Komitmen Pemkab Kukar Entaskan Kemiskinan, Stunting dan Kendalikan Inflasi

BERITAALTERNATIF.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar, Sunggono mengatakan kinerja kepala daerah dilihat dari angka kemiskinan, angka stunting dan pengendalian inflasi dalam dua bulan terakhir.

“Di antara kinerja kepala daerah, dilihat dari bagaimana  mereka mampu meningkatkan angka pencegahan kemiskinan, angka stunting dan mengendalikan inflasi dalam dua bulan terakhir,” ucapnya, Rabu (6/12/2023).

Pemkab Kukar menjadi salah satu kabupaten yang mendapat penghargaan dan dianggap mampu mengendalikan inflasi selama dua bulan terakhir.

Sunggono menekankan bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tetapi hasil kinerja  yang telah dilakukan selama dua bulan terakhir ini. Seperti terus memantau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat setiap minggu, bahkan setiap hari datanya menjadi acuan dasar dalam pengambilan kebijakan di Kukar.

“Kami selalu memantau harga kebutuhan pokok penting di masyarakat. Contohnya ada kelangkaan tabung gas tiga kilo itu kami bekerja sama dengan salah satu agen yang ada di Kota Tenggarong untuk memecahkan masalah tersebut,” jelasnya.

Pemkab Kukar juga telah melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan data dan kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan, agar tidak terdapat bias pendapatan.

Sunggono mengungkapkan, data yang telah diverifikasi dan validasi sebanyak 60 ribu dan ternyata terdapat bias pendapatan sebanyak 37 persen. Artinya data kemiskinan tidak mencapai 40 ribu.

“Ini saya sampaikan kepada semuanya supaya jangan sampai ada kata minder, kurang nyaman, apalagi rasa bersalah ketika teman-teman berada di forum yang lain dan menyatakan kenapa sih Kukar kaya tapi banyak orang miskinnya,” kata Sunggono.

Dari data kemiskian pada 2021, terdapat intervensi anggaran yang telah dilakukan pemerintah berada di angka Rp438 miliar, yang artinya pemkab Kukar serius dalam menyentas kemiskinan.

“Pastikan semuanya menjadi solusi bagi daerah agar semakin maju dalam pembangunan Kukar di masa depan yang akan kita laksanakan,” pungkasnya. (nf/nsa)

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Diminta Sering Turun ke Lapangan

BERITAALTERNATIF.COM – Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih sering turun ke lapangan.

Seruan Akmal itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi agar seluruh kepala daerah dapat mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.

“TPID provinsi maupun kabupaten/kota harus sering turun ke lapangan untuk mengecek dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” pinta Akmal saat memimpin rapat koordinasi secara virtual bersama Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten dan pimpinan OPD, Sabtu (4/11/2023).

Akmal mengungkapkan saat menghadiri Festival Dahau di Kutai Barat, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Gubernur Kaltim sebelumnya, Isran Noor. Secara umum, selama kepemimpinan Isran, inflasi Kaltim terkendali.

Terakhir, Presiden Jokowi didampingi mantan Gubernur Kaltim Isran Noor melakukan peninjauan di Pasar Merdeka Samarinda, September lalu.

Saat itu, terungkap harga-harga sembako di Samarinda relatif normal dan inflasi terkendali.

“Presiden menyampaikan terus lakukan hal-hal baik agar inflasi kita di Kaltim, baik Samarinda maupun daerah lainnya bisa dikendalikan dengan baik,” kata Akmal.

Caranya adalah terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi di antara dinas terkait untuk menjaga stok dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.

Di luar itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menambahkan, setiap daerah di Kaltim tentu memiliki potensi dan keunggulan kewilayahan yang berbeda dengan daerah lain.

Selanjutnya, potensi itu harus terus dikembangkan melalui dukungan kebijakan para kepala daerah.

Provinsi Kaltim, sambung Akmal, memiliki lahan potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian dalam arti luas, baik pertanian tanaman pangan maupun peternakan, sehingga Kaltim tidak lagi bergantung kepada pasokan pangan dari luar Kaltim.

Akmal meminta dinas-dinas di terkait mengembangkan sentra-sentra produksi hortikultura, di antaranya melakukan kolaborasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, serta daerah lain di Kaltim.

“Dengan pengembangan sentra-sentra pertanian dan hortikultura, ke depan kita tidak lagi ketergantungan dengan pasokan komoditi dari daerah lain di luar Kaltim. Hal itu juga dapat menurunkan inflasi,” tegas Akmal. (adv/um)

Kemenkeu: Kenaikan Gaji PNS Tidak akan Picu Inflasi Tahun 2024

BERITAALTERNATIF.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah termasuk TNI dan Polri sebesar 8 persen tidak akan memicu inflasi pada tahun depan.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu, prediksi inflasi sebesar 2,8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 telah mempertimbangkan kenaikan gaji ASN.

“Kenaikan gaji ASN tidak bikin inflasi. Sudah masuk semua dalam perhitungan inflasi 2,8 persen pada RAPBN 2024,” kata Febrio saat ditemui usai kegiatan Seminar on Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Kenaikan gaji ASN/TNI/Polri menjadi salah satu agenda dalam RAPBN 2024, yakni dengan kenaikan sebesar 8 persen untuk ASN pusat dan daerah/TNI/Polri dan 12 persen untuk pensiunan.

Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR pada Rabu (16/8/2023) menuturkan agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat.

“Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas,” ucapnya.

Selain kenaikan gaji PNS, pemerintah juga akan menaikkan uang pensiun sebesar 12 persen pada tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah mengalokasikan Rp 52 triliun dalam RAPBN 2024 untuk menaikkan gaji PNS dan uang pensiunan tersebut.

“Anggarannya (kenaikan gaji PNS, TNI/Polri) berapa? Itu totalnya Rp 52 triliun,” ucap Sri dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rabu (16/8/2023).

“Kalau lihat dari komposisinya, untuk ASN pusat anggarannya Rp 9,4 triliun, pensiunan kenaikan 12 persen itu anggaran tambahan Rp 17 triliun, dan untuk ASN daerah Rp 25,8 triliun,” rincinya. (*)

Sumber: CNN Indonesia

Bantahan terhadap Pidato Politik Ketum Demokrat

Oleh: Yustinus Prastowo*

Pidato politik (AHY) yang menggelitik. Saat dunia menjuluki kita “bright spot” di tengah suramnya ekonomi global, tudingan ‘mandek’ bahkan mundur hanya menebar pesimisme.

Saya siap menjawab dengan sanggahan buat Mas Agus Yudhoyono, sebagai pemenuhan hak publik untuk diskursus yang sehat dan terbuka.

Pembangunan infrastruktur harus diakselerasi untuk mengejar kemajuan, tingkatkan konektivitas, turunkan biaya logistik, tumbuhkan sektor ekonomi baru. Daya saing akan naik dan kesejahteraan merata. Ini prasyarat niscaya bagi Indonesia untuk maju.

Akselerasi infrastruktur tentu tanpa menomorduakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, karena faktanya, lebih dari separuh belanja APBN memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ini juga sudah dilakukan. Berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan UMKM, pula untuk masyarakat miskin dan rentan dilakukan melalui subsidi bunga, UMi, dan KUR. Pun demikian dengan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK.

Pada tahun 2022, dukungan UMKM terealisasi sebesar Rp 26,1 triliun. KUR tersalur Rp 364,3 triliun untuk 7,6 juta debitur. Nilai penjaminan UMKM sebesar Rp 12,7 triliun untuk 764 ribu debitur. Selain itu pemerintah memberikan jaminan korporasi Rp 2,2 triliun untuk 8 debitur. Ketimbang bicara normatif belaka, lebih baik berpijak pada data dan fakta.

Sejak 2019 sampai dengan 2022, belanja pegawai tumbuh rata-rata 3,8% di antaranya untuk kenaikan gaji dan pensiun pokok, THR, gaji ke-13, serta perbaikan tukin K/L (seiring capaian reformasi birokrasi).

Untuk tenaga pendidik, pada 2022 kita berikan TPG non PNS untuk 577 ribu guru dan TPG PNS untuk 1,06 juta guru. Tukin ini penilaian yang lebih fair karena didasarkan pada capaian kinerja.

Selanjutnya, kita tunggu kejutan dalam Pidato Presiden RUU APBN 16 Agustus nanti.

Dalam kurun waktu 2019-2022, subsidi non energi cenderung naik dengan rata-rata 36,8%-nya untuk subsidi pupuk. Di tahun 2022 sebanyak 7,4 juta ton subsidi pupuk tersalurkan.

Di tahun 2023 ini Pemerintah tetap memberikan anggaran untuk subsidi pupuk dengan jumlah sebesar Rp 25,3 triliun. Kita menyiapkan dan mematangkan skema subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran.

Selanjutnya untuk menjamin petani menjual hasil panen pada harga terbaik, kita terapkan kebijakan SSRG (Skema Subsidi Resi Gudang) untuk petani menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang resinya dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal.

Mestinya Mas AHY masuk ke dalam detail dan mengkritik formulasi dan implementasi, tak sekadar melempar tudingan tanpa dasar.

Pada tahun 2022 perekonomian kita tumbuh 5,3% dan tertinggi dalam satu dekade terakhir, serta lebih kuat daripada rata-rata kawasan regional. Atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut kita berhasil menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Jadi, mana data yang menunjukkan kemiskinan dan pengangguran meningkat? Sebaiknya tidak ahistoris, mengabaikan pengaruh dan dampak pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global beberapa waktu terakhir.

Kalau sebelum pandemi datang, saya juga punya data. Pada tahun 2018 dan 2019 ekonomi kita tumbuh stabil masing-masing 5,2% dan 5,0%, relatif lebih baik dari negara-negara lain di dunia.

Inflasi pun relatif terjaga dan untuk pertama kalinya, pada Februari 2020 indikator PMI Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi. Sekali lagi, membandingkan itu perlu konteks dan pijakan Mas AHY.

Untuk ini (anggaran diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat) kami sependapat. Karena nyatanya 55,2% atau Rp 492,0 triliun atau mayoritas belanja pemerintah pusat semester I-2023 diarahkan untuk melindungi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi, Mas AHY sedang mengafirmasi.

Setiap tahun, pemerintah menggelontorkan ratusan triliun untuk belanja perpajakan. Saat pandemi, ditambahkan dana PEN yang termasuk di dalamnya untuk subsidi pajak DTP. Belum lagi tax holiday untuk industri pionir, serta UU HPP yg mengatur WP OP UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta tidak kena PPh. Ini UU terobosan di 2021 agar keadilan lebih substansial. Sayang Partai Demokrat banyak tidak setuju saat pembahasan.

Pemerintah tidak berdalih, itu memang amanat UU 17/2003 yang membatasi jumlah pinjaman maksimal 60% dari PDB. Untuk mengendalikannya, efisiensi bunga utang selalu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan volatilitas pasar keuangan global. Ketersediaan likuiditas pemerintah juga dicermati. Bukan tanpa alasan lembaga pemeringkat R&I baru saja meningkatkan outlook Indonesia menjadi positif (sebelumnya stabil) dengan peringkat BBB+. Artinya tata kelola kita baik dan diapresiasi. Saya percaya Mas AHY tidak akan asing aseng dan objektif.

Dengan menghentikan utang (yang selama ini terkendali), maka kita akan kehilangan kesempatan untuk dapat berbelanja pada sektor prioritas. Karena faktanya, meskipun utang bertambah 1,6 kali, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena alokasi anggaran naik 2,3 kali; pendidikan naik 1,3 kali; kesehatan naik 1,9 kali; dan perlindungan sosial naik 3,8 kali.

Matur nuwun untuk kritikannya Mas AHY. Semoga ini jadi diskursus yang baik dan menjadi percakapan rasional di ruang publik. (*Tenaga Ahli Kemenkeu RI)

Kelompok Makanan, Minuman, dan Transportasi Diproyeksi Jadi Pendorong Utama Inflasi Juni 2023

BERITAALTERNATIF.COM – Laju inflasi tahunan pada Juni 2023 diperkirakan turun ke level terendah dalam setahun terakhir.

Namun, terdapat dua sektor yang digadang-gadang masih menjadi pendorong terjadinya inflasi pada bulan lalu.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2023 akan turun ke kisaran 3,44 hingga 3,54 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara secara bulanan, inflasi IHK diperkirakan mencapai 0,1 hingga 0,2 persen (month-to-month/mtm).

“Inflasi Juni diperkirakan tetap rendah. Secara month-to month di kisaran 0,1 hingga 0,2 persen. Hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Mei,” katanya, Minggu (2/7/2023).

Faisal menjelaskan, pendorong utama inflasi pada periode tersebut diperkirakan berasal dari kelompok makanan dan minuman serta transportasi. Inflasi pada kedua sektor tersebut sebagian juga dipicu oleh momentum libur dan Iduladha.

Dengan demikian, tingkat inflasi secara tahun berjalan diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,3 persen (year-to-date/ytd) pada Juni 2023.

Menurut dia, tekanan inflasi masih berpotensi meningkat meski telah kembali ke kisaran target Bank Indonesia (BI) 2-4 persen.

Tekanan tersebut berasal dari ancaman El Nino yang akan mendorong kenaikan inflasi pangan volatile food. Selain itu, ia menilai perlu diwaspadai juga rendahnya tingkat inflasi pada periode tersebut mengindikasikan pelemahan permintaan domestik.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi pada Mei 2023 telah turun mencapai batas atas target BI di tingkat 4 persen (yoy).

Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 4,33 persen (yoy), terutama dipicu oleh normalisasi permintaan setelah periode Ramadan dan Idulfitri.

Kelompok volatile food pada Mei 2023 secara tahunan mencatatkan inflasi sebesar 3,28 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada April 2023 yang sebesar 3,74 persen (yoy).

Inflasi inti pada Mei 2023 juga tercatat rendah sebesar 2,66 persen (yoy), dibandingkan dengan inflasi pada April 2023 sebesar 2,83 persen (yoy).

Sementara itu, pada periode yang sama, kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered prices mengalami inflasi sebesar 9,52 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi April 2023 sebesar 10,32 persen (yoy). (*)

Sumber: Bisnis.com

Picu Inflasi dan Ganggu Ekonomi Indonesia, Sri Mulyani Ingatkan Gejolak Pangan Dunia

BERITAALTERNATIF.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewaspadai gejolak harga pangan yang bisa memicu inflasi hingga mengganggu perekonomian Indonesia.

Kata dia, harga pangan masih mengalami gejolak dan ketidakpastian. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap pemulihan dan pelemahan ekonomi dunia.

“Di satu sisi, lonjakan harga menyebabkan inflasi. Di sisi lain menimbulkan pelemahan ekonomi, baik di negara maju dan berkembang,” ungkapnya secara virtual dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (26/6/2023).

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan inflasi masih menjadi ‘hantu’ bagi negara-negara di dunia. Bahkan, ia mencontohkan AS dan Eropa yang masih berkutat dengan kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi.

Menurut dia, kenaikan suku bunga di kawasan Eropa, meski mereka masih di bawah tingkat inflasi, sudah cukup menggoyahkan perekonomian dunia.

Oleh karena itu, ia mewanti-wanti Indonesia untuk terus waspada terhadap gejolak harga pangan yang bisa memicu inflasi.

“Kita perlu mewaspadai situasi global ini di semester II, di mana di negara maju akibat kenaikan suku bunga yang tinggi membuat pertumbuhan ekonomi mereka melemah,” pesannya.

“Di emerging country, Amerika Latin, Brasil, Meksiko suku bunga melonjak tinggi. Memang, (suku bunga) bisa menjinakkan inflasi, tapi juga memukul perekonomian,” tandasnya.

Soal harga pangan, per Senin kemarin, tercatat harga cabai naik gila-gilaan jelang Iduladha yang akan berlangsung Kamis (29/6/2023) mendatang.

Berdasarkan Panel Harga milik Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga cabai rawit merah di pedagang eceran naik drastis 23,25 persen alias Rp 9.440. Jika hari sebelumnya masih dibanderol Rp 40.600 per kg, sekarang sudah tembus Rp 50.040 per kg.

Tak beda jauh, harga cabai merah keriting pun naik 18,65 persen menjadi Rp 42.750 per kg dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp 36.030 per kg. Dengan kata lain, harga cabai merah keriting naik Rp 6.720.

Meski begitu, inflasi inti tahunan Indonesia per Mei 2023 masih berada di angka 2,66 persen year on year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,83 persen (yoy). (*)

Sumber: CNN Indonesia

Berhasil Kendalikan Inflasi Daerah, Bupati Kukar Puji Peran Bulog

BERITAALTERNATIF.COM  – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah di Pendopo Bupati Kukar pada Senin (17/4/2023).

Rapat tersebut melibatkan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kukar.

Rapat ini membahas ketersediaan bahan pokok, kestabilan harga, serta keamanan barang kemasan menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Sebelum mengadakan rapat, Bupati Kukar Edi Damansyah beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah melakukan peninjauan ketersediaan bahan pokok di Pasar Mangkurawang Tenggarong.

Dalam rapat tersebut, Bupati Edi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bulog yang telah membangun kerja sama dengan Pemkab untuk memastikan pemenuhan kebutuhan beras di Kukar.

“Saya mengapresiasi Bulog karena memastikan keberadaan beras untuk kebutuhan masyarakat di Kukar terkendali cukup baik,” kata Bupati.

Ia berharap Bulog terus membangun kolaborasi dengan Pemkab Kukar dalam berbagai kegiatan pengendalian inflasi, khususnya operasi pasar di Kukar.

Dalam kerja sama tersebut, Bulog menyediakan bahan pokok yang dipasarkan di beberapa kecamatan di Kukar.

Sedangkan Pemkab Kukar memberikan dukungan berupa ongkos pengangkutan barang.

Langkah ini, sambung Bupati, dapat memastikan ketersediaan bahan pokok di setiap kecamatan di zona Hulu, Tengah, dan Pesisir.

“Saya berharap apa yang sudah kita capai ini bisa terus kita lakukan dengan baik. Tentunya kondisi ini tidak terlepas dari kerja kita bersama sesuai tugas kita,” ucapnya. (adv)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, Disperindag Kukar Giat Lakukan Operasi Pasar

BERITAALTERNATIF.COM  – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan terus menggelar operasi pasar di 20 kecamatan selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.

Operasi pasar ini bertujuan menstabilkan harga. Sebab, setiap peringatan hari besar keagamaan, harga bahan pokok terus mengalami kenaikan.

“Disperindag berkepentingan mengadakan pasar murah. Dan Alhamdulillah ini cukup efektif menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga,” jelas Sekretaris Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, Senin (27/3/2023).

Ia menyebutkan, sejauh ini pihaknya telah mengadakan tujuh kali operasi pasar murah di Kecamatan Loa Janan, Sanga-Sanga, Samboja, Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, dan Tenggarong Seberang.

Beberapa jenis bahan pokok yang dijual dalam pasar tersebut di antaranya beras, gula, telur, dan minyak goreng. Jumlah keseluruhannya sekitar 5 ton.

Sebelum menjual kebutuhan pokok masyarakat tersebut, pihaknya telah bekerja sama dengan para camat di Kukar.

Camat-camat di Kukar diminta untuk menginformasi operasi pasar murah tersebut kepada warga setempat.

Sayid berharap masyarakat Kukar tak lagi khawatir dengan ketersediaan bahan pokok selama bulan suci Ramadan.

Sebab, kata dia, Disperindag akan terus menjaga inflasi dan stabilitas harga bahan pokok di Kukar.

Usaha menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat Kukar, lanjut Sayid, merupakan instruksi Bupati Edi Damansyah.

“Dengan adanya operasi pasar ini masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak khawatir terkait kebutuhan pokok selama Ramadan,” pungkas Sayid. (adv)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Inflasi di Kukar Diperkirakan Stabil selama Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah

BERITAALTERNATIF.COM  – Pemkab Kukar akan melakukan pengendalian inflasi selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.

Hal itu disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar Wiyono pada Selasa (28/3/2023).

Ia menyebutkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan para camat di Kukar.

Mereka diminta turun ke lapangan untuk meninjau kebutuhan pokok masyarakat, khususnya minyak goreng.

Wiyono menjelaskan, secara umum inflasi di Kukar masih terkendali, sebab beberapa kali telah dilakukan operasi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kukar.

“Kita sendiri setiap minggu di depan Kantor Tunggang Parangan memfasilitasi pasar murah,” jelas Wiyono saat ditemui di Kantor Bupati Kukar.

Kenaikan bahan pokok dinilainya wajar terjadi di bulan suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan.

Kondisi demikian, sambung dia, tidak separah tahun lalu saat marak kelangkaan minyak goreng.

“Alhamdulillah secara umum masih terkendali,” ujarnya.

Ia melanjutkan, terdapat beberapa komoditi yang mempengaruhi inflasi, seperti kenaikan harga cabai, beras, tabung gas, dan minyak goreng.

Untuk mengatasinya, Pemkab Kukar akan berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait, salah satunya kebutuhan beras akan dikoordinasikan dengan Bulog.

Jika harga tabung gas mengalami kenaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina.

“Minyak goreng kita akan komunikasi dengan BUMN yang menangani minyak goreng. Kita akan melakukan operasi pasar sampai ke kecamatan-kecamatan,” ungkap Wiyono. (*)

Penulis: Arif Rahmansyah

Editor: Ufqil Mubin

Jokowi akan Berikan Insentif hingga Rp 15 Miliar kepada Pemda yang Berhasil Stabilkan Inflasi

BERITAALTERNATIF.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) akan diberi insentif hingga Rp 15 miliar jika berhasil menjaga tingkat inflasi.

Ia menuturkan Pemda harus berkompetisi dalam menjaga inflasi di daerah masing-masing. Untuk itu, Jokowi selalu membuka data inflasi di setiap daerah serta mengecek di mana yang paling rendah dan di mana yang masih tinggi.

“Kalau yang inflasinya bagus diberi insentif dari Kementerian Keuangan, seingat saya Rp 15 miliar,” ucapnya di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).

Sementara untuk daerah yang inflasinya masih tinggi, Jokowi belum menerapkan sanksi apa pun. Namun, menurutnya, jika daerah tertentu inflasinya masih tinggi bahkan mencapai 9 persen, Pemda yang bersangkutan pasti merasa malu sendiri.

“Paling tidak dibuka secara transparan (data inflasinya), itu juga sudah malu,” katanya.

Dalam beberapa waktu terakhir mantan Wali Kota Solo itu sering mengingatkan Pemda untuk memperhatikan tingkat inflasi di wilayah masing-masing supaya tidak terjadi lonjakan. Hal itu penting dilakukan mengingat ketidakpastian ekonomi global.

“Pemerintah daerah, gubernur, wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara,” ujarnya dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah 2023 pada akhir 2022 lalu.

Ia mengatakan di tengah ekonomi global yang saat ini tak stabil, Indonesia sebenarnya memiliki kinerja ekonomi yang baik.

Hal itu terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh 5,44 persen pada kuartal II dan 5,7 persen di kuartal III 2022. Neraca perdagangan juga mengalami surplus dalam 30 bulan terakhir.

Namun, Jokowi meminta seluruh pihak untuk tetap hati-hati dan memiliki kewaspadaan terhadap apa pun yang akan terjadi di masa mendatang.

“Kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala kemungkinan yang terjadi, yang tanpa kita prediksi, tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad mengatakan segala upaya dilakukan pemerintah termasuk rapat setiap pekan demi pengendalian inflasi.

“Kemendagri melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi tiap pekan, untuk bisa memastikan bahwa masing-masing kita sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan langkah-langkah strategi,” ujarnya, Kamis (12/1/2023) lalu.

Kemendagri juga memberikan surat edaran berisi langkah penguatan pangan yang bisa dilakukan. Langkah ini cukup berhasil, sehingga banyak daerah mampu mengendalikan inflasi.

Salah satunya, instruksi agar Pemda bisa menggunakan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DAU) untuk mengendalikan inflasi. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk subsidi untuk kendaraan logistik.

“Dia (daerah) punya APBD misalnya, dia punya biaya tak terduga misalnya, ini mau diapain, gimana caranya untuk mengendalikan inflasi misalnya. Jadi kami menyiapkan tools untuk itu, kita berikan surat edaran,” jelasnya.

Ia menyebutkan instansi lain seperti Kementerian Keuangan juga memiliki alat-alat tersendiri untuk bisa membantu mengendalikan inflasi di daerah. Misalnya, memberikan Bansos bagi masyarakat untuk mempertahankan daya beli di tengah lonjakan harga barang.

“Pengendalian inflasi tidak hanya pada ekosistem ekonomi, tapi semua stakeholder. Jadi penanganan inflasi ini betul-betul menjadi isu prioritas. Jadi sama dengan seperti dulu kita mengendalikan Covid,” pungkasnya. (*)

Sumber: CNN Indonesia