Kabul, beritaalternatif.com – Taliban baru-baru ini mengumumkan susunan kabinet Afghanistan yang didominasi oleh anggota kelompok itu, dan diklaim sebagai pemerintahan transisi.
Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengumumkan, pemerintahan sementara Taliban tidak dibentuk berdasarkan pembagian saham dan jatah suku. Tapi menurutnya, Taliban berusaha untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan suku di Afghanistan, dalam pemerintahan baru.
Berdasarkan susunan kabinet yang diumumkan Taliban, Mullah Mohammad Hasan Akhund ditunjuk sebagai pemimpin pemerintahan baru Afghanistan, dan Mullah Abdul Ghani Baradar sebagai wakilnya.
Dengan mencermati daftar kabinet baru Afghanistan yang diumumkan Taliban, nampak jelas bahwa sebagian besar menteri kabinet merupakan anggota senior Taliban.
Pernyataan Jubir Taliban yang mengatakan bahwa pemerintah baru Afghanistan tidak dibentuk berdasarkan pembagian jatah suku di negara itu merupakan pengakuan atas hal ini bahwa Taliban dalam menentukan susunan kabinet tidak memberikan saham yang cukup berarti kepada suku-suku Afghanistan.
Meski sejumlah pejabat Taliban menekankan pembentukan pemerintahan inklusif yang mengakomodir seluruh kelompok dan suku Afghanistan, namun daftar susunan kabinet Taliban menunjukkan bahwa kelompok ini seolah tidak menepati janjinya terkait partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan baru Afghanistan.
Sebelumnya, Taliban juga menekankan upaya untuk membuka peluang yang diperlukan bagi partisipasi seluruh suku Afghanistan di masa depan politik negara ini, akan tetapi sepertinya kelompok ini enggan memberikan posisi-posisi penting di tingkat nasional dan daerah kepada suku-suku lain sesuai dengan kapasitas dan populasi mereka.
Sementara menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Afghanistan, para menteri yang diusulkan pemerintah harus mendapat persetujuan Parlemen negara ini. Oleh karena itu belum jelas apakah Taliban memang ingin berjalan di jalur ini atau menjalankan pemerintahan dengan menteri-menteri yang belum mendapat persetujuan Parlemen.
Realitasnya, Taliban seperti tidak bersedia melibatkan suku-suku Afghanistan dalam pemerintahan baru secara nyata, dan publik tidak melihat Taliban berembuk dengan berbagai pihak dalam membentuk pemerintahan baru ini.
Langkah Taliban yang tidak menghiraukan UUD Afghanistan agar menteri-menterinya mendapat persetujuan dari Parlemen terlebih dahulu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh anggota Dewan Ketua Taliban, Jalaluddin Shinwari.
Beberapa hari lalu Shinwari berbicara soal perubahan UUD Afghanistan, dan menurutnya hal itu merupakan tuntutan seluruh kelompok politik Afghanistan, bukan hanya Taliban. Oleh karena itu, ada kemungkinan UUD Afghanistan akan diamandemen sesuai pemerintahan Imarat Islam.
Sistem pemerintahan Imarat Islam akan dipimpin oleh seorang Emir, dan sekarang sepertinya tengah disempurnakan oleh Taliban di Afghanistan. Kelompok ini tidak menggembar-gemborkan tentang sistem Imarat Islam, tapi dalam praktik seluruh struktur pemerintahan baru Afghanistan secara perlahan menuju ke arah itu. (pt/ln)
