” tegasnya.

Presiden Jokowi, lanjut Wiranto, sudah berulangkali menolak untuk menjabat selama tiga periode, bahkan telah menegaskan bahwa orang-orang yang mendorongnya sedang menampar mukanya, mencari muka, dan menjilatinya.

Presiden Jokowi pun telah berapa kali menyampaikan ketidaktertarikannya terhadap kepanjangan masa jabatan presiden.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan akan tetap patuh pada konstitusi.

“Bahkan yang terakhir, tiga hari yang lalu, ‘hei para menteri, sudah cukuplah, jangan lagi bicara soal itu. Soal penundaan pemilu, tentang tiga periode, perpanjangan jabatan. Enggak usah. Cukup’,” jelasnya.

“Artinya apa? Sebenarnya sudah jelas bahwa wacana itu akan berhenti di wacana. Dan tiga mungkin akan diimplementasikan, diwujudkan, dan dilaksanakan,” sambungnya. (*)

Penulis: Ufqil Mubin

Praktisi Politik Ini Tanggapi Wacana Penambahan Periode dan Masa Jabatan Presiden

Kukar, beritaalternatif.com – Wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali mencuat di publik Indonesia. Isu yang mencuat, ada sejumlah pihak yang berkeinginan menambah periode dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Praktisi politik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Haidir menjelaskan, Indonesia memiliki pengalaman di mana dua presiden sebelumnya mempunyai masa jabatan lebih dari dua periode.

Di masa Sukarno, presiden pertama Indonesia tersebut didaulat oleh DPR dan MPR sebagai presiden seumur hidup. Kebijakan itu menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak sehingga Sukarno digulingkan dari kekuasaannya.

Kemudian ia digantikan Soeharto yang sejatinya juga “didaulat” sebagai presiden seumur hidup melalui pemilu berkali-kali yang terus dimenangkannya.

“Makanya lahir era reformasi di mana sejumlah pihak berpendapat, masa jabatan presiden tidak boleh lagi seumur hidup, dan dibatasi periodenya,” jelas Haidir pada Kamis (26/8/2021).

Kata dia, keputusan untuk memangkas periode jabatan presiden lahir dari pengalaman-pengalaman yang membuat kekuasaan mengkristal: dari demokrasi menjadi otoriter.

Karena itu, Sukarno dianggap sebagai diktator. Sementara Soeharto dinilai sebagai presiden yang otoriter. Lalu, di era reformasi, jabatan BJ. Habibie, Gus Dur, dan Megawati tak sampai satu periode. Kemudian SBY dan Jokowi menjabat selama dua periode.

“Ketika hari ini ada wacana menambah masa jabatan atau periode presiden, itu kan ada ruang bagi presiden saat ini untuk mencalonkan diri lagi. Tapi kan pilihannya nanti mau atau tidak dia mencalonkan diri lagi,” jelasnya.

Ia menyebutkan, penambahan masa jabatan atau periode presiden sah-sah saja secara hukum jika DPR dan MPR menghendaki untuk melakukan amandemen UUD 1994.

“Walaupun ada like and dislike. Sama halnya ketika amandemen UUD untuk penambahan periodesasi. Tapi pertarungannya nanti ada di DPR-MPR,” jelasnya.

Dari segi manfaat, penambahan masa jabatan atau periode presiden dinilainya sebagai sesuatu yang relatif. Ia mencontohkan Sukarno. Ada pihak yang menganggapnya positif dan juga negatif selama menjabat sebagai presiden.

“Begitu juga dengan Soeharto. Plus dan minus saja. Relatif. Banyak akademisi yang berdebat soal itu akan mengajukan berbagai opsi-opsi dalam pandangannya,” sebut dia.

Secara pribadi, ia berpendapat, periode jabatan yang lebih dari dua periode bagi presiden tak berarti menghentikan proses regenerasi kepemimpinan nasional.

Begitu juga dengan masa jabatan presiden yang panjang. Hal itu tak berarti menghambat presiden menjadi pemimpin yang diktator.

“Perketat di peraturan perundang-undangan yang lain juga menjadi alat untuk menekan diktatornya kekuasaan. Pendeknya periode jabatan bukan berarti tak bisa diktator. Pendeknya masa jabatan enggak ada jaminan juga akan lahir regenerasi yang bagus,” jelasnya.

Yang terpenting, menurut Haidir, pembatasan usia minimal dan maksimal calon presiden. Misalnya minimal 45 tahun dan maksimal 60 tahun. Jika terlalu muda, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas psikologisnya.

“Ini berkaitan dengan pengalaman kepemimpinan, mentalitas, dan segala macam seperti integritas diri mulai dari persoalan keagamaannya, mentalitas kepemimpinan, dan mentalitas wawasannya,” kata dia. (ln)

Ketua FPK Kukar Ingatkan Ancaman Lima Krisis di Indonesia

Kukar, beritaalternatif.com – Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kukar, Marwan mengungkapkan, pada tahun 1952 Presiden Sukarno pernah mengingatkan bahwa di masa depan akan muncul lima krisis di Indonesia: politik, alat-alat kekuasaan negara, cara berpikir, moral, serta krisis kewibawaan.

Marwan mengatakan, krisis-krisis tersebut sudah terjadi di Indonesia saat ini. Ia mencontohkan wibawa pemerintah yang kian merosot di tengah masyarakat.

Untuk keluar dari berbagai krisis itu, ia mengingatkan kembali motivasi, dasar, dan tujuan pembentukan negara ini. Kata dia, Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, agama, dan budaya.

Negara ini pun ditopang empat pilar: NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Marwan menjelaskan, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia.

“Adanya Pancasila menyatukan seluruh perbedaan di antara kita,” kata Marwan saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Seminar Hari Pancasila Duta Damai Kutai Kartanegara baru-baru ini.

Ia menyebutkan, pilar persatuan Indonesia dibangun di atas perbedaan-perbedaan yang melingkupinya. Antara lain perbedaan suku, agama, dan bahasa.

Saat para pendiri bangsa ini mulai mencetuskan pendirian Indonesia sejak sumpah pemuda pada 1908 hingga proklamasi kemerdekaan pada 1945, mereka telah menegaskan negara ini dibangun di atas banyak perbedaan.

“Dulu tidak pernah ada orang yang mempersoalkan perbedaan. Dulu tidak pernah ada orang yang bertanya kenapa kamu jadi orang Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya,” kata Marwan.

Namun, akhir-akhir ini, perselisihan antar-kelompok masyarakat mengakibatkan mereka saling mempertanyakan latar belakang kesukuan dan kedaerahan. Hal ini mempertajam konflik dan perbedaan di masyarakat.

“Karena itu, mari kita ingat sumpah pemuda yang menegaskan satu bahasa dan satu tanah air. Sekali lagi perlu kita pupuk, bina, dan pertahankan semangat persatuan bangsa ini,” imbuhnya.

Selain itu, Marwan mengingatkan semua pihak agar tak melupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasalnya, semboyan ini nyaris dilupakan masyarakat.

“Kenapa? Karena hampir semua orang mementingkan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongannya. Kita tidak dilarang untuk berkelompok dan berorganisasi. Tetapi apa pun latar belakangnya, mari kita bersatu,” ajaknya. (ln)