BERITAALTERNATIF.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengklaim telah mendapatkan 18 kursi di DPRD Kukar dalam Pileg 2024.
“Otomatis dengan 18 kursi itu posisi Ketua DPRD Kukar akan berada di pihak PDI Perjuangan,” jelas Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kukar Junaidi dalam rilis resmi pada Jumat (16/2/2024) malam.
Dia menjelaskan bahwa perolehan kursi ini merujuk pada data hitung cepat di internal partai tersebut.
Dalam proses pengumpulan data, pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Saksi Pemilu Nasional khususnya dalam proses penginputan, kajian, dan penghitungan kursi di setiap daerah pemilihan.
“Itu menunjukkan bahwa proses politik kita dari data quick qount, berapa TPS yang masuk dan belum, serta berapa partisipasi pemilih juga terlihat. Bank data kita sangat lengkap sekali,” paparnya.
Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kukar juga mendeteksi kecurangan-kecurangan di beberapa TPS di Kukar.
Salah satunya, sambung Junaidi, saksi partai dilarang mengambil gambar C1 Plano. Ada juga beberapa kecurangan selama Pemilu 2024.
“Kita akan melakukan proses tracking dan nanti bersama bagian hukum di PDI Perjuangan akan mengkaji itu. Akan kita pidanakan bagi pelaku-pelaku kecurangan di dalam Pemilu,” pungkasnya.
Hasil hitungan cepat tersebut, tegas dia, membuktikan bahwa PDI Perjuangan Kukar mampu meraih posisi strategis di legislatif.
Ia menyebut kemenangan ini juga sebagai cerminan dari pelayanan yang konsisten, komitmen terhadap aspirasi rakyat, dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPC PDI Perjuangan Kukar Aulia Rahman Basri mengaku bangga atas perolehan kursi partainya di DPRD Kukar.
“Alhamdulillah sejauh ini PDI Perjuangan masih mendominasi di beberapa kecamatan Kukar,” ujarnya.
Aulia menegaskan, hasil hitung cepat ini menunjukkan dukungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap PDI Perjuangan.
“Kemenangan ini bukan hanya kemenangan DPC PDI Perjuangan Kukar. Ini adalah kemenangan seluruh rakyat Kukar,” ujarnya.
Klaim Sepihak?
Pengamat politik dari Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong Zulkifli berpendapat DPC PDI Perjuangan memiliki hak untuk mengklaim telah mendapatkan 18 kursi di DPRD Kukar.
“Selama mereka memiliki data real count, silakan saja mereka mengklaim,” katanya, Sabtu (17/2/2024) pagi.
Data valid hasil Pemilu 2024, sambung dia, akan ditentukan dari hasil penghitungan KPU. “Nanti KPU yang menentukan,” tegasnya.
Kukar memiliki 6 Daerah Pemilihan (Dapi). Ia menyebutkan bahwa apabila PDI Perjuangan mendapatkan 18 kursi, maka setiap Dapil terdapat 3 kursi yang didapatkan partai tersebut.
“Enggak apa-apa. Sah-sah saja klaim seperti itu. Namanya klaim kan,” ucapnya.
Zulkifli menegaskan, klaim PDI Perjuangan mesti didasarkan pada penghitungan yang cermat dengan merujuk pada metode sainte lague untuk pembagian kursi legislatif yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu.
Klaim perolehan kursi mayoritas partai tersebut, menurut dia, juga menjadi peringatan tersendiri bagi partai-partai lain.
“Ini juga warning bagi mereka untuk mengawal terus suara mereka itu sampai ke KPU,” imbuhnya.
Potensial Menang
Meski data tersebut belum valid, Zulkifli menyebut PDI Perjuangan memang memiliki peluang besar untuk mendapatkan kursi mayoritas di DPRD Kukar. “Cuman kita ini sama-sama belum punya data,” katanya.
Kata dia, PDI Perjuangan bisa mendapatkan 18 kursi apabila telah mengumpulkan suara mayoritas di setiap Dapil.
Ia mencontohkan Partai Golkar di Pemilu 5 tahun lalu, yang mendapatkan 15 ribu suara di Dapil I (Kecamatan Tenggarong). Bermodal suara ini, partai berlambang pohon beringin tersebut hanya mendapatkan 2 kursi di Dapil I.
“Kalau PDI Perjuangan mau mendapatkan 3 kursi di Dapil Tenggarong, minimal dia harus mendapatkan 20 ribu sampai 25 ribu suara,” jelasnya.
Jika setiap Dapil terdapat 3 kursi yang didapatkan PDI Perjuangan, Zulkifli memperkirakan Partai Kebangkitan Bangsa tidak akan mendapatkan kursi. “Terutama di Dapil I,” ucapnya.
PKS, Gerindra, ataupun PPP juga diprediksinya tidak akan mendapatkan kursi di Dapil I jika PDI Perjuangan berhasil menghimpun 3 kursi di ibu kota kabupaten tersebut.
Dari 4 partai itu, apabila PDI Perjuangan mendapatkan 3 kursi, ia memprediksi yang paling potensial kehilangan kursi di Dapil I adalah PPP.
“Tetapi itu kemungkinan karena suara masih bergerak,” katanya.
Berdasarkan data yang diterimanya, Zulkifli justru melihat PDI Perjuangan hanya akan mendapatkan 2 kursi di Dapil I. Golkar juga disebutnya mendapatkan 2 kursi di Dapil tersebut.
“Otomatis hanya 3 kursi yang tersisa di Dapil I. Kemungkinan kursi itu akan dibagi oleh Nasdem, Gerindra, dan PKS,” ujarnya.
Penyebab Kemenangan
Kemenangan PDI Perjuangan di Pileg Kukar memang bukanlah sesuatu yang mustahil. Partai tersebut memiliki semua perangkat dan amunisi yang memungkinkannya untuk memenangkan pertarungan di Pileg Kukar tahun 2024.
Zulkifli mencontohkan kekuatan yang dimiliki PDI Perjuangan di eksekutif. Edi Damansyah, yang merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar, saat ini menduduki jabatan Bupati Kukar.
Bantuan-bantuan yang masif kepada masyarakat yang diberikan eksekutif di bawah kepemimpinan Edi disebut dia mempengaruhi psikologi para pemilih di Pileg Kukar.
“Ini pengaruhnya secara psikologis, termasuk juga warna PDI Perjuangan yang dominan di Kukar,” ujarnya.
Legislatif yang tak menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal juga dinilainya sebagai penyebab lain yang memungkinkan PDI Perjuangan memenangkan Pileg Kukar.
Selain itu, ia menilai PDI Perjuangan memenuhi unsur untuk memenangkan Pileg 2024 karena memiliki para calon anggota legislatif yang populer, berelektabilitas tinggi, isi tas yang memadai, dan faktor ketokohan.
“Kita bisa lihat komposisinya. Orang-orang yang terpilih itu enggak ada yang non-finansial. Pasti finansialnya kuat,” tegasnya.
Ia pun tak menampik kemenangan PDI Perjuangan di Pileg Kukar disebabkan kepindahan sejumlah anggota dewan dari Golkar ke PDI Perjuangan.
Zulkifli mencontohkan Andi Faisal, Hairendra, Farida, dan Miftahul Jannah yang memutuskan hengkang dari Partai Golkar serta berlabuh ke PDI Perjuangan di Pileg Kukar tahun 2024.
Selain itu, Golkar berkuasa di parlemen, tetapi tak memegang jabatan tertinggi di eksekutif. “Siapa pun yang berkuasa di parlemen, kalau dia tidak berkuasa juga di pemerintahan, dia akan kesulitan bergerak,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki fungsi eksekusi. Fungsi tersebut berada di tangan eksekutif. Karena itu, kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh PDI Perjuangan membuka jalan baginya untuk memenangkan Pileg Kukar tahun 2024.
Sejatinya, ia menjelaskan, Partai Golkar dapat menggunakan kekuasaannya di legislatif untuk mengontrol dan mengoreksi pemerintahan yang dipegang Edi. Langkah tersebut dinilainya dapat menambah peluang partai berlambang pohon beringin itu untuk mempertahankan kursi mayoritas di DPRD Kukar.
“Tetapi kan kenyataannya enjoy saja. Mengalir saja. Sehingga pada saat ini menjadi salah satu penyebab suara-suara Golkar itu ditelikung oleh orang-orang di PDI Perjuangan,” jelasnya.
Perubahan Peta Politik
Zulkifli memprediksi akan terjadi perubahan peta politik di Kukar setelah PDI Perjuangan mendapatkan kursi mayoritas di DPRD Kukar.
Berdasarkan komposisi kursi saat ini, Partai Golkar menduduki 13 kursi di DPRD Kukar. Sementara PDI Perjuangan mendapatkan 6 kursi di Pileg 2019.
Kemenangan partai tersebut, sambung dia, akan menggeser posisi Partai Golkar di pucuk pimpinan DPRD Kukar.
Ia juga menyinggung Pilkada 2024 yang akan kembali menjadi medan pertarungan paling krusial bagi 2 partai tersebut.
Setelah Edi secara administratif tak lagi bisa mencalonkan diri sebagai calon bupati Kukar pada Pilkada 2024, Zulkifli menegaskan, peluang Partai Golkar belum tertutup untuk kembali memenangkan Pilbup Kukar tahun ini.
Namun, lanjut dia, secara politis Edi masih berpeluang untuk kembali bertarung di Pilbup Kukar. “Semuanya bisa terjadi,” katanya.
Apabila Edi masih bisa mencalonkan diri, ia menyebut Kukar akan mengalami perubahan politik yang sangat signifikan.
“Karena hari ini mereka berkuasa di eksekutif dan mereka juga berkuasa di legislatif,” ucapnya.
Sebaliknya, kata Zulkifli, jika Edi tak lagi bisa mencalonkan diri sebagai calon bupati Kukar maka PDI Perjuangan harus mencari “anak kandung politis” Edi untuk bertarung di Pilbup Kukar. “Tentu saja yang bisa mendongkrak suara,” sarannya.
Dia pun menyimpulkan bahwa kemenangan PDI Perjuangan di Pileg Kukar tahun ini tak sepenuhnya memberikan tiket baginya untuk kembali memenangkan Pilbup 2024. Hal ini akan bergantung pada sosok yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilbup Kukar.
Apabila Edi masih berpeluang dicalonkan sebagai calon bupati Kukar oleh PDI Perjuangan, ia menyebut partai tersebut akan berpeluang kembali menguasai eksekutif.
“Tetapi kalau Pak Daman enggak bisa maju kembali, secara otomatis mereka harus mencari ‘anak kandung Pak Daman,’” ujarnya.
Zulkifli menyebut Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, dan Maslianawati—istri Edi—sebagai tokoh-tokoh potensial yang dapat diusung PDI Perjuangan di Pilbup Kukar 2024.
“Atau bisa juga kader-kader yang sepemikiran, seide, atau bahasa teman-teman PDI Perjuangan itu tegak lurus dengan Bu Mega, juga elektabilitas dan isi tasnya memadai. Kalau punya ketokohan, tapi enggak punya isi tas, sulit juga,” pungkasnya. (jt/fb)
