BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Salehuddin mendorong pemerintah daerah membangun lembaga sertifikasi tenaga kerja di Bumi Etam.
Menurut dia, selama ini lembaga dan asesor untuk menyertifikasi tenaga kerja di Kaltim berasal dari Pulau Jawa.
Ia pun menekankan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasi dana yang khusus digunakan untuk pembentukan lembaga dan asesor untuk sertifikasi tenaga kerja.
“Satu tahun ini saya pikir cukup untuk menjalankan program itu,” ucapnya kepada beritaalternatif.com pada Senin (24/4/2023).
Lembaga sertifikasi dan asesor tersebut, sambung dia, bertugas mengakselerasi kemampuan lulusan-lulusan SMA dan SMK di Kaltim sehingga menjadi tenaga kerja yang andal dan terampil.
Program demikian, lanjut Salehuddin, tak bisa sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan.
Pasalnya, kata dia, setiap perusahaan akan menjalankan program pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan internalnya.
Jika perusahaan membentuk lembaga serta menghadirkan asesor, ucap dia, maka manajemen akan memperhitungkan berbagai aspek, di antaranya timbal balik yang akan diterima perusahaan serta anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut.
“Ya jujur saja, yang namanya perusahaan kan akan memperhitungkan untung dan ruginya,” ucap dia.
Kata Salehuddin, setiap perusahaan tidak akan mau menerima tenaga kerja yang hanya bermodalkan ijazah tanpa dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.
“Perusahaan tentu saja butuh sertifikat, kompetensi, keahlian, dan segala macam,” sebutnya.
Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim telah mengusulkan agar Kaltim memiliki lembaga sertifikasi tenaga kerja dari beragam bidang.
Sementara itu, dalam jangka pendek pemerintah daerah dapat mendatangkan asesor dari pemerintah pusat ataupun Pulau Jawa.
“Sembari kita mempersiapkan asesor kita sendiri yang nanti kita tugaskan untuk memperluas bidang-bidang sertifikasi profesi,” jelasnya.
Namun, usulan tersebut dinilainya belum diwujudkan oleh Pemprov Kaltim. Padahal, Apindo telah melayangkan dukungan kepada DPRD dan Pemprov Kaltim untuk mewujudkan rencana tersebut.
“Karena mereka butuh tenaga yang memang siap pakai dan tersertifikasi,” katanya. (adv)
Penulis: Ufqil Mubin
