Oleh: Dimas Yulianto*
Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai provinsi yang ditetapkan sebagai kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki sumber daya yang kaya dan melimpah. Kaltim juga mempunyai sejarah panjang dalam mendukung pendirian negara Indonesia.
Dari berbagai kekayaan sumber daya serta sumbangsih yang telah diberikan Kaltim kepada bangsa serta penetapan IKN Nusantara di Kaltim, tampaknya belum cukup membuat provinsi ini dilirik dan diperhitungkan dalam konteks perpolitikan dan posisi strategis di tingkat nasional.
Pada 14-15 Oktober 2024, presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto memanggil nama-nama calon menteri yang akan mengisi kabinet di pemerintahannya selama lima tahun ke depan.
Namun, dari nama-nama yang yang santer diberitakan dan telah diumumkan, belum ada satu pun tokoh asal Kaltim yang dipastikan akan mengisi posisi menteri yang mewakili provinsi ini di pemerintahan Prabowo.
Tidak adanya perwakilan Kaltim di pemerintahan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memunculkan pertanyaan di benak kita: mengapa Kaltim belum diperhitungkan dalam penyusunan kabinet di pemerintah pusat? Apakah tidak terdapat satu pun sumber daya manusia di Kaltim yang mempunyai kompetensi untuk menjadi menteri? Apakah Kaltim tidak menjadi prioritas dalam pembangunan dan pengembangan pemerintah pusat ke depan? Atau memang Kaltim dianggap sebagai anak tiri dalam pemerintahan negara ini?
Jika membaca sejarah provinsi ini berdiri, terdapat menteri yang berasal dari Kaltim yang merupakan tokoh nasional. Ia bahkan berhasil menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2004 bersama Amien Rais.
Dia adalah Siswono Yudo Husodo yang lahir di Long Iram, Kabupaten Kutai Barat. Siswono pernah menjabat Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998). Saat itu, masih era pemerintahan Presiden Soeharto.
Perwakilan Kaltim yang kurang diperhitungkan untuk mengisi jabatan menteri di pemerintahan ke depan bisa disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya Kaltim kekurangan tokoh politik yang memiliki pengaruh di tingkat nasional.
Selain itu, Kaltim tidak menjadi faktor penentu dalam pemenangan presiden terpilih, positioning lobi politik yang tidak kuat, atau sumber daya manusia di Kaltim yang secara kualitatif masih di bawah provinsi lain di Indonesia.
Jika tidak terdapat perwakilan menteri asal Kaltim ke depan, maka aspirasi masyarakat dan pembangunan di Kaltim akan terabaikan serta selalu tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Kita ketahui bahwa Kaltim memiliki sumber daya alam berupa batu bara, minyak dan gas yang melimpah serta sumber daya perikanan, kelautan dan pertanian yang juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi.
Namun, kekayaan sumber daya yang dimiliki Kaltim tak kunjung dapat menjadi pendorong dalam penyelesaian masalah ketimpangan pembangunan dan kemiskinan di provinsi ini. Jika tidak diperjuangkan, maka kekayaan Kaltim hanya akan keluar dan kemiskinan akan selalu menghantui masyarakat Kaltim.
Ke depan Kaltim harus berbenah agar lebih diperhitungkan dalam konteks perpolitikan nasional sehingga bisa mengisi jabatan-jabatan strategis untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kaltim demi perubahan Bumi Etam menuju provinsi yang maju dan sejahtera. Hal ini harus diwujudkan lewat persatuan dan kontribusi seluruh elemen masyarakat Kaltim. (*Pemuda Kaltim dan Fungsionaris PB HMI Tahun 2024-2026)
