BERITAALTERNATIF.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar secara intensif mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas manajemen untuk para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kepala DPMD Kukar, Arianto menjelaskan, pelatihan manajemen tersebut meliputi pembuatan laporan dan manajemen keuangan.
“Ini guna bagaimana mengembangkan usaha,” ucap Arianto saat diwawancarai wartawan beritaalternatif.com di kantornya pada Jumat (13/10/2023).
Setelah pelatihan tersebut, ia menginginkan seluruh BUMDes di Kukar mengalami perkembangan dan pertumbuhan.
Apabila BUMDes dikelola dengan baik oleh SDM yang berkualitas, sambung dia, maka badan usaha tersebut akan berkembang pesat.
Arianto menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes secara profesional akan mendorong penambahan unit usaha sehingga BUMDes dapat berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Ketika keuntungan laba banyak, maka akan menyumbangkan PADes yang banyak,” sebutnya.
Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ia menyebutkan, sekian persen keuntungan BUMDes harus diserahkan kepada pemerintah desa dalam bentuk PADes.
Untuk menghasilkan laba yang banyak, menurut dia, BUMDes harus memiliki SDM yang profesional serta mempunyai kapasitas yang mumpuni. “Tentu itu hal yang sulit,” ujarnya.
Ia menerangkan, Kukar memiliki wilayah perkotaan dan pedalaman. Di daerah perkotaan, SDM yang memiliki kapasitas mumpuni tergolong mudah didapatkan untuk mengelola BUMDes.
“Tinggal nanti mendorong seperti apa dia berkeinginan untuk menjadi pengurus BUMDes,” tuturnya.
Sebaliknya, sambung dia, di wilayah pedalaman tergolong sulit menjaring SDM berkualitas untuk mengembangkan BUMDes.
Meski begitu, Arianto menegaskan bahwa hal ini tak berarti BUMDes di pedalaman tidak bisa berkembang seperti di perkotaan. Ia mencontohkan badan usaha di Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis.
Berdasarkan teori dan pengalaman yang didapatkannya, terdapat sejumlah syarat bagi BUMDes agar dapat berkembang pesat.
“Selain SDM berkualitas, yang penting berintegritas, punya dedikasi, integritas, karena banyak BUMDes bermasalah. Ketika desa melakukan penyertaan modal, itu disalahgunakan,” ungkapnya. (adv/mt/fb)
