BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yan Ipui menyoroti program Sarana dan Prasarana (Sapras) di beberapa sekolah yang belum terealisasi sepenuhnya.
Ia mengaku sangat prihatin atas kelambatan pelaksanaan program tersebut, terutama dalam hal penyerapan anggaran.
Menurutnya, penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPA) secara online seharusnya memperlancar proses pengadaan Sapras. Namun kenyataannya, pelaksanaan program tersebut terasa lambat.
“Kalau dulu, pandangan kita LPSE dengan menggunakan sistem online ini dan SPA akan lancar, tapi saya lihat sangat lambat,” kata Yan Ipui saat disambangi para awak media usai mengikuti Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kutim baru-baru ini.
Berdasarkan informasi yang didapatkannya, sejumlah proyek Sapras di sekolah-sekolah belum terealisasi meskipun kontraktor sudah siap.
Bahkan, pihaknya memberikan alasan bahwa proses ini terhambat karena pihak terkait harus melengkapi data administrasi yang belum lengkap.
“Mereka bilang ini antre karena harus lengkap semua data-data administrasi,” terangnya.
Yan juga mendapatkan informasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim akan kembali melaksanakan proses manual untuk mempercepat penyerapan anggaran.
Meski demikian, ia berencana untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pengecekan di setiap dinas terkait.
“Kalau boleh untuk kelancaran penyerapan anggaran, karena kalau kita bertahan di situasi ini maka konsekuensinya pasti nanti anggaran kita tidak terserap,” ujarnya.
Kemudian, untuk menunjukkan keinginannya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam program pengadaan Sapras di Kutim, pihaknya berkomitmen untuk mengecek kebenaran informasi mengenai penggunaan sistem manual di setiap dinas.
“Itu saya dapat info dan nanti dicek kebenarannya di dinas tersebut bahwa apakah boleh menggunakan sistem manual,” bebernya. (adv/ad/fb)
