BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Muhammad Kaisar mendesak DPRD Kukar memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kebijakan seragam dan buku gratis pada tahun 2024.
Dalam RDP bersama DPRD Kukar, RPM ingin menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya usulan kebijakan seragam, buku, dan perlengkapan sekolah gratis yang berasal dari APBD 2024.
Kemudian, RPM meminta klarifikasi, evaluasi, dan audit pengelolaan dana BOS untuk SD dan SMP tahun 2022-2023, yang nilainya berjumlah ratusan miliar namun masih terjadi praktik jual beli buku dan seragam di sekolah-sekolah di Kukar.
Dalam catatan RPM, dana BOS tahun 2022 di Kukar untuk SD sebesar Rp 131,050 miliar. Sedangkan SMP sebesar Rp 65,418 miliar.
Kemudian, pada tahun 2023 untuk SD senilai Rp 128,382 miliar dan SMP Rp 67,195 miliar.
Pada 17 Agustus 2023, RPM telah melayangkan surat permohonan RDP. Namun, hingga saat ini tak kunjung direspons oleh DPRD Kukar.
Atas keterlambatan respons DPRD terhadap tuntutan masyarakat tersebut, RPM menilai wakil rakyat di DPRD Kukar tidak cukup serius dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Artinya, terhitung sampai hari ini surat tersebut mengendap di meja sekretariat DPRD. Kita sudah berupaya menanyakan langsung ke pihak sekretariat DPRD. Mereka merespons ‘nanti akan dijadwalkan.’ Kata ‘nanti’ ini sulit kita prediksi. Artinya, kesannya digantung dan cenderung dikesampingkan,” ungkap Kaisar, Jumat (15/9/2023).
RPM pun mempertanyakan fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol DPRD Kukar sebagai wakil rakyat.
“Artinya, kalau melihat respons dan kerja-kerja DPRD terhadap layanan dasar masyarakat saat ini, ibarat kata jauh panggang dari api. Padahal nilai dasar yang hidup dan tumbuh dalam diri anggota DPRD adalah hadir di tengah-tengah keluhan dan berjuang bersama rakyat,” tegasnya.
Akibat kelalaian wakil rakyat di periode ini, Kaisar mengimbau seluruh masyarakat Kukar untuk berhati-hati memilih anggota legislatif pada Pemilu 2024.
“Kalau selama ini kerja-kerja mereka tidak pernah dirasakan manfaatnya, kami menyarankan nantinya agar tidak dipilih lagi. Biarkan itu menjadi sanksi bagi mereka dan menjadi pelajaran terhadap Caleg yang maju nantinya,” pungkas Kaisar. (rh/fb)
