BERITAALTERNATIF.COM – Pemkab Kukar berencana membangun jembatan transportasi untuk kendaraan roda dua dan empat menuju Pulau Kumala. Rencana tersebut akan diwujudkan pada tahun 2024.
Rencana itu disampaikan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. Pembangunan jembatan ini sebagai respons atas sikap sejumlah investor yang memutuskan tak mau berinvestasi di pulau tersebut.
Menurut Rendi, para investor itu tak mau berinvestasi di Pulau Kumala karena obyek wisata tersebut tidak memiliki jembatan transportasi.
Selain itu, ketiadaan jembatan transportasi menyulitkan para pengunjung untuk mengakses Pulau Kumala. Pasalnya, dengan menggunakan Jembatan Repo-Repo, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa sampai ke Pulau Kumala.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kukar dari Dapil Tenggarong Ahmad Zulfiansyah meminta Pemkab Kukar memikirkan secara serius pembangunan jembatan transportasi bila tujuannya untuk menarik investor.
Musababnya, kata dia, fasilitas seperti wahana bermain, ketersediaan lahan parkir untuk menghindari kemacetan dan keamanan di dalam pulau harus direncanakan sedemikian rupa.
Zulfiansyah mengaku kurang setuju jika Pemkab Kukar hanya fokus pada pembangunan jembatan transportasi menuju Pulau Kumala. Sedangkan Pemkab kurang memperhatikan bangunan dan aset-aset di tempat lain.
Hanya saja, ia mengaku bisa menoleransi rencana pembangunan jembatan tersebut. “Ya kalau soal jembatan masih bisa ditoleransi,” katanya, Kamis (16/3/2023) siang.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menegaskan, rencana pembangunan jembatan menuju Pulau Kumala hendaknya tak membuat Pemkab Kukar mengabaikan pembangunan infrastruktur strategis lainnya di Tenggarong.
Meski pembangunan jembatan transportasi tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2024, ia menyarankan Pemkab Kukar tetap mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Ini belum final, karena harus dibahas ke bagian anggaran. Itu kan baru wacana tahun 2024. Kita dengar dululah pendapat masyarakat,” sebutnya.
Dia mengungkapkan, sejumlah pengamat dan masyarakat Kukar menyarankan agar wahana serta fasilitas lain di Pulau Kumala dibenahi sebelum pemerintah membangun jembatan.
“Nanti kita akan perdebatkan di forum rapat anggaran dengan Pemda. Semua masukan masyarakat akan kita jadikan rujukan untuk argumen,” ucapnya.
Dia justru menekankan kepada Pemkab Kukar agar membenahi Waduk Panji dan lahan eks Tanjung serta Pasar Seni yang kurang tertata.
Kata Zulfiansyah, Pemkab Kukar terkesan kurang tuntas membangun beberapa obyek tersebut. “Maunya instan, tapi enggak mikirkan efek lain,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa Pemkab Kukar kurang maksimal dalam merencanakan pembangunan. Dia pun menyarankan Pemkab mengevaluasi dan mengubahnya.
Sebab, menurutnya, anggaran untuk pembangunan yang digelontorkan dari APBD harus menghasilkan infrastruktur yang bertahan dalam jangka panjang.
“Kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD bukan barang sekali pakai yang langsung habis,” tegasnya. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin
