POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, sebanyak 130 ribu warga Palestina, yang tinggal di daerah yang diduduki oleh rezim Israel setelah perang pada 1948, menghadapi ancaman pembongkaran rumah mereka dan bangunan lainnya.
Survei tersebut diterbitkan oleh Pusat Arab untuk Perencanaan Alternatif (ACAP) dan Organisasi Sikkuy-Aufoq, keduanya adalah LSM yang berbasis di wilayah Palestina yang diduduki. Demikian kantor berita Pusat Informasi Palestina melaporkan pada Sabtu (12/11/2022) lalu.
Kedua organisasi tersebut menghasilkan statistik dengan menghitung jumlah bangunan milik Palestina yang tidak memiliki apa yang disebut oleh rezim pendudukan sebagai “izin konstruksi”.
Terdapat 130 ribu warga Palestina tinggal di sekitar 29 ribu bangunan yang gagal mendapatkan izin karena pembatasan atau taktik pelebaran yang sengaja digunakan oleh rezim pendudukan. Sekitar 15 ribu dari bangunan Palestina itu adalah bangunan kecil, gudang pertanian, bengkel mobil, dan bangunan lainnya.
Hampir 90 persen dari bangunan tersebut terletak “dalam rencana struktural yang disetujui dan di dalam area yang ditunjuk untuk perumahan”, kantor berita tersebut melaporkan, mengutip penelitian ACAP dan Sikkuy-Aufoq.
Rezim Tel Aviv, bagaimanapun, telah berhenti menyelesaikan “prosedur perencanaan yang diperlukan” di daerah-daerah yang memungkinkan penerbitan izin.
Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa di dalam wilayah pendudukan dibutuhkan rata-rata delapan tahun bagi penduduk Palestina untuk mendapatkan izin bangunan, dibandingkan dengan hanya 2,5 tahun untuk warga Israel. (*)
Sumber: Poros Perlawanan
