BERITAALTERNATIF.COM – Muhammad Arimin terpilih sebagai Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 di Provinsi Kalimantan Timur.
Pria kelahiran Turungeng Lappae pada 7 November 1988 tersebut terpilih bersama Rosdiana, Ismit Thalib, Imam Arrywibowo, Ida Farida, Firman, Johan’s Kadir Putra, Elsa Aprina, Anwar Alaydrus, dan Zamroni.
Ia bukanlah pendatang baru dalam dunia kepemiluan di Indonesia. Sejak menempuh studi sarjana di Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, ia sudah terlibat aktif dalam Pemilu.
Pengalamannya terkait pesta demokrasi di Tanah Air meliputi Tim Pemantau Pemilu HMI dan KPU pada Pemilu Legislatif, Staf Teknis Panwaslu Kukar, serta Tim Pemantau Pemilu PB HMI dan KPU pada Pilkada DKI Jakarta.
Kepada media ini, Arimin berbicara panjang terlebar terkait pengalamannya dalam Pemilu serta problem dan solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah seputar penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kukar.
Ia mengaku perjalanannya menimba pengalaman di berbagai bidang memiliki hubungan yang sangat erat dengan pencapaiannya saat ini, yang terpilih secara mengejutkan sebagai bagian dari Timsel.
“Ibarat sebuah pepatah, siapa yang menanam ia akan menuai hasilnya,” ujar dia kepada beritaalternatif.com di Kota Tenggarong pada Selasa (25/4/2023).
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Kukar ini mengaku pencapaiannya saat ini tak terlepas dari dukungan berbagai pihak selama meniti karier di Kaltim maupun Jakarta.
Dia juga tak memungkiri hasil yang didapatkannya saat ini tak terlepas dari perjalanan panjangnya selama ditempa dan dididik di berbagai tempat.
“Enggak mungkin saya bisa langsung besar sendiri. Pasti ada banyak orang yang mendukung dan berkorban untuk saya,” katanya.
Arimin tak mengingkari bahwa HMI memiliki kontribusi besar terhadap perjalanan hidupnya. Organisasi yang didirikan Lafran Pane tersebut memberinya banyak pembelajaran dan pengalaman hidup.
“HMI mengajarkan kepada saya dari tidak tahu apa-apa sampai kemudian saya bisa berkomunikasi dengan siapa saja, membangun jaringan, dan memahami berbagai persoalan,” jelasnya.
Meski tergolong sebagai lulusan Fakultas Teknik Unikarta, ia mengaku menimba banyak pengalaman terkait Pemilu di berbagai organisasi, salah satunya di HMI.
Pada tahun 2014, ia terlibat dalam pemilihan legislatif sebagai tim pemantau independen. Kala itu, Arimin menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Kukar.
Ketika memimpin organisasi tersebut, secara kelembagaan ia pun mengajak kader-kader HMI untuk terlibat dalam pelipatan surat suara.
Arimin juga menginisiasi kegiatan diskusi publik pada Pemilu 2014, yang kala itu diikuti 12 partai politik sebagai peserta Pemilu.
Ia berhasil mendatangkan pimpinan-pimpinan partai politik dalam diskusi publik tersebut. Saat itu, hadir pula komisioner Panwaslu, KPU, dan perwakilan Badan Kesbangpol Kukar.
“Tema utamanya bagaimana mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat,” bebernya.
Kemudian, dia pernah membangun kerja sama dengan Pokja 30 dalam pemantauan Pemilu. Ia juga pernah tercatat sebagai staf teknis Panwaslu Kukar.
“Walaupun hanya sebentar, tapi banyak pelajaran. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Artinya, dalam rentang waktu yang singkat, kader HMI ini dipacu bagaimana berpikir dengan cepat,” katanya.
Perjalanan karier keorganisasiannya tak berhenti di Kaltim. Belakangan, Arimin terpilih sebagai salah satu Ketua Bidang Pengurus Besar HMI.
Secara kelembagaan PB HMI bekerja sama dengan KPU Jakarta. Pada tahun 2017, dia terlibat aktif sebagai bagian dari tim pemantau independen Pilkada DKI Jakarta. “Ini rekam jejak saya terkait kepemiluan sebelum terpilih sebagai Timsel,” ungkapnya.
Soroti Kinerja Bawaslu
Arimin juga menguraikan pandangannya terkait kinerja Bawaslu Kukar. Menurut dia, kinerja komisioner beserta staf Bawaslu Kukar saat ini memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan periode-periode sebelumnya.
“Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Saya enggak bisa menyebutkan bahwa Bawaslu saat ini enggak baik,” tegasnya.
Ia juga menguraikan rekam jejak lima komisioner Bawaslu Kukar saat ini. Para komisioner tersebut, sambung dia, mempunyai rekam jejak sebagai aktivis kampus.
“Melihat dari kinerjanya juga cukup bagus. Cuma yang perlu ditingkatkan memang soal penindakan dan pencegahan pelanggaran Pemilu,” katanya.
Menurut dia, pesta demokrasi Indonesia sangat liberal. Pembenahan berbagai kekurangan dalam kontestasi demokrasi pun tak bisa sepenuhnya diserahkan kepada Bawaslu.
Apalagi Bawaslu mempunyai kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sangat terbatas. “Terlebih anggarannya juga sedikit. Ini membuat Bawaslu sulit melangkah lebih jauh,” ucapnya.
Ketua Pusat Studi Riset Borneo ini pun berdalih, berbagai terobosan Bawaslu Kukar yang tak menyelesaikan masalah kepemiluan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
Hal ini membuat penyelesaian masalah-masalah seputar Pemilu tak menuai hasil maksimal. “Karena tantangan Bawaslu ini begitu besar,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres terdapat banyak persoalan yang muncul selama tahapan pesta demokrasi tersebut.
Mestinya, kata dia, Bawaslu berperan aktif di lapangan. Namun, ia tak memungkiri tantangan yang dihadapi Bawaslu tergolong besar, khususnya jangkauan maksimal dalam pengawasan di wilayah Kukar yang sangat luas.
“Saya melihat kinerja Bawaslu sudah maksimal. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi,” harapnya.
Arimin menegaskan bahwa komisioner Bawaslu Kukar yang baru nantinya mesti memberikan warna baru dalam pengawasan Pemilu 2024.
“Supaya kualitas demokrasi kita di Kukar ke depan lebih baik,” ucapnya.
Tantangan Bawaslu Kukar
Fenomena politik uang atau money politic serta pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu membawa tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kukar, pemerintah daerah, partai politik, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Arimin menekankan, pengawasan Pemilu di Kukar sejatinya tak hanya dibebankan kepada Bawaslu. “Seluruh unsur harus menjaganya supaya demokrasi kita ini semakin baik,” imbuhnya.
Pengawasan Pemilu dengan segala kompleksitasnya, sambung dia, tak mungkin diserahkan hanya kepada Bawaslu.
Apabila elemen-elemen lainnya tak memberikan dukungan serta berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, kata dia, maka Bawaslu tidak akan mungkin melakukan pengawasan secara maksimal.
“Bawaslu bakal terseok-seok nantinya, karena perangkat dan sumber daya yang dimilikinya terbatas,” ungkapnya.
Kata dia, partai politik, masyarakat, dan Bawaslu harus bergandengan tangan untuk meminimalkan praktik-praktik yang menyalahi aturan Pemilu.
“Karena untuk mewujudkan demokrasi yang baik bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu. Semua stakeholder diharapkan berpartisipasi aktif dan bisa menyamakan persepsi supaya demokrasi kita berkualitas,” sarannya.
Ia juga menekankan pentingnya independensi dan integritas komisioner Bawaslu Kukar. Pasalnya, dalam menghadapi pesta demokrasi, dia mengaku akan banyak orang yang berusaha menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya.
Fenomena seperti ini, menurut dia, juga terjadi di Pilkada, Pileg, dan Pilpres di Indonesia. “Kalau wasit ini tidak netral, tentunya akan menjadi alat bagi orang-orang tertentu,” katanya.
Jika penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, sudah “masuk angin”, maka ia meyakini kualitas demokrasi akan merosot tajam.
“Harapan kita ke depan ada pembenahan dan perbaikan demokrasi. Tentunya, orang-orang yang mengisi posisi-posisi Bawaslu itu haruslah orang-orang yang bersih dari campur tangan kepentingan unsur-unsur tertentu,” jelasnya.
Sebagai bagian dari produk hukum, sambung dia, Bawaslu terikat dengan berbagai aturan yang berlaku di Indonesia. Ia pun menekankan bahwa usaha Bawaslu menciptakan Pemilu yang jujur dan adil harus berlandaskan aturan-aturan tersebut.
Apabila aturan-aturan itu bisa dijalankan dengan baik, Arimin meyakini pesta demokrasi akan berjalan dengan jujur dan adil.
“Ketika aturan itu dilanggar atau ‘dipermainkan oleh sekelompok orang’, maka kita akan melihat kejatuhan organisasi Bawaslu ke depan,” tegasnya.
Tugas Timsel
Sebagai bagian dari Timsel Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 di Provinsi Kaltim, Arimin berjanji akan menyeleksi orang-orang yang kompeten dan berintegritas di Bawaslu Kukar.
Dia tak memungkiri bahwa para pelamar di Bawaslu Kukar berasal dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya alumni-alumni HMI.
Ia mengaku akan bersikap obyektif dalam menilai para pendaftar. Langkahnya, dia akan menilai berdasarkan seleksi administrasi, yang akan menggambarkan rekam jejak para calon komisioner Bawaslu Kukar.
“Kalau dari sisi administrasinya sudah lengkap, maka akan ada lanjutan berupa tes CAT. Nanti akan ada beberapa soal. Di situ kita akan melihat kemampuan mereka dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Timsel,” urainya.
Ia melanjutkan, proses seleksi juga akan meliputi tes psikologi, kesehatan, dan wawancara yang bertujuan menggali secara mendalam kompetensi dan rekam jejak calon anggota Bawaslu Kukar.
Timsel, sambung dia, akan bertugas untuk menyeleksi 10 besar calon anggota Bawaslu Kukar. “Proses seleksi itu nanti pasti akan banyak godaan. Ada titipan ini dan itu. Tapi, kita hakulyakin berkeinginan demokrasi ke depan lebih baik,” ujarnya.
Arimin menegaskan bahwa Timsel tidak akan memilih orang-orang yang hanya bermodal “kekuatan jaringan” dan “titipan” dari pihak-pihak tertentu.
Seluruh anggota Timsel, lanjut dia, akan memilih calon anggota Bawaslu Kukar secara obyektif. “Setelah 10 besar, kami akan serahkan ke Bawaslu RI untuk seleksi ulang menjadi 5 besar,” jelasnya. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
