Kukar, beritaalternatif.com – Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kutai Kartanegara (BPC HIPMI Kukar) Jumadil Anwar menjelaskan, pengusaha kaya berasal dari dari tiga latar belakang: kaya karena nasib, nasab, dan desain.
Dia mengatakan, pengusaha yang kaya karena orang tuanya disebut karena nasab. Sementara pengusaha yang memulai usaha dari nol, mencari peluang, dan mengembangkan usahanya sampai ia sukses disebut karena nasib.
Ia menyebutkan, pemerintah sejatinya perlu mengembangkan pengusaha yang terbentuk karena desain. Program ini bisa dijalankan pemerintah selaku pemangku kebijakan dan anggaran, serta perbankan selaku pemilik modal usaha.
“Sekaligus bermitra dengan pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah yang ada. Sebenarnya harus duduk bersama untuk bicara itu,” ucap Jumadil baru-baru ini kepada beritaalternatif.com.
Ia menuturkan, sejatinya hal yang mudah mencetak para pemuda untuk menjadi pengusaha, tapi tidak disertai usaha menstabilkan usaha mereka. Misalnya ketika semua orang membuka angkringan, tentu saja harus disertai dengan pembacaan terhadap pasar, apalagi Kukar adalah daerah dengan penduduk yang tersebar di wilayah yang relatif luas.
Karena itu, ia menyarankan pengusaha jeli membaca pasar, serta tidak latah dalam menjual barang yang sama, apalagi pasarnya tak jelas. “Membuka itu mudah, mempertahankan itu sulit,” sebutnya.
Jumadil membeberkan, 90% pengusaha di HIPMI Kukar berusaha di sektor jasa, konstruksi, pengadaan barang pemerintahan dan swasta.
“Karenanya, kalau bicara konstruksi, khususnya yang bersumber dari dana APBD, itu stabil saja, kecuali Kukar ini bangkrut,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, negara maju memiliki sekitar 14% pengusaha dari jumlah penduduknya, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia seharusnya mempunyai 5-7% pengusaha, namun data terbaru menunjukkan hanya sekitar 3% atau setara 3 juta penduduk. Sementara negara seperti Singapura memiliki 6% pengusaha dari jumlah penduduknya.
Usaha mencetak para pengusaha sukses dan andal, kata dia, menjadi tugas semua pihak. Sementara dari pemerintah, Jumadil menyarankan agar fokus menjalankan programnya.
Di Kukar, lanjut Jumadil, terdapat 12 OPD yang menangani program kewirausahaan. Sehingga eksekutif dan legislatif seirama dalam menjalankan program tersebut, apalagi telah dicetuskan bunga pinjaman nol persen.
“Itu cukup bagus. Walaupun tetap ada biaya administrasi 5%, itu wajar, karena untuk keamanan pihak bank,” kata Jumadil.
Sebagai organisasi yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar, ia menceritakan hasil komunikasinya dengan perbankan melalui ketua BPD Kaltim. Respons pihak bank dinilainya positif. Sejatinya, memang bank memiliki jaminan saat memberikan pinjaman kepada nasabah.
Hanya saja ia meminta ada kejelasan terhadap jaminan pinjaman modal usaha. Apabila pihak bank tetap menggunakan skema agunan, maka jaminan bagi pengusaha baru hanya ijazah.
“Ijazah itu bukan tidak punya nilai dalam konteks diperdagangkan, tapi punya nilai untuk yang punya,” tuturnya.
Kata dia, BPC HIPMI Kukar berharap dilibatkan dalam proses penyampaian gagasan atau mendampingi pengusaha-pengusaha pemula. Ia mengaku sanggup membina 20 pengusaha.
Hal yang sama juga seharusnya dilakukan OPD yang berwenang menaungi program di masing-masing bidang mereka terkait kewirausahaan. Mereka harus mendampingi 40-50 pengusaha.
“Kawan-kawan profesi lain mendampingi juga. Supaya terpantau,” imbuhnya.
Sebagai pengusaha yang sukses karena nasib, ia sudah merasakan pahit dan manisnya berusaha. Karena itu, Jumadil membuka ruang untuk pengusaha-pengusaha pemula yang ingin mendapatkan pendampingan dari HIPMI Kukar.
“Kalau membantu pengusaha pemula, pasti keluar uang, tapi itu memang harusnya dimiliki oleh semua pengusaha, jiwa entrepreneur sekaligus juga harus berjiwa sosial,” tuturnya.
Untuk mengembangkan pengusaha berdasarkan “desain”, Jumadil berharap semua elemen bisa terlibat, seperti Pemerintah Daerah (Pemda) selaku eksekutif, legislatif selaku pembuat regulasi, dan perbankan yang menyalurkan modal usaha.
Bila tahun ini Pemda Kukar memiliki Rp 20 milir dana di Bankaltimtara, maka ia berharap tahun depan dana itu meningkat menjadi Rp 50 miliar.
“Kita di HIPMI juga merasa, dengan dana ini bisa melibatkan seluruh elemen, karena jangan sampai program yang dibuat Pak Bupati sekarang terhambat,” tutupnya. (ar)
