Kukar, beritaalternatif.com – Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti mengatakan, banyak hal menarik yang sering dilontarkan pengamat tentang kesiapan Pemprov Kaltim, termasuk Kukar, yang berkaitan dengan fasilitas pendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur dalam menyiapkan diri sebelum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian wilayah Kaltim.
Ia menyebutkan, Kukar tergolong relatif tertinggal dari sisi infrastruktur. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui RPJMD 2021-2026 telah memetakan beberapa persoalan terkait koneksivitas wilayah, terutama wilayah-wilayah yang berhubungan langsung dengan IKN, seperti Kecamatan Samboja, Sangasanga, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan.
“Itu sudah dipetakan. Tinggal kemudian data hasil pemetaan itu bisa disampaikan ke Bappenas, berkaitan dengan bagaimana Bappenas itu bisa mengalokasikan sejumlah anggaran untuk perbaikan infrastruktur di daerah yang disebutkan tadi,” ucapnya dalam Webinar Nasional Seri Kedua dengan tema “Menakar Dukungan Kebijakan Legislatif Pusat dan Daerah terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara serta Kesejahteraan Masyarakat Kaltim,” yang diadakan Panitia Pelaksana Musda V KAHMI Kukar, Rabu (3/11/2021) malam.
Rinda melanjutkan, melalui RPJMD 2021-2026, pihaknya sudah melakukan upaya-upaya sinkronisasi, terutama kebutuhan strategis terkait IKN. Salah satunya, suplai makanan.
Kata dia, ketika banyak orang yang masuk ke Kukar, tentu saja membutuhkan pasokan makanan. Pemkab Kukar melalui beberapa instansi teknis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya berupaya sedemikian rupa melalui kebijakan, termasuk menempatkan beberapa daerah yang harus dilindungi karena ada 10 kecamatan prioritas terkait sektor pertanian.
“Itu yang betul-betul harus dijaga oleh pemerintah Kukar sehingga pasokan makanan di IKN itu paling tidak bisa dipenuhi oleh Kukar,” tambahnya.
Dia menyebutkan, setidaknya ada tiga hal yang perlu disiapkan dalam menyambut IKN, di antaranya pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata, penguatan kesiapan pembangunan IKN dan pengembangan SDM yang kompeten, sehat, produktif dan terampil di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Ketika berbicara SDM, di bidang pendidikan kita juga memahami ada beberapa kelemahan yang coba kita identifikasi, terutama kualitas dan kompetensi berkaitan dengan tenaga pendidik. Kita juga memahami dari sisi kuantitas, kita kekurangan jumlah tenaga pendidik dari PAUD hingga SLTP,” jelasnya.
Rinda juga menjelaskan, tidak terdistribusinya dengan baik tenaga-tenaga pendidik di daerah pedalaman atau pesisir dan pelosok karena kurangnya akses yang dibutuhkan sehingga juga berkaitan dengan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
“Tentu saja kompetensi dari seorang guru juga sangat diperlukan. Ini yang masih akan kita tingkatkan,” tuturnya.
Ia membeberkan, pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kukar akan melakukan upaya perbaikan seperti peningkatan kapasitas guru-guru, kemudian memberikan beasiswa pelatihan kepada guru-guru.
“Sehingga nanti kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan itu bisa terpenuhi dengan baik,” harapnya.
Rinda juga berbicara rasio yang ideal tentang SDM di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan di Kukar masih jauh dari rasio ideal. Sebab, pada tahun 2025, tenaga kesehatan untuk dokter spesialis 100 ribu penduduk. Rasio idealnya dibutuhkan 28 dokter spesialis. Kemudian perawat 156 orang untuk mengkaver 100 ribu penduduk per perawat.
“Ini juga yang lagi dilakukan pemetaan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar, karena memang dari sisi tenaga medis kita juga masih mengalami kekurangan baik dari dokter gigi, dokter umum, bidan atau tenaga gizi, karena memang ketika kita bicara rasio ideal seperti yang ditetapkan oleh kementerian ini juga belum terpenuhi,” pungkasnya. (adv)
