Search
Search
Search
Close this search box.

DPRD Kukar Terima Kunjungan dari Bulungan

Kepala Bagian Umum DPRD Kukar, Dedi Wahyudi Saat memberikan hadiah kepada Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Kilat. (Berita Alternatif/Rifa'i)
Listen to this article

BERITAALTERNATIF.COM – DPRD  Kabupaten Kukar menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

Pertemuan tersebut berlangsung di  Ruang Rapat DPRD kukar pada Rabu (12/6/2024).

Kedatangan para legislator dari Bulungan ini disambut baik oleh Sekwan DPRD Kukar, HM Ridha Darmawan melalui Kepala Bagian Umum Sekretaris DPRD, Dedi Wahyudi.

Kunjungan tersebut membahas tentang strategi Kukar dalam memanfaatkan pengelolaan lahan pasca tambang.

Maka dari itu, DPRD kukar langsung menghadirkan Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK Kukar, Abdul Hamid Budiman agar dapat memberikan pemahaman tentang strategi pengelolaan pasca tambang ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, ia menjelaskan bahwa Pemkab Kukar memanfaatkan lahan eks tambang sebagai wadah pertanian seperti sawah, ladang, dan jagung.

“Bupati (Edi Damansyah) sangat memperhatikan bidang pertanian. Makanya kita memiliki banyak persawahan seperti di Tenggarong Seberang,” ucap dia.

Ia mengungkapkan, peran dari perusahaan-perusahaan tambang di Kukar sangatlah baik.

Saat ini, lanjut dia, perusahaan-perusahaan sudah mulai aktif memberikan kontribusinya melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

“Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk dapat membantu mengkomunikasikan antara perusahaan dengan masyarakat,” terang Hamid.

Dia menjelaskan, semenjak perubahan nomenklatur Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang perubahan kewenangan Dinas Pertambangan itu harus dihapuskan, Pemkab Kukar berupaya ingin mempertahankan dinas tersebut harus tetap ada.

Pasalnya, Pemkab Kukar termasuk salah satu eksekutif terlama menjalankan Dinas Pertambangan itu, yakni dari 2014-2023.

“Sebenarnya terkait dengan ini pak bupati telah mencetuskan. Artinya bupati telah memprogramkan bahwa kukar itu terutama dengan lahan pertanian. Karena kita adalah  pendukung IKN,” katanya.

Hamid menyebut, semenjak kewenangan diambil alih oleh pihak pusat, daerah hanya kebagian permasalahan saja.

“Syukurnya kita ini karena sudah dari kecil tambang ada yang beroperasi dan yang mau beroperasi. Kami membangun komunikasi sehingga kalau ada permasalahan kita bekerjasama dengan pengusaha tambang,” pungkas dia. (adv)

Penulis: Ahmad Rifa’i

Editor: M. As’ari

Kunjungi Berita Alternatif Di :

Bagikan

BERITA TERKAIT

PALESTINA
POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA