BERITAALTERNATIF.COM – Pengadaan bus sekolah akan menjadi salah satu program Pemkab Kukar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mendukung penuh program ini. Program ini dinilainya penting karena Kukar memiliki wilayah yang sangat luas.
Apalagi, fokus pemerintah saat ini ialah infrastruktur dan konektivitas wilayah. Sehingga, angkutan pelajar sangat diperlukan untuk menjadi moda transportasi utama murid-murid yang ingin bersekolah.
“Saya yakin ini sangat membantu dan meminimalisir rawannya angka kecelakaan yang membayangi pelajar,” kata Rendi.
Sementara itu, Kepala Dishub Kukar Ahmad Junaidi mengatakan keberadaan bus sekolah sangat diperlukan masyarakat. Saat warga berdialog dengan Bupati maupun Wakil Bupati, banyak warga yang mendukung program tersebut.
Untuk itu, Pemkab Kukar telah melakukan uji coba angkutan pelajar ini di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong.
“Kita uji coba dahulu. Dan kami diminta untuk coba lakukan pendataan dulu. Seperti kecamatan-kecamatan mana yang memang membutuhkan (bus sekolah). Kemudian datanya siapa yang perlu diangkut,” ujar Junaidi.
Di APBD-P tahun 2023, Pemkab Kukar melakukan pengadaan enam bus sekolah. Junaidi menyebut target penerima masih dalam pendataan.
Tipe angkutan pelajar ini merupakan bus dengan 30 kursi dan 19 kursi. Saat ini, bus tersebut masih dalam proses pabrikasi.
Kemungkinan bus ini akan diserahkan pada bulan Desember serta beroperasi pada tahun 2024. Bus tersebut akan digunakan untuk mengangkut pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
“Di Perubahan kami adakan enam unit,” jelasnya.
Terkait pengelolaan bus sekolah, Junaidi menyebutkan bahwa saat ini diserahkan ke pemerintah kelurahan dan desa sebagai penerima bantuan. Namun, dia juga berharap penerima bantuan dapat menciptakan swakelola.
Senada dengan Rendi, ia mengakan pengadaan bus ini sangat penting, agar pelajar yang belum layak berkendara memiliki moda transportasi.
“Banyak kejadian kecelakaan yang terjadi di kalangan pelajar. Dan insyaallah di tahun 2024 nanti mengikuti arahan kepala daerah akan kita adakan lagi. Kita akan atur konsep dan perkembangannya sesuai dengan keperluan masyarakat,” tutup Junaidi. (adv/fb)
